KORUPSI KEPALA DAERAH

Bupati Cirebon diberhentikan 15 menit setelah dilantik

Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra menutupi wajahnya ketika keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/1/2019). Sunjaya Purwadisastra diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018.
Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra menutupi wajahnya ketika keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/1/2019). Sunjaya Purwadisastra diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018. | Reno Esnir /Antara Foto

Sunjaya Purwadisastra sepertinya menjadi bupati periode 2019-2024 dengan masa jabatan tersingkat. Ia dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Gedung Sate pada Jumat (17/5/2019) pagi. Lantas, menurut hitungan wartawan Antaranews yang hadir di sana, ia diberhentikan 15 menit kemudian.

Sunjaya memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di Cirebon dan ditetapkan sebagai pemenang pada 10 Agustus. Ia pun bakal menjalani periode keduanya sebagai pemimpin kabupaten tersebut bersama wakilnya, Imron Rosyadi.

Namun, pada 24 Oktober 2018, lelaki berusia 53 tahun itu, bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Kabupaten Cirebon.

Keduanya menjadi tersangka kasus suap mutasi alias jual-beli jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Tahun Anggaran 2018. Sunjaya pun menjadi kepala daerah ke-100 yang diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK sejak 2004.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itupun harus melewati waktu di Rumah Tahanan (Rutan) Kebon Waru sembari menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Meski telah menjadi tersangka, Sunjaya harus tetap dilantik. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasal 164 ayat (7) UU tersebut menyatakan, "Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota."

Ridwan Kamil memutuskan pelantikan Sunjaya dilakukan di Gedung Sate. Biasanya pelantikan kepala daerah yang menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan di rumah tahanan tempat ia ditahan.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar Dani Ramdan menjelaskan alasan dipilihnya Gedung Sate karena letaknya tidak terlalu jauh dari Rutan Kebon Waru. Mereka juga telah berkonsultasi dengan majelis hakim Pengadilan Tipikor dan Jaksa Penuntut Umum.

Gubernur Jabar, dikutip CNN Indonesia, berkata bahwa seharusnya pelatikan tersebut dilaksanakan pada 19 Maret 2019, ketika masa jabatan Bupati Cirebon 2014-2019 berakhir. Tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pelantikan itu ditunda hingga Pemilihan Umum 2019 berakhir, untuk menjaga situasi kondusif.

Kemendagri menunjuk Imron Rosyadi sebagai pelaksana tugas (plt) bupati Cirebon. Ridwan segera melantik Imron pada hari yang sama. Jika nanti Sunjaya terbukti bersalah dan keputusannya telah inkrah, Imron bakal menjadi bupati definitif.

"Saya titip warga Cirebon untuk mendukung plt yang kalau inkrah jadi bupati definitif, fokus ke masa depan," kata Ridwan Kamil, dikutip PikiranRakyat.

Masa depan yang dimaksud sang Gubernur adalah proyeksi pembangunan Cirebon, Patimban, dan Kertajati, atau disebut Segitiga Rebana, menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terbesar di Indonesia.

"Saya doakan Pak Imron selalu mengambil keputusan yang menyelesaikan masalah. Keputusan itu yang jadi wibawa pemimpin. Hati-hati dengan bisikan. Saya titip, kekuasaan hanya alat bukan tujuan akhir," tutur Ridwan.

Imron menyatakan siap untuk merajut kembali hubungan baik dengan masyarakat Cirebon dan melaksanakan tugas sebagai plt bupati. Soal siapa yang akan dipilih mengisi jabatan wakil bupati, ia menyerahkannya kepada internal PDIP.

"Saya sudah melaporkan ke partai. Soal siapa, itu urusan partai. Saya hanya meminta figure cawabup nanti yang bisa seirama dan senafas dengan saya supaya saat menjalankan roda pemerintahan bisa berjalan lancar,” tuturnya sebelum pelantikan.

Sunjaya bukan kepala daerah pertama dengan masa jabatan yang singkat. Tahun lalu, tepatnya pada 25 September 2018, hal serupa terjadi di Tulungagung, Jawa Timur. Ketika itu, Syahri Mulyo dilantik sebagai bupati dan langsung dicopot karena statusnya masih menjadi tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR