APBD DKI JAKARTA

Cara gampang menilai kerja Gubernur Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memimpin Apel Penertiban Reklame di Kuningan, Jakarta, Jumat (19/10/2018).  Kinerja Anies dalam sorotan karena serapan anggaran baru 55,38 persen, sementara tahun ini waktu hanya tersisa 1,5 bulan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memimpin Apel Penertiban Reklame di Kuningan, Jakarta, Jumat (19/10/2018). Kinerja Anies dalam sorotan karena serapan anggaran baru 55,38 persen, sementara tahun ini waktu hanya tersisa 1,5 bulan. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Kas pemerintah DKI Jakarta kini tengah kembung-kembungnya. Sudah 10 bulan tahun ini bergulir, tapi duit yang keluar dari kas tak sejalan dengan rencana belanja.

Dari rencana belanja anggaran Rp75 triliun tahun ini, hingga Selasa (13/11/2018) duit yang dibayarkan dari anggaran itu baru Rp41,59 triliun. Realisasi anggarannya baru mencapai 55,38 persen. Padahal, tahun ini waktu hanya tersisa satu setengah bulan.

Jhonny Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP menilai Gubernur Anies Baswedan terjebak wacana. Seharusnya, wacana diterjemahkan dalam program. Tapi, banyak dinas saat merencanakan program, lebih banyak daftar keinginan daripada apa yang mungkin bisa dilakukan. "Sehingga ketika hendak diimplementasikan, mereka tergagap-gagap," kata Jhonny, kepada detikcom, Senin (12/11/2018).

Dia menilai, Anies tidak tegas berhadapan dengan kultur birokrasi di Pemprov DKI. Anies dikritiknya tak menerapkan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) dengan tegas.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas juga menilai rendahnya penyerapan anggaran ini karena Anies tak tegas. "Memang karena ketidaktegasan Gubernur, terlalu asyik dengan model TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan), itu hanya sibuk di situ," ujar dia, saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (12/11/2018).

Hingga 13 November 2018, penyerapan tahun ini paling rendah selama lima tahun. Jika hingga akhir tahun nanti Anies bisa menyerap anggaran hingga Rp44,53 triliun maka akan menyamai serapan anggaran pada 2014, sebesar 59,3 persen. Tapi, itu serapan anggaran terendah.

Tahun-tahun selanjutnya, penyerapan anggaran makin naik. Pada 2015 menjadi 72 persen, kemudian 82 persen, tahun kemarin 82,6 persen.

Tapi Anies punya suara lain. Ia mengklaim rendahnya serapan anggaran ini karena pekerjaan yang sudah selesai tapi belum ditagih. Menurutnya, pengerjaan progresnya telah mencapai 72 persen. Tapi pembayaran baru 55 persen karena pemenang proyek tak menagih. “Sementara penyerapan itu dihitungnya berdasarkan yang sudah dibayarkan," kata Anies, Minggu (11/11/2018), seperti dikutip dari Tempo.co.

Misalnya, Anies mencontohkan, penyerapan anggaran di bidang pendidikan. Pekerjaan yang telah selesai 77 persen, tapi serapannya baru 28 persen. Hal ini terjadi karena proses mengurus pembayaran berbelit-belit.

Sehingga, kata Anies, para pelaku pekerjaan memilih menagih pembayaran di ujung sekaligus, daripada menagih setiap tiga bulan.

"Itu koreksi untuk sistem kami, berarti sistemnya harus diperbaiki supaya orang dimudahkan kalau menagih agar tagihannya dilakukan rutin. Dengan tagihan rutin, maka angka serapannya menjadi baik," tuturnya.

Sekretaris Pemerintah DKI Jakarta Saefullah menuturkan ada sebab lain kenapa penyerapan seret, gagalnya lelang sejumlah proyek.

Menurutnya, gagal lelang tersebut disebabkan kontraktor tidak bisa menyediakan spesifikasi yang dibutuhkan Pemerintah DKI Jakarta. "Gagal lelang itu sebabnya banyak. Ada penyedianya, ada gagal lelang, ada gagal kontrak," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Sabtu (10/11/2018) seperti dikutip dari detikcom.

Tapi menurut Uchok Sky Khadafi, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), persoalannya bukan rutinnya penagihan. Tapi ada masalah internal. Pertama, sebagian kepala dinas masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) bukan pejabat yang sebenarnya.

"Sehingga kepala dinas tersebut, ragu untuk mengesekusi atau realisasi anggaran," kata dia kepada JawaPos.com, Sabtu (10/11/2018). Para Plt bisa ragu, karena jika ada penyimpangan di program tersebut, mereka akan menjadi kambing hitam untuk disalahkan.

Kedua, kepemimpinan Anies dalam mengurus Jakarta dinilainya lambat dan terlalu santai dan menggangu kinerja dinas. Seharusnya, lelang jabatan dilakukan untuk membentuk sebuah tim yang solid.

"Lihat sekarang malahan Anies ngotot membentuk TGUPP yang sebetulnya fungsinya tidak jelas dan saling tumpang tindih dengan SKPD (Dinas). Beginilah motivator kalau jadi Gubernur," kata Uchok.

Hasbiallah menyarankan Anies mempermanenkan jabatan kepala dinas. Selain itu, harus ada pergantian pula di jajaran kepala bidang sebagai pelaksana teknis. "Misalnya Dinas Sumber Data Air, kepalanya masih sama. Zaman Pak Ahok itu serapannya 96-98 persen, hari ini nol. Ini kan gila, mungkin pejabat di tingkat dua tidak mampu bekerja," ujar Hasbiallah.

Anies mengaku tetap optimistis. Ia yakin penyerapan anggaran Pemprov DKI tahun ini bisa sama dengan tahun 2017 lalu, sebesar 83 persen.

Pencapaian ini laiknya bumerang yang mengenai wajah Anies sendiri. Pada saat masih menjadi calon gubernur DKI Jakarta, Anies melempar bumerang itu. Menurutnya, penyerapan anggaran Pemerintah DKI Jakarta pada 2016 tak maksimal.

Saat kampanye, Anies menilai serapan anggaran pemerintah kala itu rendah sekali. Menurutnya, serapan anggaran ini bisa menjadi tolok ukur menilai kerja seorang gubernur.

"Bapak kalau menilai seorang gubernur gampang sekali, Bapak lihat rencana kerjanya apa. Terus bandingkan dengan yang terlaksana," kata Anies kepada warga di Rusunawa Bumi Cengkareng Indah (BCI), Jakarta Barat, Senin (28/11/2016) seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut Jhonny, untuk kemampuan untuk berkata-kata, Anies dia beri acungan jempol. "Tapi kepemimpinan untuk mengeksekusi harus lebih difokuskan," kata Jhonny.

Kini, warga dengan gampang pula menilai bagaimana kerja Anies.

BACA JUGA