MENJELANG PILPRES 2019

Capres-Cawapres langsung dapat pengawalan

Simulasi Pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di depan Kantor Polda Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (20/9/2018).
Untuk pengamanan Pemilu, Polri minta tambahan dana Rp2,78 triliun.
Simulasi Pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di depan Kantor Polda Sulawesi Tengah di Palu, Kamis (20/9/2018). Untuk pengamanan Pemilu, Polri minta tambahan dana Rp2,78 triliun. | Basri Marzuki /Antara Foto

Pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) langsung mendapat pengamanan dan pengawalan negara usai ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (20/9/2018).

Pengamanan dan pengawalan ini diputuskan dalam Peraturan Presiden nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Sesuai verifikasi dokumen dan hasil tes kesehatan, KPU menetapkan pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno.

"Dua pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU Joko Widodo-Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu 2019," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (20/9/2018) seperti dinukil dari Kompas.com.

Penetapan KPU capres-cawapres itu dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2019.

Untuk pengawalan, Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada Rabu (19/9/2018) itu disebutkan, pengamanan dan pengawalan akan dilakukan oleh Polri. Tapi Polri bisa meminta bantuan ke TNI, asal sesuai undang-undang.

Sedangkan Jokowi, yang menjadi capres petahana, mendapat pengawalan sebagai presiden, alias pengamanannya dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden.

Soal pengamanan yang tertera di pasal 4, meliputi pengamanan capres/cawapres, pasangan capres/cawapres, pengamanan kediaman dan penginapan, pengamanan di acara yang mereka hadiri, makanan dan medis, hingga rute perjalanan yang mereka lewati.

Sedangkan pengawalan meliputi pengawalan si capres/cawapres, istri mereka, dan kendaraan yang mereka gunakan. Jika capres/cawapres sudah terpilih maka pengamanan dan pengawalannya dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Baik pengamanan dan pengawalan, biayanya akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Wakil Kapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, Mabes Polri telah menyeleksi personel yang akan melakukan pengamanan capres dan cawapres selama dua bulan.
"Kami tetapkan 452 personel yang akan mengamankan capres cawapres," kata Ari Dono di kantor KPU, Jakarta, Kamis (20/9/2018) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Dalam pagu anggaran indikatif yang sudah disepakati, Polri dipatok akan membutuhkan dana Rp2,3 triliun untuk mengamankan Pemilu dan Pilpres 2019. Tapi menurut Polri, nilai ini kurang.

Mereka mengajukan tambahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp2,78 triliun terkait pengamanan pada Pemilu 2019. Wakil Kapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, tambahan anggaran tersebut telah dihitung menurut evaluasi dan informasi intelijen terkait potensi ancaman.

Asistensi Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri Irjen Pol Gatot Eddy Pranomo mengatakan, Menurut Gatot, kebutuhan anggaran sebesar Rp 5 triliun telah dibahas bersama Asistensi Operasi (Asops) Kapolri.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR