OTT KPK

Bupati Kudus tersangka gratifikasi seleksi jabatan

Wartawan memotret ruangan staf bupati Kudus usai digeledah dan disegel KPK di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2019).
Wartawan memotret ruangan staf bupati Kudus usai digeledah dan disegel KPK di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2019). | Kokom /Antara Foto

Bupati Kudus Muhammad Tamzil resmi menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Sabtu (27/7/2019) berbentuk jual beli jabatan. Status tersangka menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (26/7).

Status tersangka juga disandang oleh Staf Khusus Bupati Kudus ATO dan Plt Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) AHS yang juga terjaring dalam OTT tersebut.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Sabtu (27/7), menyebutkan Tamzil dan ATO sebagai penerima gratifikasi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan AHS sebagai pemberi gratifikasi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Setelah dilakukan pemeriksaan dan sebelum genap 24 jam, dilanjutkan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima hadiah terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kudus tahun 2019," ujar Basaria.

Dalam OTT di Kabupaten Kudus, Jumat (26/7), KPP meringkus tujuh orang. Empat orang selain Tamzil, ATO, dan AHS; adalah SB, staf DPPKAD Kabupaten Kudus; UWS dan NOM sebagai ajudan Bupati Kudus; dan CW sebagai calon kepala DPPKAD. Mereka kini berstatus sebagai saksi.

Kronologis

OTT dimulai ketika tim penyelidik KPK melihat NOM berjalan dari ruang kerja MTZ ke rumah dinas ATO pada Jumat (26/7) pukul 09.30 WIB. ATO membawa tas selempang yang diduga berisi uang.

Tak lama setelah itu, KPK menangkap NOM dan UWS di Pendopo Kabupaten Kudus. Keduanya lalu dibawa ke ruang kerja AHS.

Bersamaan dengan itu, tim penyelidik KPK menangkap ATO di rumah dinasnya yang berdekatan dengan Pendopo Kabupaten Kudus pada pukul 10.10 WIB. Tim KPK menemukan uang Rp170 juta di rumah dinas ATO.

Lima menit kemudian, tim KPK menangkap Tamzil di ruang kerja Bupati Kudus. Lantas pada sekitar pukul 12.00 WIB, KPK meringkus CW dan SB secara terpisah. Terakhir, KPK mengamankan AHS di rumah dinasnya pada sekitar pukul 19.00 WIB.

"Setelah melakukan pemeriksaan awal di Polda Jateng dan Polres Kudus, tujuh orang ini kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Sabtu (27/7) pagi tadi," kata Basaria.

Konstruksi perkara

Basaria menjabarkan bahwa Tamzil dan dua tersangka lain diduga terlibat dalam jual beli jabatan. Kabupaten Kudus memang sedang mengadakan seleksi jabatan untuk eselon 2, eselon 3, dan eselon 4.

Khusus eselon 2, ada empat instansi di Kabupaten Kudus yang akan diisi. Masing-masing Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Kasus ini diawali oleh pembicaraan antara Tamzil dengan ATO untuk mencari uang Rp250 juta demi keperluan pembayaran utang pribadi. ATO kemudian menyampaikan permintaan itu kepada UWS dan berdiskusi mencari siapa yang akan dimintai uang dengan imbalan jabatan.

UWS kemudian menemui AHS. Lalu pada Jumat (26/7), AHS pergi ke rumah UWS dengan membawa goodie bag berisi uang Rp250 juta. UWS langsung membawa masuk uang itu tanpa menghitungnya dan mengambil Rp25 juta yang dianggap sebagai jatah.

Sisa uang kemudian dibawa UWS dan diserahkan pada ATO di pendopo Kabupaten Kudus di sekitar ruang ajudan. Lalu ATO keluar membawa tas tersebut dan menitipkan kepada NOM.

"ATO menyampaikan uang itu untuk membayar mobil (Nissan) Terano milik bupati yang belum lunas. NOM diminta membuat kuitansi dan mengambil BPKB," tutur Basaria.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR