OTT KPK

Bupati Cianjur tambah deretan kepala daerah di Jabar terjerat korupsi

Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang yang diamankan dari operasi tangkap tangan (OTT) di Cianjur saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Petugas KPK menunjukkan barang bukti uang yang diamankan dari operasi tangkap tangan (OTT) di Cianjur saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/12/2018). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Cianjur 2016-2021, Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penetapan Irvan sebagai tersangka itu sekaligus mengukuhkan Jawa Barat sebagai penyumbang terbesar kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi; Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin; dan Tubagus Cepy Sethiady, kakak ipar Irvan.

"Diduga Bupati Cianjur bersama sejumlah pihak telah meminta, menerima atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun 2018 sebesar sekitar 14,5 persen dari total Rp46,8 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dikutip Antaranews.

Terbongkarnya kasus Irvan berawal dari operasi tangkap tangan pada Rabu (12/12/2018). KPK mengidentifikasi perpindahan uang yang dikemas dalam kardus dari mobil Rosidin ke mobil Cecep. Tim KPK sudah mengetahui bahwa kardus tersebut berisi uang yang dikumpulkan dari kepala sekolah SMP di Cianjur.

Dalam tangkap tangan kasus itu, KPK menyita uang Rp1.556.700.000 dalam mata uang rupiah pecahan 100 ribu, 50 ribu dan 20 ribu.

Dari sekitar 200 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengajukan, alokasi DAK yang disetujui adalah untuk sekitar 140 SMP di Cianjur. Irvan diduga mematok fee 7 persen dari alokasi DAK tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Irvan kooperatif dalam menjalani proses hukum.

"Sebagai Mendagri dan sebagai pribadi, jujur saya sedih masih ada OTT (kepala daerah). Saya berharap yang bersangkutan kooperatif terkait pemeriksaan oleh KPK, dengan tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah sampai berkekuatan hukum tetap nantinya," kata Tjahjo Kumolo melalui Antaranews.

Tjahjo mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, untuk waspada terhadap hal-hal yang berpotensi korupsi.

Tjahjo mengatakan seluruh pejabat daerah harus berhati-hati dalam urusan perencanaan anggaran, dana hibah, dana bansos, retribusi pajak, perizinan serta pembelian barang dan jasa di pemda.

Penetapan Bupati Cianjur semakin mengukuhkan jabatan Bupati sebagai penyumbang terbanyak kepala daerah korupsi. Tak hanya itu, Irvan pun kian menjadikan Jawa Barat sebagai penyumbang terbanyak kepala daerah terjerat korupsi.

Ada sekitar 100 kepala daerah yang terjerat korupsi di berbagai wilayah Indonesia sejak KPK berdiri pada 2002. Irvan pun menyusul sejumlah kepala daerah lainnya dari Jawa Barat yang terjerat kasus korupsi.

Selama 2018 ini, kepala daerah asal Jawa Barat yang terjerat kasus korupsi adalah Bupati Subang Imas Aryumningsih; Bupati Bandung Barat, Abu Bakar, Bupati Bekas, Neneng Hassanah Yasin; serta Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Sebelumnya, kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dari Jawa Barat yaitu Bupati Subang, Ojang Sohandi; Wali Kota Cimahi, Atty Suharti Tohija; Bupati Karawang, Ade Swara; Bupati Bogor, Rachmat Yasin; Wali Kota Bandung, Dada Rosada, Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad; Bupati Garut, Agus Supriadi dan Gubernur Jawa Barat, Danny Setiawan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR