Bupati Pamekasan, ''Sang Petualang Desa'' terjerat dana desa

Bupati Pamekasan Achmad Syafii (kanan) dikawal petugas KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Bupati Pamekasan Achmad Syafii (kanan) dikawal petugas KPK di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/8/2017). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap di Pamekasan, Jawa Timur pada Rabu (2/8/2017). KPK menetapkan Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Achmad Syafii Yasin dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya sebagai tersangka suap.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengetahui suap untuk menghentikan kasus dana desa di Desa Dassok, Pamekasan.

Awalnya, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi takut dugaan kasus pengadaan tersebut tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

"Kepala Desa ketakutan mungkin, sehingga dia berurusan dengan berupaya untuk menghentikan proses penyelidikan ini," kata Laode melalui Detikcom.

Agus Mulyadi melaporkan penyelidikan kasus pengadaan tersebut kepada Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo. Selanjutnya, Sutjipto meminta Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya menghentikan penyelidikan dugaan kasus pengadaan tersebut.

Kajari mengatakan bahwa kasus bisa disetop kalau ada setoran Rp250 juta. Agus dan Sutjipto lalu berkoordinasi dengan Bupati agar penyelidikan kasus pengadaan tersebut dihentikan.

Bupati menganjurkan agar kasus jangan sampai terdengar dan ribut. Tak hanya menganjurkan, Bupati juga ikut berkoordinasi untuk menurunkan angka yang disepakati sebesar Rp250 juta. Tetapi, Kepala Kejari menolak menurunkan angka pemberian yang telah disepakati.

"Ini unik, karena dana proyek hanya Rp100 juta, tapi suap yang diberikan Rp250 juta," kata Laode.

Tim KPK menangkap Sutjipto, Rudi, Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan Noer Solehhoddin dan seorang sopir sekitar pukul 07.14 WIB di Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Diduga, saat itu terjadi penyerahan uang dari Agus Mulyadi, melalui Noer dan Sucipto kepada Rudi. KPK menyita uang pecahan Rp100 ribu yang dibungkus dalam kantong plastik.

Setelah dilakukan pemeriksaan intensif di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur, KPK menetapkan Bupati, Kepala Kejari, Sutjipto, Noer Solehhoddin serta Kepala Desa Agus.

Bupati Pamekasan, Sang Petualang Desa

Pada April 2013, setelah terpilih dan dilantik sebagai Bupati Pamekasan, Achmad Syafii menyebarkan 6.500 buku tentang profil dirinya. Gratis buat warga Pamekasan.

Buku berjudul "Sang Petualang Desa" setebal 190 halaman itu diterbitkan oleh Litera Jannata Perkasa, Surabaya. Penulisnya adalah seorang guru SD Al-Irsyad Pamekasan bernama Sucipto.

Buku itu bercerita tentang perjalanan hidup sang bupati yang menurut penulisnya disebut-sebut sebagai "putra terbaik Pamekasan".

Klaim putra terbaik Pamekasan itu disematkan kepada Syafii dapat terlihat dari rekam jejaknya. Ia menjabat sebagai Bupati Pamekasan selama dua periode yakni 2003-2008 dan 2013-2018.

Pada 2009, Syafii pernah menjadi anggota komisi V DPR dari Fraksi Demokrat. Pria kelahiran Pamekasan, 11 September 1964 ini terpilih sebagai anggota legislatif periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI yang meliputi empat kabupaten di Pulau Madura, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.

Syafii, tidak menuntaskan tugasnya sebagai anggota DPR RI karena terpilih kembali sebagai Bupati Pamekasan pada 2013.

Sebelum bergabung dengan Partai Demokrat, Syafii mengawali kariernya sebagai politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pernah menjadi anggota DPRD Pamekasan dari partai berlambang Kabah tersebut pada 1997-1999 dan 1999-2003.

Kini, "Sang Petualang Desa" itu terjerat dana desa. Achmad Syafii ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan sebagai pihak pemberi suap atau orang yang menganjurkan memberi suap.

Sebelum dibawa KPK, Syafii sempat mengisi acara penutupan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Desa Bukek, Kecamatan Tlanakan. Sekitar pukul 09.30, PortalMadura.com melaporkan, Syafii masih memegang cangkul dan sempat melakukan sesi foto bersama dengan para personil TNI dan kepolisian serta warga tokoh setempat.

Ia disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 atau ke-2 KUHP.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR