MONETER

Bunga utang pemerintah bengkak karena dolar menanjak

Ilustrasi gambar. Petugas menghitung uang dolar Amerika Serikat di gerai penukaran mata uang Bank BTN, Jakarta, Jumat (20/7/2018).
Ilustrasi gambar. Petugas menghitung uang dolar Amerika Serikat di gerai penukaran mata uang Bank BTN, Jakarta, Jumat (20/7/2018). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Beban pemerintah untuk membiayai utang semakin meningkat pasca-pelemahan nilai tukar rupiah. Kementerian Keuangan (kemenkeu) mencatat pembayaran bunga utang pada semester pertama tahun ini sebesar Rp120,61 triliun atau separuh dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2018 Rp238,61 triliun.

Jumlah tersebut melonjak 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp106,8 triliun. Tahun lalu, pemerintah menganggarkan pembayaran bunga utang sebesar Rp222,1 triliun.

"Meningkatnya realisasi pembayaran bunga utang sebagai dampak meningkatnya outstanding utang, kenaikan tingkat bunga obligasi negara, dan melemahnya rupiah," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam laporan APBN Kita edisi Juli yang dikutip Senin (23/7/2018).

Sepanjang semester pertama tahun ini, rupiah memang tercatat bergerak melemah. Berdasarkan data kemenkeu, rata-rata nilai tukar rupiah pada semester I tercatat sebesar Rp13.746 per dolar AS--atau berada di atas asumsi APBN 2018 sebesar Rp13.400 per dolar AS.

Sementara itu, total utang pemerintah hingga semester pertama tahun ini mencapai Rp4.227,78 triliun, naik 14,06 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Total utang tersebut terdiri dari Surat Berharga negara (SBN) dan pinjaman yang masig-masing mencapai Rp3.442,64 triliun dan Rp785,13 triliun.

Utang dalam bentuk SBN didominasi oleh SBN rupiah mencapai Rp2.419,67 triliun. Sedangkan utang dalam bentuk pinjaman didominasi oleh pinjaman luar negeri yang mencapai Rp779,81 triliun.

Sementara itu, kemenkeu juga mencatat bahwa proyeksi keseimbangan primer sampai akhir 2018 masih negatif. Meskipun realisasi sampai semester I surplus Rp10 triliun.

Keseimbangan primer adalah selisih antara penerimaan dikurangi belanja yang tidak termasuk pembayaran utang. Keseimbangan primer biasanya anggaran yang berasal dari utang untuk membayar bunga utang.

Dalam prognosis APBN 2018, keseimbangan primer ditetapkan Rp87,3 triliun, realisasi sampai semester I sebesar Rp10 triliun. Sedangkan proyeksi semester II bakal negatif Rp74,9 triliun sehingga sampai akhir tahun pun akan negatif Rp64,8 triliun.

Dengan begitu, pemerintah akan kembali berutang demi membayar utang alias menggali lubang untuk menutup lubang. Meski demikian proyeksinya lebih rendah dari APBN.

Namun, itu tidak berarti buruk. Ekonom dari Center of Re­form on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih 29,88 persen. Dengan demikian, masih jauh di bawah batas yang diizinkan 60 persen.

"Pengelolaan fiskal kita sangat baik dan hati-hati. Selain itu, persoalan negara ini dinilai bukan pada utang pemerintah, melainkan pada utang luar negeri yang dibayar menggunakan valuta asing (valas)," ucap Piter saat dihubungi Beritagar.id, Senin (23/7).

Kendati demikian ia melihat, utang luar negeri yang ditarik oleh pemerintah tersebut belum dimanfaatkan secara produktif. Terbukti bahwa postur belanja negara masih cenderung didominasi belanja konsumtif, khususnya belanja pegawai.

"Bahkan, belanja pegawai porsinya sekitar 26 persen dari total belanja pemerintah. Belum lagi belanja barang yang naik cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir," ujarnya.

Menurutnya, dengan postur belanja yang kurang produktif tersebut, maka efektivitas utang jadi berkurang. Belanja belum bisa merangsang sektor riil se­hingga rasio pajak bahkan turun di kisaran 9 persen pada 2017.

"Harusnya utang bisa mendorong penerimaan pajak. Akan tetapi fakta yang terjadi utangnya naik, begi­tu juga debt service ratio (DSR) masih di kisaran 25 persen," jelasnya.

Namun ia mengingatkan, kondisi nilai tukar rupiah yang terus melemah di atas Rp14.000 per dolar AS bisa terus menambah beban utang luar negeri. Sebab, melemahnya rupiah akan membuat nominal utang menjadi membengkak dari sebelumnya.

Karena itu ia menyarankan, pemerintah perlu mengubah struktur utang dengan mengurangi atau bahkan menghentikan pinjaman dari luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga disarankan memperbaiki struktur ekspor dan mengurangi kebutuhan impor baik barang maupun jasa. Hal ini, lanjutnya, bisa mengurangi kebutuhan valas dan mencegah turunnya cadangan devisa.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja dagang Indonesia selama semester I tahun 2018 mencatat defisit hingga 1,02 miliar dolar AS atau setara Rp14,68 triliun. Itu adalah kondisi terburuk jika dibandingkan dengan perolehan neraca perdagangan Indonesia pada semester awal tahun 2015-2017 yang terus mengalami surplus.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR