Bupati Buton akhirnya ditangkap KPK

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (30/12/2016).
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Jum'at (30/12/2016). | Reno Esnir /ANTARA

Setelah empat kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun akhirnya ditangkap di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penangkapan ini terjadi tak lama setelah Samsu turun dari pesawat.

"Sekitar pukul 17.30 WIB," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Febri Diansyah kemarin, Rabu (26/01/2017).

Samsu tiba di Gedung KPK, Jakarta Selatan tepat pukul 19.00 WIB dan langsung digiring masuk, tanpa mengatakan sepatah kata pun terhadap awak media. Penyidik saat ini mempunyai waktu satu kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan tindakan berikutnya.

Telah berulang kali Samsu tidak datang untuk memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan surat baru ia terima beberapa hari sebelumnya. Padahal, KPK telah mengirimkan surat tidak hanya ke kantor Sang Bupati, tapi juga rumah pribadinya.

Setelah mangkir di pemanggilan pertama dan kedua, KPK sebenarnya punya kewenangan untuk memanggil paksa. Tapi pada saat itu, pengacara Samsu bernegosiasi agar pemeriksaan dilakukan setelah pelaksanaan pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Permintaan itu tentu ditolak.

KPK lalu memberikan surat pemanggilan ulang sebanyak dua kali dengan harapan Samsu kooperatif. Namun, sampai keputusan praperadilan keluar, ternyata tetap tidak ada tanda-tanda dari tersangka itu untuk menghadiri pemeriksaan. Akhirnya, KPK memakai cara terakhir, yaitu pemanggilan paksa atau penangkapan.

Penangkapan Samsu merupakan buah kerja sama KPK dan kepolisian. "Kepolisian daerah Sulawesi Tenggara sangat membantu penangkapan ini sehingga kami bisa menelusuri ke mana yang bersangkutan pergi," ujar Febri.

Tidak jelas apa tujuan Samsu pergi ke Kendari, lalu Makassar, dan berakhir di Jakarta. Sehari sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan bupati nonaktif tersebut. Hakim Noor Edi Yono menganggap KPK telah memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Samsu sebagai tersangka.

Samsu diduga menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati Buton pada 2011. Karena itu, ia dijerat dengan Pasal 6 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Maret 2014 lalu, Samsu mengaku memberikan uang Rp1 miliar kepada Akil. Pemberian uang itu terjadi pada 2012 dengan tujuan supaya Akil memenangkan pihak Samsu dalam sengketa Pilkada Buton di Mahkamah Konstitusi.

MK akhirnya membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton yang memenangkan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo, serta memerintahkan pemungutan suara ulang. Pada 24 Juli 2012, MK memutuskan Samsu dan wakilnya La Bakry menjadi pemenang Pilkada Buton.

Sebagai saksi pada 2014 silam, Samsu mengaku terpaksa mengirim uang Rp1 miliar karena merasa takut dan tertekan. Uang tersebut ia kirimkan ke CV Ratu Samagat, perusahaan milik istri sang Ketua MK. Sementara itu, Akil telah menerima vonis penjara seumur hidup atas berbagai tindakan korupsi yang ia lakukan ketika menangani sengketa pilkada.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR