20 TAHUN REFORMASI

Catatan 20 tahun era reformasi

Sumarsih, ibu dari Wawan, mahasiswa yang menjadi korban tragedi Semanggi I, turut dalam aksi Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/5).
Sumarsih, ibu dari Wawan, mahasiswa yang menjadi korban tragedi Semanggi I, turut dalam aksi Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/5). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Era reformasi yang ditandai dengan lengsernya penguasa orde baru, Soeharto, kini telah memasuki usia 20 tahun--sama dengan rata-rata usia mahasiswa yang melakukan aksi pada 1998.

Desakan agar Presiden Soeharto segera melepaskan kekuasannya karena kondisi ekonomi yang kian terpuruk, maraknya korupsi dan terkekangnya kebebasan sipil. Pada 21 Mei 1998, Soeharto pun mengumumkan melepaskan jabatannya. Kini, setelah 20 tahun, apa buah dari reformasi itu?

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, ada tiga perubahan pokok yang terjadi selama 20 tahun reformasi berjalan di Indonesia, yaitu pemerintahan lebih demokratis, pemerintahan lebih otonomi, dan kebebasan pers.

Dengan perubahan itu, Kalla yakin, tidak akan ada orang yang ingin kembali ke masa sebelum reformasi. Saat itu, menurut Kalla, kondisi politik diwarnai pemerintahan yang tidak demokratis, daerah yang desentralisasi, dan kebebasan pers dikendalikan.

Meski Jusuf Kalla telah membeberkan perubahan penting dari era reformasi sampai sekarang, tetapi beberapa poin belum menunjukkan perubahan drastis. Ada sejumlah catatan, misalnya, dalam hak berpolitik, kebebasan sipil, dan kebebasan pers.

Data Freedom House yang diolah Lokadata Beritagar.id memperlihatkan selama 20 tahun, kebebasan berpolitik di Indonesia tak banyak berubah. Dalam konteks pemilu eksekutif dan legislatif, Indonesia sudah terbuka, tapi fairness masih dipertanyakan. Human Rights Watch pun melaporkan masih ada tahanan politik di Papua Barat dan Papua.

Sebagai catatan, skor pencapaian hak berpolitik, dan kebebasan sipil Indonesia pada 1998 versi Freedom House diambil dari laporan yang dilansir pada 1999. Begitupun skor pada 2017, diambil dari laporan yang dilansir pada 2018.

Perbandingan hak berpolitik , kebebasan sipil, dan pers di antara negara Asia Tenggara.
Perbandingan hak berpolitik , kebebasan sipil, dan pers di antara negara Asia Tenggara. | Lokadata /Freedom House

Jika dibandingkan dengan lima negara lain di Asean, indeks hak berpolitik Indonesia sejak 1998 sudah relatif lebih baik. Pada 2017, skor Indonesia bahkan membaik satu poin, mendekati angka sempurna.

Di Filipina, pemilu sudah berlangsung terbuka dan masyarakat dapat memilih langsung, tetapi masih banyak kekerasan termasuk pembunuhan. Isu serupa adalah keberpihakan media dan fairness dalam pemilu, seperti pembelian suara. Isu lain yang beririsan antara Filipina dan Indonesia adalah pemilu di daerah yang melahirkan politik dinasti.

Dari sisi kebebasan sipil, banyak terjadi kekerasan, terutama saat momen reformasi 1998. Tak hanya di Jakarta dan kota-kota besar, kekerasan HAM seperti pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan lain juga terjadi di Papua Barat dan Aceh, serta daerah lainnya.

Pada 2018, tidak ada aksi serupa yang mengakibatkan korban jiwa massal. Meski demikian, Human Right Watch mencatat masih terjadi pembunuhan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat Papua.

Meski demikian, secara umum Indonesia masih termasuk dalam kategori "Bebas Sebagian", atau "Partly Free", tidak beranjak dibanding pada 1998.

Di sektor kebebasan pers, kondisi Indonesia pada 2016 jauh lebih baik dari empat negara lainnya yang mendapat catatan buruk, yakni Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura.

Meski sudah dianggap lebih baik, kebebasan pers dalam 20 tahun reformasi, diminta bukan untuk mementingkan rating daripada memikirkan kepentingan publik.

"Cara-cara menggunakan kebebasan pers untuk semaksimal mungkin mendapatkan keuntungan, menurut saya menjadikan situasi kebebasan pers yang diperjuangkan tidak bermanfaat banyak bagi kepentingan publik," ujar Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Eni Maryani melalui Antaranews.

Perbandingan indeks persepsi korupsi di negara-negara di Asia Tenggara pada 1998 dan 2017.
Perbandingan indeks persepsi korupsi di negara-negara di Asia Tenggara pada 1998 dan 2017. | Lokadata /Transparency International

Isu korupsi setelah era reformasi, termasuk yang menjadi sorotan di Indonesia. Laku korup selama Orde Baru belum sepenuhnya hilang, meski upaya KPK memberantas korupsi terus dilakukan tanpa henti.

Data Transparency International yang diolah Lokadata Beritagar.id memperlihatkan Indonesia dianggap sebagai negara yang paling korup pada 1998. Sementara Singapura, dianggap sebagai negara yang paling bersih.

20 tahun kemudian, kondisi di Indonesia tak banyak berbeda, masih dianggap sebagai negara yang korup, meski tak menempati urutan paling bontot. Sementara Singapura masih dianggap oleh masyarakatnya menjadi negara yang paling bersih dari korupsi.

Transparency International pernah menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi yang cenderung stagnan di Indonesia, salah satunya terjadi karena kerja kerja KPK mendapat tentangan dari DPR dan Pemerintah.

Serangan dari DPR tak dapat dihitung dengan jari. Sedangkan sikap pemerintah tak secara eksplisit mendukung ketika KPK dalam serangan. Transparency International pernah mendesak Presiden Joko Widodo memberikan dukungan terbuka kepada KPK.

Kehadiran KPK, sebagai buah dari era reformasi, ternyata tak jarang menjadi sasaran "tembak" koruptor dan pihak lain yang merasa terusik. Bahkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengakui, upaya pemberantasan korupsi yang intens membuat KPK kelelahan karena banyak pihak yang kerap menyudutkan KPK.

"Mengapa lelah? Lihat saja seakan-akan KPK itu sendiri saja enggak ada temannya," ujar Syarif dalam diskusi Refleksi Gerakan Anti-Korupsi, Menjawab Tantangan 20 Tahun Reformasi, Jakarta, Jumat (18/5/2018). Syarif mencontohkan perlakuan Komisi III DPR, ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Di tengah dukungan yang dinilai minim, KPK merasa para koruptor juga seakan tak pernah berhenti meski KPK sudah banyak menjerat pejabat hingga pengusaha sebagai tersangka korupsi.

Saat dukungan dari pejabat dan lembaga negara minim, KPK pun bersandar kepada publik, mulai dari NU, Muhammadiyah, hingga lembaga swadaya masyarakat yang anti korupsi. KPK mengharapkan suntikan moral rakyat yang lebih besar. Meski lelah, kata Syarif, bukan berarti KPK menyerah.

Catatan redaksi: Indeks hak berpolitik Indonesia pada 2017 telah dikoreksi, seharusnya skornya 2, bukan 3 seperti yang tertulis sebelumnya. Mohon maaf atas ketidakakuratan ini. (21/5/2018)
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR