REKLAMASI TELUK BENOA

Capres belum menanggapi masalah reklamasi Teluk Benoa

Sepanduk bertuliskan Bali tolak reklamasi Teluk Benoa dan batalkan Perpres 51 Tahun 2014 dipasang para aktivis dari ForBALI di depan pintu masuk gedung DPRD Bali . Sabtu, 23 Maret 2019.
Sepanduk bertuliskan Bali tolak reklamasi Teluk Benoa dan batalkan Perpres 51 Tahun 2014 dipasang para aktivis dari ForBALI di depan pintu masuk gedung DPRD Bali . Sabtu, 23 Maret 2019. | I Made Argawa / Beritagar.id

Dua calon presiden, petahana Joko "Jokowi" Widodo dan Prabowo Subianto, dinilai belum menanggapi serius persoalan rencana reklamasi Teluk Benoa di Bali. Sementara saat Pilkada 2018, isu reklamasi Teluk Benoa dijadikan bahan jualan politik.

"Namun hingga saat ini belum ada bukti nyata," kata Koordinator gerakan ForBALI, I Wayan Suardana atau Gendo, usai aksi demonstrasi Bali Tolak Reklamasi (BTR) di depan kantor Gubernur Bali di Denpasar, Sabtu (23/3/2019).

Menjelang pemilihan umum pada 17 April 2019, Gendo tetap mempersilakan anggota ForBALI untuk menggunakan hak suaranya. "Tidak juga melarang Golput," katanya. Gendo berharap pilihan politik anggota ForBALI dibangun dengan wawasan kritis. "Bukan sekadar ikut-ikutan."

Adapun dalam demo di depan kantor Gubernur Bali, ribuan orang yang mengenakan udeng (ikat kepala khas Bali) dan kain berjalan beriringan mulai dari parkir timur Lapangan Puputan Renon, masuk ke Jalan Raya Puputan. Massa sempat berorasi di depan gedung DPRD Bali yang berjarak sekitar 50 meter dari pintu masuk kantor Gubernur Bali.

ForBALI membentangkan spanduk berukuran sekitar 10 meter dengan lebar tiga meter bertuliskan Bali tolak reklamasi Teluk Benoa dan batalkan Perpres 51 Tahun 2014 di depan pintu masuk gedung dewan.

"Kami ingin menunjukkan pada pemerintah, masyarakat Bali tetap bergerak selama reklamasi Teluk Benoa dan Perpres 51 tidak dibatalkan," ujar Gendo.

Selain itu, Gendo mempertanyakan sikap Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang mengeluarkan izin lokasi baru untuk reklamasi Teluk Benoa. "Seharusnya diteliti seberapa pentingnya izin lokasi untuk pihak swasta," kata Gendo.

Pada 29 November 2018 izin lokasi rencana reklamasi Teluk Benoa diterbitkan kembali oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebelumnya, izin lokasi yang diberikan pada PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) kedaluwarsa pada 28 Agustus 2018.

Gendo menilai, partai politik di Bali juga tidak peduli pada gerakan Bali Tolak Reklamasi (BTR). Selama ini belum ada sikap nyata seperti pembentukan panitia khusus di DPRD Bali atau mendorong pengurus partai di pusat agar Presiden Jokowi mencabut Perpres Nomor 51.

Para aktivis dan masyarakat pun meragukan pendirian Guberur Bali I Wayan Koster yang belum juga mengungkap isi suratnya kepada Presiden Jokowi. Koster mengklaim surat ini berisi permohonan agar Perpres 51 Tahun 2014 tentang Reklamasi Teluk Benoa direvisi.

Jika sebaliknya, ForBALI akan terus menggelar aksi. "Setelah aksi perdana, aksi akan terus dilakukan. Diusahakan setiap bulan," ujar Gendo.

Demo ForBALI di depan kantor Gubernur Bali juga diisi dengan tarian barong bangkung dan pertunjukan musik yang diisi oleh grup Jangkar Kuta dan The Dissland. Vokalis The Dissland, Ardha menyebutkan, aksi perdana ini sebagai bukti keseriusan masyarakat Bali untuk menolak reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektare.

"Kami geram karena Menteri Susi menerbitkan izin lokasi lagi, perjuangan sebelumnya seperti tidak dihargai," ujarnya seraya menegaskan komitmen The Dissland dalam menolak reklamasi Teluk Benoa.

WALHI akan gugat gubernur

Karena sikap Koster tersebut, WALHI Bali akan menggugatnya ke Komisi Informasi (KI). "Awal April rencananya (Gugatan kepada Gubernur Bali I Wayan Koster),” kata Direktur WALHI Bali, I Made Juli Untung Pratama, Sabtu (23/3)..

Saat ini WALHI Bali masih menyiapkan dokumen untuk melakukan gugatan tersebut. Gugatan ditempuh karena dua kali kegagalan WALHI Bali untuk mendapatkan isi surat yang diserahkan melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung 28 Desember 2018.

“Jawaban ditolak untuk yang kedua kami terima sekitar pertengahan Maret. 14 hari setelahnya bisa kami gugat ke Komisi Informasi,” ujarnya. Gugatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Catatan redaksi (ralat):

  • Tertulis Pilkada 2017, seharusnya Pilkada 2018
  • Perbaikan kepanjangan KKP
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR