PENINDAKAN KORUPSI

Bupati Neneng Cs didakwa terima suap Rp18,8 miliar dari Meikarta

Terdakwa kasus suap perizinan Meikarta Neneng Hasanah Yasin saat sidang di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).
Terdakwa kasus suap perizinan Meikarta Neneng Hasanah Yasin saat sidang di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019). | M Agung Rajasa /Antara Foto

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta empat pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi didakwa menerima suap sekitar Rp18,8 miliar dari perusahaan pengembang Meikarta. Suap sebesar itu didakwa diterima dalam bentuk Rp16 miliar dan SGD270 ribu (sekitar Rp2,8 miliar).

Empat terdakwa lainnya, yakni Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi. Kemudian, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kemudian Sahat Maju Banjarnahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi dan Neneng Rahmi Nurlaili selaku Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019) yang diberitakan Kompas.com, jaksa menilai uang tersebut diduga diberikan agar Bupati Neneng menandatangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Padahal, izin itu tidak melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Menurut perincian jaksa, Bupati Neneng menerima Rp10,8 miliar dan SGD90 ribu. Jaksa KPK Yadyn membeberkan, suap itu bermula pada April 2017. Edi Dwi Soesianto bersama Satriadi dan E Yusuf Taufik, dua penyuap, menemui terdakwa Neneng menyampaikan agar dibantu dalam penerbitan IPPT.

Dari permohonan IPPT 143 hektare, hanya disetujui 84,6 hektare. Pada 12 Mei, Neneng Hasanah Yasin menandatangani IPPT seluas 846 hektare untuk proyek Meikarta. Neneng lalu memberitahu Yusuf dan Edi bahwa IPPT sudah ditandatangani. "Terdakwa Neneng juga menanyakan komitmen fee Rp10 miliar," ujar jaksa seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Edi kemudian menghubungi Dirut PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan menyetujui komitmen fee tersebut. "Uang Rp10 miliar diberikan secara bertahap pada Juni hingga November 2017 oleh Edi Dwi Soesianto. Kemudian Rp500 juta diserahkan oleh Edi Dwi Soesianto kepada E Yusuf Taufik," kata jaksa.

Sedangkan Jamaludin kebagian Rp1,2 miliar. Dewi Tisnawati menerima Rp1 miliar dan SGD90 ribu , Sahat Maju memperoleh Rp952 juta, dan Neneng Rahmi kebagian Rp700 juta.

Kelimanya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Kelima terdakwa tak keberatan dengan dakwaan jaksa. Dalam sidang, mereka menyatakan tak akan menyampaikan eksepsi (keberatan).

"Prinsipnya saya sudah kooperatif kepada KPK," ucap Neneng usai sidang seperti dikutip dari detikcom. Maka, sidang akan langsung dilanjutkan pekan depan dengan pemeriksaan saksi.

Neneng akhirnya mengembalikan duit suap dari grup Lippo itu total Rp11 miliar secara bertahap kepada KPK. KPK menghargai sikap kooperatif Neneng. Tapi pengembalian itu tak menghapuskan kasus pidananya.

Neneng ditetapkan jadi tersangka suap sejak pertengahan Oktober 2018. Penetapannya menjadi tersangka menyusul hasil operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR