OTT KPK

Bupati Buton Selatan dan daftar panjang pejabat Sultra terjerat KPK

Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat mengenakan rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/5). KPK resmi menahan Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dan kontraktor Tony Kongres, sekaligus menyita barang bukti uang sebesar Rp409 juta terkait proyek pekerjaan pemerintah di Kabupaten Buton Selatan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pd/18
Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat mengenakan rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/5). KPK resmi menahan Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat dan kontraktor Tony Kongres, sekaligus menyita barang bukti uang sebesar Rp409 juta terkait proyek pekerjaan pemerintah di Kabupaten Buton Selatan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pd/18 | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat pada Kamis (24/5/2018) karena dugaan suap dalam proyek di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2018. Penangkapan Agus menambah daftar panjang kepala daerah dari Sulawesi Tenggara (Sultra) yang ditangkap KPK karena terjerat kasus korupsi dan suap.

Agus terkena operasi tangkap tangan pada Rabu 23 Mei 2018. Selain Agus, KPK pun menetapkan kontraktor PT Barokah Batauga Mandiri (BBM), Tonny Kongres sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan KPK telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan kasus ini sejak 18 April 2018. "Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat hingga KPK melakukan tangkap tangan pada Rabu 23 Mei 2018 di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara," kata Basaria melalui Antaranews.

Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menangkap 11 orang dan menyita uang total Rp409 juta. Uang itu diduga menjadi suap dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Tonny Kongres diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk diberikan kepada Bupati.

KPK juga menyita barang bukti elektronik, catatan proyek di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dan seperangkat alat-alat kampanye salah satu Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.

Agus Feisal merupakan anak dari mantan Bupati Buton Safei Kahar 2001-2006. Safei saat ini maju sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara mendampingi Rusda Mahmud dengan nomor urut tiga yang diusung oleh Partai Demokrat, PPP, dan PKB.

Agus merupakan anak calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara, Sjafei Kahar. Ia adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Agus terpilih sebagai bupati pada 2017 lalu menggunakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Penangkapan Agus menambah daftar panjang kepala daerah dari Sulawesi Tenggara (Sultra) yang ditangkap KPK karena terjerat kasus korupsi dan suap. Sebelum Agus, sejumlah kepala daerah dari Sultra yang pernah terjerat KPK antara lain Nur Alam, Umar Samiun, Adriatma Dwi Putra, dan Asrun.

Nur Alam merupakan Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2013 dan 2013-2018. Nur Alam telah menjadi tersangka sejak Agustus 2016 dan KPK baru menahannya pada Juli 2017 karena penyalahgunaan izin pertambangan.

Pada Maret 2018 lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan terhadap Nur Alam. Hakim juga mewajibkan Nur Alam membayar uang pengganti Rp2,7 miliar dan mencabut hak politiknya selama lima tahun setelah selesai menjalani hukuman.

Kepala daerah lainnya adalah Samsu Umar Abdul Samiun, Bupati Buton yang ditangkap KPK karena kasus suap terhadap Akil Mochtar dalam sengketa Pilkada Kabupaten Buton di MK. Samsu divonis 3 tahun 9 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan.

Adriatma Dwi Putra merupakan Wali Kota Kendari yang ditangkap KPK pada Maret 2018. Adriatma bersama ayahnya, Asrun, eks Wali Kota Kendari, yang akan maju dalam Pilgub Sultra 2018.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR