OTT KPK

Bupati Mesuji diciduk KPK di awal tahun, Mendagri bingung

Bupati Mesuji Khamami mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi Bupati Mesuji di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/1/2019).
Bupati Mesuji Khamami mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan korupsi Bupati Mesuji di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/1/2019). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Belum satu bulan 2019 berjalan, seorang kepala daerah telah terciduk operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini Bupati Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Khamami.

Khamami, yang ditangkap pada Kamis (24/1/2019) di Lampung, menambah daftar kepala daerah yang terkait korupsi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengaku kebingungan, bahkan ia terdengar putus asa.

"Semua sudah ada aturannya, mau gimana? Kita sudah undang rapat, Musrenbang sudah, saya telepon juga sudah, panggil mereka juga sudah, ingatkan jangan langgar aturan harus sesuai mekanisme sudah. Kalau sudah (semua) mau bagaimana lagi? Kami prihatin," ujar Tjahjo, dikutip detikcom (24/1).

Ia mengaku heran karena masih ada saja kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi. Padahal, ia sering mewanti-wanti para kepala daerah untuk tidak melakukan perbuatan yang bisa membuat mereka mengenakan "rompi oranye"--kostum kebesaran para tahanan KPK.

"Menjelaskan jangan melanggar aturan yang ada, juga sudah. Ini semua sudah kewenangan KPK," tandasnya.

Tahun lalu saja ada 29 kepala daerah yang terkena OTT KPK, termasuk dua kepala daerah dari Lampung--Bupati Lampung Tengah, Mustafa, dan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan.

Ditambah 79 tersangka lainnya, baik dari swasta, eksekutif, maupun legislatif, tahun lalu KPK mencatat rekor jumlah OTT terbanyak dalam 5 tahun terakhir.

Sejak KPK berdiri pada tahun 2002, Khamami menjadi kepala daerah ke-107 yang dijerat terkait dugaan korupsi atau pencucian uang.

Imbalan proyek infrastruktur

Mirip seperti Mustafa dan Zainudin, pun sebagian besar kepala daerah lainnya yang tertangkap tangan, Khamami juga diduga menerima uang (fee) sebagai imbalan dari pihak swasta yang mendapatkan proyek pembangunan infrastruktur di daerah.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menuturkan dalam Tempo.co, uang sebesar Rp1,28 miliar yang akan diberikan kepada Khamami itu berasal dari PT Jasa Promix Nusantara dan PT Sucilia Putri.

KPK menduga uang tersebut adalah fee sebesar 12 persen yang diminta Khamami untuk empat proyek infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mesuji yang didapatkan dua perusahaan tersebut.

Selain Khamami, KPK juga menahan 10 orang lainnya, termasuk adik Khamami yang bernama Taufik Hidayat; Sibron Azis, pemilik PT Jasa Promix Nusantara; Kardinal dari PT Sucilia Putri; dan Wawan Suhendra, Sekretaris Dinas PUPR Mesuji.

Basaria menambahkan, uang tersebut bukan yang pertama diterima Khamami dari dua perusahaan itu. KPK menemukan bahwa pada tahun 2018 Bupati Mesuji diduga juga menerima uang sebesar Rp100 juta pada Agustus dan Rp200 juta pada Mei dari Sibron.

Seluruh tersangka langsung masuk tahanan KPK di Jakarta sejak Kamis (24/1) malam.

KPK, ujar Basaria, menyesalkan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, kembali menjadi lahan korupsi pejabat daerah. Padahal seperti itu merupakan kebutuhan strategis untuk mendukung aktivitas masyarakat.

"Korupsi yang dilakukan terhadap proyek-proyek infrastruktur seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat secara langsung," tegas Basaria, dalam Kompas.com.

Khamami diusung PAN, PKS, NasDem, PKB, Golkar, dan Partai Demokrat pada Pilkada 2017. Ini adalah periode jabatannya yang kedua sebagai bupati Mesuji.

Saat mengawali masa jabatan periode pertama pada tahun 2012, Khamami dilantik oleh Gubernur Lampung saat itu, Sjachroedin ZP, di Rumah Tahanan Menggala, Tulang Bawang. Pasalnya, pasangan Khamami, Ismail Ishak tengah dipenjara akibat kasus suap.

Kini, bupati yang memiliki harta senilai Rp22 miliar, termasuk 19 unit mobil, terancam bernasib serupa.

Menyalahkan tingginya biaya politik

Kemendagri melihat masih adanya kepala daerah tertangkap tangan menerima imbalan dari pengusaha yang mendapatkan proyek tertentu, disebabkan ketimpangan antara ongkos politik dengan biaya operasional kepala daerah itu.

"Timpangnya antara cost (biaya) politik, biaya operasional pejabat kepala daerah dibandingkan dengan penghasilan tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah, saya pikir salah satu faktor pemicu KDH (Kepala Daerah) selalu mencari-cari sumber-sumber pembiayaan alternatif, bahkan di luar ketentuan hukum," papar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, dalam Tribunnews.com (24/1).

Oleh karena itu, Bahtiar berpendapat perlunya peningkatan penghasilan kepala daerah agar mereka tak mencari jalan pintas dengan melakukan tindak pidana korupsi.

"Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses pilkada yang begitu mahal tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi," ujarnya.

Namun, Bahtiar mengatakan usulan peningkatan penghasilan tetap kepala daerah harus dikaji lebih mendalam sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya.

"Jadi dampaknya sistematik, jika KDH [kepala daerah] tidak memiliki penghasilan tetap yang seimbang dengan kebutuhan sehari-hari kepala daerah," kata Bahtiar, dikutip CNN Indonesia.

Akan tetapi pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, dan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Pambagio, sama-sama mengatakan kepada SINDONews bahwa kenaikan gaji kepala daerah takkan berdampak signifikan terhadap pengurangan praktik korupsi.

Bedanya, Yogi menekankan kebutuhan pengaturan tunjangan dan pengembangan sistem punishment and reward (hukuman dan hadiah), sementara Agus menyoroti sifat dasar manusia.

"Nggak ada pengaruhnya. Memang orangnya niat jadi maling. Itu kan sifat manusianya. Ini soal integritas saja, masalah gaji tidak signifikan," tegas Agus.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR