DEFISIT BPJS KESEHATAN

Bulan depan iuran BPJS Kesehatan naik hingga 2 kali lipat

Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di kantor BPJS Kesehatan Lhokseumawe, Aceh, Senin (27/5/2019).
Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di kantor BPJS Kesehatan Lhokseumawe, Aceh, Senin (27/5/2019). | Rahmad /Antara Foto

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai Senin, 1 September 2019. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Kenaikan tersebut, menurut Puan (h/t detikcom), bakal disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang segera ditandatangani oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo bulan ini. Setelah ditanda tangan, kenaikan tersebut segera diberlakukan.

Besarnya kenaikan iuran hingga dua kali lipat, dengan rinciannya sebagai berikut:

- Kelas I dari Rp80.000/bulan menjadi Rp160.000/bulan,
- Kelas II dari Rp51.000/bulan menjadi Rp110.000/bulan,
- Kelas III dari Rp25.500/bulan menjadi Rp42.000/bulan.

Puan menegaskan, kenaikan untuk masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) akan tetap ditanggung oleh negara.

Kenaikan tersebut diusulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir Juli 2019 karena defisit keuangan BPJS Kesehatan telah mencapai angka Rp19,41 triliun dan tahun ini diperkirakan defisit itu akan membengkak menjadi Rp28 triliun.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai aspek, terutama temuan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melihat ada ketidaksesuaian besaran iuran dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Angka kenaikan tersebut lebih besar ketimbang yang diusulkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada Selasa (27/8). DJSN, menurut Sri Mulyani (h/t CNBC Indonesia) mengusulkan iuran kelas III sebesar Rp42.000, kelas II Rp75.000 dan kelas I Rp120.000.

Selanjutnya, iuran Peserta Penerima Upah-Badan Usaha, DJSN mengusulkan sebesar 5 persen dengan batas atas upah Rp 12 juta, dari sebelumnya Rp 8 juta. Sementara iuran Peserta Penerima Upah-Pemerintah sebesar 5 persen dari take home pay, dari semula 5 persen dari gaji pokok plus tunjangan keluarga.

Namun Puan menyatakan kenaikan iuran hingga dua kali lipat tersebut merupakan keputusan yang tepat. "Iya [kenaikan] itu untuk memperbaiki apa namanya BPJS Kesehatan ke depan, sesuai dengan hasil review BPKP dan hasil komitmen dari semuanya," terang dia, dikutip Tirto.id.

Kemungkinan pindah kelas

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperingatkan kemungkinan para peserta BPJS Kesehatan pindah kelas begitu kenaikan iuran tersebut ditetapkan.

“Bisa saja [pindah kelas], itu hak peserta untuk pindah kelas, asal jangan ke PBI [Penerima Bantuan Iuran], karena itu subsidi dan sudah ditentukan," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, kepada Bisnis.com, Kamis (29/8).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh koordinator advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar. Kenaikan iuran, menurutnya, tak serta-merta bakal mengikis defisit pada BPJS Kesehatan yang telah menahun.

"Lalu kenaikan yg signifikan di kelas II dan I ini akan mendorong peserta kelas I dan II turun ke kelas III. Nah kalau ini terjadi maka potensi penerimaan dari kelas I dan II akan menurun. Penerimaan PBPU justru akan menurun. Ini harus dipertimbangkan pemerintah," ujar Timboel kepada Kompas.com (29/8).

Dia menyatakan setuju dengan kenaikan iuran, tetapi seharusnya berkisar antara 20-30 persen saja, demi menjaga kepatuhan peserta membayar iuran. Selain itu, seiring dengan kenaikan iuran, sambungnya, layanan kesehatan terhadap para peserta juga mesti ditingkatkan.

"Sehingga kalau iuran naik, gak masalah bagi peserta," ujarnya dalam Viva.co.id.

Selain itu, Tulus dan Timboel juga sama-sama menyoroti tunggakan iuran dan peserta pekerja penerima upah (PPU) dan pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang mencapai 54 persen.

BPKP menemukan 50.475 badan usaha yang belum tertib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ada sekitar 528.120 pekerja yang belum didaftarkan oleh 8.314 badan usaha. Selain itu, ada 2.348 badan usaha yang tidak melaporkan gaji dengan benar.

"Fenomena tunggakan ini jika dibiarkan akan menjadi benalu bagi finansial BPJSKes. Di sisi lain, kenaikan iuran untuk kategori peserta mandiri juga akan memicu tunggakan dari peserta mandiri akan makin tinggi," ujar Tulus.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR