PILPRES 2019

Capres ditantang reformasi sektor pertahanan dan keamanan

Personel Divisi Operasi KRI Semarang 594 - Koarmada I melakukan navigasi dalam latihan pertahanan udara di perairan Madura, Jawa Timur, Rabu (13/3/2019). Latihan tersebut untuk melatih kesiapan pertahanan Satuan Koarmada I yang bertugas di KRI Semarang 594 dalam menghadapi serangan udara.
Personel Divisi Operasi KRI Semarang 594 - Koarmada I melakukan navigasi dalam latihan pertahanan udara di perairan Madura, Jawa Timur, Rabu (13/3/2019). Latihan tersebut untuk melatih kesiapan pertahanan Satuan Koarmada I yang bertugas di KRI Semarang 594 dalam menghadapi serangan udara. | Ari Bowo Sucipto /Antara Foto

Kalangan organisasi masyarakat sipil berharap debat keempat Pilpres 2019 di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2019) malam, membahas reformasi sektor pertahanan dan keamanan.

Debat yang hanya akan diikuti calon presiden (capres), nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto itu mengangkat tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

Peneliti Utama Pusat Penelitian DPR, Poltak Partogi Nainggolan menganggap pemerintahan periode 2014-2019 tidak menyentuh reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Bahkan, ada kalangan yang menilai sistem demokrasi di Indonesia sudah terkonsolidasi, namun fakta berkata sebaliknya.

Hal itu, kata Poltak, bisa dilihat dari posisi TNI yang sampai sekarang belum ditempatkan secara proporsional. Panglima TNI memerintahkan revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI agar perwira militer aktif bisa menempati jabatan di kementerian dan lembaga negara sipil. Padahal UU TNI hanya membolehkan perwira militer untuk menempati jabatan pada 10 kementerian.

Jika rencana itu bergulir, Poltak menilai proses reformasi sektor pertahanan dan keamanan akan semakin berat. Padahal persoalan perwira militer aktif yang nonjob ini menurut Poltak, bisa diselesaikan sejak awal jika reformasi sektor pertahanan dan keamanan dilakukan secara serius dan menyasar perbaikan manajemen TNI.

"Ada dua UU yang dilanggar jika militer aktif menempati jabatan sipil (di luar 10 kementerian yang ditentukan UU TNI) yaitu UU TNI dan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara," beber Poltak dikutip hukumonline.com, Rabu (27/3/2019).

Hal senada diungkapkan Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. Pemilu kata Usman, merupakan momentum yang tepat meminta komitmen politik calon pemimpin negara untuk menuntaskan reformasi sektor pertahanan dan keamanan.

"Saat ini teknologi modern berperan penting, bukan lagi pengerahan pasukan dalam kapasitas yang besar," sebutnya.

Merujuk data Global Fire Power yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2018 baik yang aktif dan cadangan sebanyak 975.750 anggota. Sejak tahun 2016 jumlah TNI terus mengalami kenaikan.

Namun, jumlah ini diperkirakan menurun pada tahun 2019 menjadi 800.000 anggota. Sementara itu, menurut laporan tahunan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), personel Polri tahun 2018 sebanyak 443.379 anggota atau meningkat 0,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah Polri pun terus meningkat sejak tahun 2016 hingga 2018.

Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menganggap visi dan misi kedua kandidat capres-cawapres tidak dijelaskan secara rinci bagaimana kebijakan 5 tahun ke depan untuk sektor pertahanan dan keamanan ini.

Padahal, tambah dia, sejak reformasi banyak isu yang menjadi sorotan masyarakat sipil seperti revisi UU Peradilan Militer, restrukturisasi koter dan kesejahteraan prajurit serta purnawirawan.

Reformasi sektor pertahanan dan keamanan sambungnya, diutamakan dapat membentuk aparat militer yang modern dan profesional. Termasuk tata kelola yang demokratis, serta pengawasan parlemen perlu diperkuat.

Kemudian menekankan transparansi dan akuntabilitas. "Dalam reformasi ini harus ada penguatan prinsip negara hukum dan HAM, yakni melalui revisi UU Peradilan Militer," ujarnya.

Kesejahteraan prajurit

Peneliti Bidang Tata Kelola Sektor Keamanan Lokataru Foundation, Mufti, mengaku belum memiliki bayangan apakah dalam debat keempat ini Jokowi maupun Prabowo akan bicara mengenai pertahanan dan keamanan dalam skala mikro atau makro.

Namun, Mufti berharap pembicaraan mengenai pertahanan dan keamanan dalam tataran mikro disinggung kedua capres, terutama isu kesejahteraan prajurit. "Kalau mikro saya sepakat isu kesejahteraan prajurit terutama," ujar Mufti dikutip CNN Indonesia.com, Kamis (28/3).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade mengatakan jagoannya akan bicara soal penguatan TNI dan Polri. Menurutnya, TNI dan Polri akan lebih sejahtera di bawah Prabowo-Sandiaga. Mereka akan mendapat anggaran lebih tinggi agar mampu memodernisasi alutsista.

"Tinggal dikembangkan divisi tempur. Jadi dibiayai anggarannya. Dikasih anggarannya. Juga ditambah anggaran pertahanan serta peralatan senjata. TNI bisa fokus latihan," Kata Andre seperti dinukil Tirto, Selasa (26/3).

Sedangkan Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN), Arya Sinulingga, hanya mengatakan kalau Jokowi akan menawarkan gagasan baru yang disesuaikan dengan situasi zaman.

"Pak Jokowi akan menghasilkan sesuatu yang mengikuti perkembangan zaman yang sekarang, teknologi yang sekarang," kata Arya, seraya menambahkan bahwa program dalam bidang ini tak akan jauh melenceng dari visi misi Jokowi-Ma'ruf.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR