RINGKASAN SEPEKAN

Calon presiden 2024, Trump ke Korut, hingga Baiq Nuril

LSI merilis prediksi calon presiden pada Pilpres 2024, Donald Trump menginjakkan kaki di Korea Utara, hingga MA tolak PK Baiq Nuril jadi berita terpopuler di Beritagar.id pekan lalu.
LSI merilis prediksi calon presiden pada Pilpres 2024, Donald Trump menginjakkan kaki di Korea Utara, hingga MA tolak PK Baiq Nuril jadi berita terpopuler di Beritagar.id pekan lalu. | Robotorial /Beritagar.id, Antara Foto

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 baru saja usai, tetapi prediksi nama-nama calon presiden yang akan bertarung pada Pilpres 2024 sudah mulai beredar. Berita tersebut menjadi salah satu yang terpopuler di Beritagar.id sepanjang pekan lalu (30/6-5/7/2019).

Kabar lain yang juga mendapat banyak perhatian adalah Donald Trump jadi presiden Amerika Serikat pertama yang menginjakkan kaki di Korea Utara, para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan ditolaknya peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril oleh Mahkamah Agung (MA).

Berikut adalah ringkasan berita-berita populer dalam sepekan:

Pilpres masih 5 tahun lagi, daftar calon sudah bersemi

Daftar para politisi dan pejabat tinggi yang lolos dari radar calon presiden untuk Pemilu 2024 yang dilansir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Daftar para politisi dan pejabat tinggi yang lolos dari radar calon presiden untuk Pemilu 2024 yang dilansir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Jakarta, Selasa (2/7/2019). | Reno Esnir /Antara Foto

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih lima tahun lagi. Bahkan Pilpres 2019 pun baru saja usai. Namun, daftar calon yang mungkin maju ke gelanggang sudah bersemi.

Hal itu terlihat dari hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang digalang Denny JA. Dalam paparan surveinya di Jakarta, Selasa (2/7/2019), peneliti LSI, Rully Akbar, menyebut ada 15 tokoh politisi dan pejabat tinggi --termasuk satu tokoh tak terduga alias Mr/Mrs X-- yang mungkin maju mencalonkan atau dicalonkan menjadi presiden.

Rully mengatakan mereka terbagi dari empat latar belakang yang disaring secara subjektif oleh tim peneliti LSI. Semuanya mengacu pada para Presiden RI terdahulu.

LSI menjelaskan latar belakang pertama pernah di dalam pemerintah seperti halnya BJ Habibie yang sempat menjabat wakil presiden dan Susilo Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai menteri pada kabinet Megawati Soekarnoputri.

Latar belakang kedua adalah dari jalur ketua umum partai politik seperti juga SBY dan Megawati meski jabatan Presiden kelima RI dipegang setelah Abdurahman Wahid atau Gus Dur lengser.

Latar belakang ketiga adalah dari jalur kepala daerah. Presiden petahana Joko "Jokowi" Widodo adalah contoh dari jalur ini. Sedangkan latar belakang keempat adalah dari kalangan profesional, swasta, dan organisasi massa seperti halnya Gus Dur.

Baca selengkapnya di sini.

Deretan jenderal di bursa calon pimpinan KPK

Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/19).
Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/19). | Puspa Perwitasari /AntaraFoto

Peminat kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melonjak pada satu hari jelang lowongan ditutup, Rabu (3/7/2019). Sebanyak 191 orang dilaporkan sudah menyerahkan lamaran mereka ke Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK.

Profesi terbanyak pelamar adalah advokat, yakni 43 orang. Selain para advokat, bursa capim KPK juga diisi oleh mereka yang memiliki latar belakang akademisi (40 orang), swasta (18 orang), jaksa dan hakim (13 orang), polisi (8 orang), internal KPK (2 orang), dan sisanya dari profesi lain.

Jika tak ada perpanjangan, pendaftaran capim KPK yang dibuka sejak 17 Juni 2019 bakal ditutup pada Kamis (4/7/2019) pukul 16.00 WIB.

Tidak ada kepastian berapa orang lagi yang bakal melamar. Namun, desas-desus yang beredar di kalangan wartawan menyebut akan ada sembilan orang dari internal KPK menyerahkan berkas lamarannya pada hari terakhir ini.

Baca selengkapnya di sini.

3.240 PNS dipecat, 103 kepala daerah ditegur

Ilustrasi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat korupsi harus dipecat agar tidak menularkan mental korup.
Ilustrasi. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat korupsi harus dipecat agar tidak menularkan mental korup. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah memberhentikan dengan tidak hormat 3.240 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat korupsi. Sementara 103 kepala daerah mendapat teguran.

Hal tersebut diungkapkan Menteri (PAN RB) Syafruddin saat berbicara dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (3/7/2019).

Menurutnya, pemberhentian para Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu sesuai aturan yang berlaku. "Ini bagian dari (pemberian) punishment, 3.240 ASN yang terlibat korupsi sudah diberhentikan tidak dengan hormat," ungkap Syafruddin.

Baca selengkapnya di sini.

Trump, presiden AS pertama injakkan kaki di Korea Utara

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyebrangi garis demarkasi militer di zona demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan dua Korea di Panmunjom, Korea Selatan, Minggu (30/6/2019).
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyebrangi garis demarkasi militer di zona demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan dua Korea di Panmunjom, Korea Selatan, Minggu (30/6/2019). | REUTERS/foc/cfo /ANTARA FOTO/KCNA

Donald Trump tercatat sebagai Presiden Amerika Serikat pertama yang menginjakkan kaki di Korea Utara. Ia memasuki negeri tirani itu ketika menemui pemimpin Korut, Kim Jong-un melewati Zona Demiliterisasi (DMZ), garis pemisah dua Korea, Minggu 30 Juni 2019.

Setelahnya, keduanya bersama-sama melewati garis DMZ dan masuk ke wilayah Korea Selatan. Di situ mereka lalu bergabung dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.

DMZ adalah garis pemisah Korsel dan Korut usai berakhirnya Perang Korea 1950-53. Perang antara pasukan Korsel yang didukung koalisi AS melawan militer Korut dan Tiongkok berakhir dengan gencatan senjata.

Baca selengkapnya di sini.

Peninjauan kembali Baiq Nuril juga ditolak

Baiq Nuril Maknun di sebuah ruangan di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (17/11/2018).
Baiq Nuril Maknun di sebuah ruangan di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (17/11/2018). | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Malang tak kunjung pergi dari hidup Baiq Nuril. Upayanya untuk lepas dari jerat pidana kembali gagal. Peninjauan kembali (PK) yang diajukannya demi menuntut keadilan ditolak Mahkamah Agung (MA).

Mantan pegawai honorer SMAN 7 Mataram yang jadi korban pelecehan ini harus menghadapi pidana 6 bulan penjara serta denda Rp500 juta. MA memutus Nuril tetap bersalah karena melanggar kesusilaan sesuai Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Upaya Nuril lepas dari jerat sebenarnya belum buntu. Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah menjaminkan "grasi" jika PK-nya ditolak. "Memang tahapannya seperti itu. Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden, nah nanti itu bagian saya," kata Jokowi, 19 November 2018.

Tapi tawaran itu ditolak pihak Nuril. Kuasa hukumnya, Joko Jumadi, mengatakan jika kliennya menerima grasi tersebut sama saja dengan mengakui semua tuduhan yang menjadi dakwaan.

Maka dari itu, Joko mengaku bakal meminta Jokowi untuk mengeluarkan amnesti untuk Nuril. "Maka dalam konteks ini saya pikir amnesti menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan ibu Nuril," tukas Joko.

Baca selengkapnya di sini.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR