Buntut pembebasan Ba'asyir, Jokowi diminta bebaskan tapol lain

Narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019).  Pembebasan Ba'asyir memancing tuntutan pembebasan tahanan politik dan napi terorisme lainnya.
Narapidana terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Pembebasan Ba'asyir memancing tuntutan pembebasan tahanan politik dan napi terorisme lainnya. | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Maluku Crisis Center (MMC), meminta Presiden Joko Widodo membebaskan sejumlah tahanan politik (tapol) yang terlibat kasus pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dan juga tahanan teroris asal Maluku, yang saat ini mendekam di Nusakambangan, Jawa Tengah.

Koordinator MMC, Ikhsan Tualeka menyatakan, usai pembebasan narapidana terorisme ustaz Abu Bakar Ba'asyir, mereka juga meminta keadilan dan kemanusiaan, untuk tapol RMS dan narapidana teroris asal Maluku. Menurut Ikhsan, pembebasan Ba'asyir tanpa syarat merupakan langkah maju penghormatan terhadap HAM dan nilai kemanusiaan yang patut diapresiasi oleh semua pihak.

“Untuk itu pula atas nama HAM dan kemanusiaan, kami meminta kepada Presiden untuk dapat membebaskan sejumlah tahanan politik dan tahanan teroris asal Maluku yang telah menjalani masa hukuman di atas 10 tahun,” kata Ikhsan, dalam konferensi pers, di Ambon, Senin (21/1/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.

Ikhsan menuturkan, ada dua tapol Ruben Saija dan Johanis Saija, serta napi terorisme yakni Idi Amin Tabrani 'Ongen' Pattimura, yang telah menjalani masa hukuman lebih dari 10 tahun penjara dan mengajukan grasi namun belum juga direspons oleh Presiden Jokowi.

“Ini soal keadilan dan kemanusiaan, mereka telah mengajukan grasi itu artinya mereka telah meminta ampun atas perbuatannya,” kata dia.

Kakak beradik Ruben Saija dan Johanis Saija masing-masing divonis 20 tahun dan 17 tahun. Mereka divonis dengan pasal 106 dan 110 KUHP tentang makar yang dikenal pasal karet. Sebab, aksi damai mereka membentangkan bendera 'Benang Raja', simbol Republik Maluku Selatan, saat peringatan Hari Keluarga Nasional di Ambon, Juni 2007 di depan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sedangkan Ongen Pattimura dihukum mati karena penyerangan villa karaoke, pada 14 Februari 2005. Penyerangan itu menewaskan dua orang. Ongen dijerat dengan pasal terorisme.

Berbeda dengan Ba'asyir yang tak mengajukan grasi, menurut Ikhsan, ketiga napi asal Maluku itu telah mengajukan grasi, tapi belum dikabulkan oleh Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi langsung memberikannya kebebasan buat Ba'asyir dengan dalih kemanusiaan. Padahal, harus ada mekanisme yang ditempuh untuk bebas. Untuk Ba'asyir ada tiga opsi yang bisa dipilih.

Yakni bebas bersyarat, grasi, atau bebas murni. Untuk bebas bersyarat, Ba'asyir pernah menolaknya, karena harus mendatangani ikrar setia kepada Pancasila. Sedangkan grasi, Ba'asyir enggan mengajukan karena sama saja mengakui kesalahannya. Jika bebas murni, bisa diambil setelah Desember 2023.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Jakarta Abdul Fickar Hadjar menilai, pembebasan tanpa syarat Ba'asyir tak punya landasan hukum. Walau alasannya kesehatan atau kemanusiaan, tetap harus ada landasannya.

Menurutnya, pembebasan tanpa syarat hanya ada di negara berbentuk kerajaan. Jika pembebasan tersebut tetap diberikan, Jokowi perlu membuat payung hukumnya. "Jika tidak, Presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi atau negara hukum," kata Fickar saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/1/2019).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR