Catatan penting dan menarik dari calon pimpinan KPK

Jilmy saat mengikuti wawancara dengan tim Pansel KPK.
Jilmy saat mengikuti wawancara dengan tim Pansel KPK. | Yudhi Mahatma /ANTARA FOTO

Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai melakukan tahapan tes wawancara terhadap 19 nama calon. Banyak yang menarik selama proses wawancara itu. Berikut kami rangkumkan untuk Anda.

1. Jimly Asshidiqie

Keikutsertaan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidique, cukup menarik perhatian panitia seleksi. Dalam wawancara yang berlangsung pada Selasa (25/8/2015) itu sejumlah anggota Pansel menanyakan beberapa hal.

"Pantaskah seorang koruptor dihukum mati?" tanya Harkristuti Harkrisnowo.

"Kalau mengikuti emosi saya setuju. Pas Akil Mochtar (mantan Ketua MK) ditangkap KPK memang saya bilang hukum mati saja. Tapi untuk membangun public policy , kita harus berpikir agak jauh," kata Jimly seperti dikutip Kompas.com.

Menurut Jimly, sebagai sebuah kebijakan, hukuman mati memang harus dikaji secara matang. Terlebih lagi, Pancasila mencantumkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. "Kalau pertanyaannya untuk koruptor perlu hukum mati, saya rasa sebaiknya tidak," kata Jimmy.

Dia berpendapat, saat ini yang sebaiknya dilakukan adalah perampasan harta. Metodologi hukuman yang lebih mengarah penyitaan harta dan kekayaan dianggapnya lebih tepat.

Selain itu, Jimly juga mengusulkan agar lembaga KPK dibuat permanen. Salah satunya yakni dimasukan ke dalam UUD.

"Ini keadaan krusial, kalau dibiarkan bisa memberi pembenaran KPK dibubarkan, sudah banyak yang berpikir seperti itu. Jangan sampai itu terjadi karena kroupsi jadi isu utama di dunia," kata Jimly seperti dikutip CNNIndonesia.


Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mayjen TNI Purnawirawan Hendardji Soepandji mengikuti wawancara terbuka di hadapan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, Jakarta, Selasa (25/8). Dalam paparannya Hendardji Soepandji berjanji akan melakukan perubahan strategi, pencegahan, penindakan dan penguatan KPK. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/aww/15.
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mayjen TNI Purnawirawan Hendardji Soepandji mengikuti wawancara terbuka di hadapan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, Jakarta, Selasa (25/8). Dalam paparannya Hendardji Soepandji berjanji akan melakukan perubahan strategi, pencegahan, penindakan dan penguatan KPK. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/aww/15. | Yudhi Mahatma /ANTARA FOTO

2. Hendardji Soepandji

Keikutsertaan pensiunan TNI ini cukup menarik perhatian panitia seleksi. Calon berpangkat Mayor Jenderal Purnawirawan dicecar soal harta kekayaannya. Dalam catatan yang dikantongi pansel, demikian CNNIndonesia menulis, harta Hendardji mencapai Rp32,2 miliar dan USD4.000. Selain itu, Hendardji juga dicecar soal kepemilikan motor gede (moge).

"Itu harta kami berdua, saya dan istri saya. Saya menjadi TNI selama 36 tahun dan istri saya (bekerja) 33 tahun," kata mantan Danpuspom TNI periode 2006-2007.

Kata dia, uang itu didapat dari hasil kerja dirinya dan istrinya. Jabatan terakhirnya di dunia militer adalah Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat (Aspem KASAD) pada tahun 2010. Sementara istrinya yang juga dokter, Ratna Rosita, pernah menjabat sebagai pegawai negeri di Kementerian Kesehatan.

Setelah pensiun, Hendardji mengaku sempat bekerja di beberapa perusahaan. "22 tahun setelah pensiun, bertugas sebagai Direktur Utama Kemayoran dan Komisaris di Wilmar. Wilmar punya 90 badan usaha tapi saya jadi komisaris di satu badan usaha, PT Cahaya Kalbar yang sekarang jadi PT Wilmar Cahaya Indonesia," katanya.

Soal moge miliknya, Hendardji mengaku baru melaporkan kepemilikannya pada tahun 2014 lalu karena BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sempat hilang.

3. Nina Nurlina Pramono

Salah satu capim KPK lainnya yang cukup mendapat sorotan adalah Nina Nurlina Pramono. Pensiunan auditor di Pertamina ini memiliki harta Rp25 miliar.

Merdeka.com menulis, salah satu anggota Pansel, Harkristuti Harkrisnowo menanyakan soal korupsi di BUMN. "Ibu auditor. Apakah di Pertamina ada korupsi?"

Ia sempat terdiam. "Apa mungkin Ibu salah audit?" Harkristuti melanjutkan pertanyaannya.

"Ya mungkin Bu," jawab Nina.

Direktur Eksekutif Pertamina Foundation ini juga dicecar soal harta kekayaannya. "Apa benar ibu memiliki banyak rumah?" tanya Harkristuti.

"Rumah saya banyak," kata Nina seperti dikutip Metrotvnews.com. "Lagi dibangun. 1 di Lembang, 1 di Cinere, 1 Malang, 1 Jatibening, 1 di Bandung dan 1 kondotel di Bandung," ujar Nina.??

Tak hanya rumah, Nina mengaku 1 unit Nisan Xtrail, 1 Toyota Alphard, dan 1 unit BMW. Harta tersebut merupakan penghasilan bersama suaminya selama 32 tahun.??"Ya BMW dibeli cash. Setelah saya kerja 30 dan suami 32 tahun, please boleh dong Bu," ujar Nina.

Dua orang anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih (tengah) dan Supra Wimbarti (kanan) berbincang dengan mantan Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende selaku calon pimpinan KPK usai sesi wawancara terakhir di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/8). Pansel KPK menargetkan dapat menyerahkan delapan dari 19 nama calon pimpinan KPK yang telah diwawancara kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus, yang selanjutnya diajukan ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
Dua orang anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih (tengah) dan Supra Wimbarti (kanan) berbincang dengan mantan Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende selaku calon pimpinan KPK usai sesi wawancara terakhir di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (26/8). Pansel KPK menargetkan dapat menyerahkan delapan dari 19 nama calon pimpinan KPK yang telah diwawancara kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus, yang selanjutnya diajukan ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. | Widodo S. Jusuf /ANTARA FOTO

4. Yotje Mende

Ia adalah mantan Kapolda Papua dan pernah bertugas di Kepulauan Riau. Dalam wawancara itu, Irjen Pol Yotje Mende dicecar soal laporan harta kekayaannya. Berdasarkan catatan yang dimiliki Pansel, demikian Merdeka.com menulis, ia melaporkan hartanya pada 2007. "Kok lama sekali? Alasannya? Malas ya?" tanya Harkristuti Harkrisnowo.

Menjawab pertanyaan itu, Yotje yang baru saja diganti lantaran insiden Tolikara ini beralasan, lambatnya pelaporan itu karena jarak waktu yang terbilang singkat. "Waktu saya di Kepri, saya terima dari KPK untuk isi LHKPN sangat mepet, jadi tak saya isi," ujarnya.

Liputan6 melaporkan, Yotje mengaku, saat ini total harta kekayaannya mencapai Rp6 miliar. Harta tersebut didapatnya bukan dari gaji bulanan saja, melainkan juga pendapatan dari 2 bisnis yang dimiliki.

"Usaha jasa sewa mobil di Gorontalo dikelola anak dari kakak saya yang pertama. Kedua, join dengan saudara sepupu saya di Sorong, Sky Mart di Sorong dan cukup menghasilkan. Itu semua sudah disiapkan dan halal," katanya.

Harkristuti menanyakan banyaknya transaksi di rekening Yotje pada 2013?. Yotje menjelaskan kedua usahanya berbuah banyak pada tahun tersebut. "Itu namanya rezeki. Sky Mart saja dalam 1 tahun bisa 600 juta. Kemudian sewa mobil dan usaha kepulan, modal dari saya bisa dapat 300-400 juta," ujarnya.

Anggota Pansel KPK lainnya, Yenti Garnasih meminta klarifikasi apakah ada aliran dana dari Aiptu Labora Sitorus yang diketahui memiliki rekening gendut. Namun Yotje membantah.

5. Saut Situmorang

Calon yang berasal dari kalangan Badan Intelejen Nasional (BIN). Saat seleksi, anggota Pansel Diani Sadiawati mencecar soal kepemilikan mobil Jeep Rubicon bernomor polisi B 54 UT yang termasuk kategori mobil mewah.

Dengan santai, demikian Tempo.co menulis, Saut mengaku tidak tahu mobil itu masuk kategori mobil mewah. Kata dia, mobil itu dibelikan istrinya. "Saya tidak tahu Rubicon itu mewah, saya sebenarnya tidak suka, tapi istri saya yang beli, biar Papa lebih keren dikit, kata istri saya," ujar Staf Ahli BIN ini.

Ia mengaku harga mobil itu sekitar Rp1,1 miliar dibeli dengan cara mencicil. Kata dia, uang muka pembelian berasal dari orang tuanya sementara dirinya hanya membayar cicilannya.

6. Agus Rahardjo

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah juga dicecar seputar kekayaan hartanya. Kata Harkristuti Harkrisnowo Agus belum melaporkan seluruh hartanya.

Agus --pegawai negeri sipil di Bappenas--di depan anggota Pansel mengaku hanya punya uang Rp20 juta di empat rekening bank. Mendengar jawaban itu, begitu kompas.com menulis, angggota Pansel KPK, Enny Nurbaningsih, langsung mencerca Agus. Ia meminta Agus menyebutkan harta kekayaannya berikut dengan penjelasan dan asal-usulnya.

Pasalnya, Pansel KPK menerima laporan dari masyarakat terkait harta kekayaan Agus yang mencurigakan, dan dikaitkan dengan pengalamannya menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.

Agus lalu membeberkan harta tak bergerak yang dimilikinya. Ia punya sebidang tanah di daerah Cariu, Jawa Barat yang dibelinya pada 2003 seharga Rp3.500 per meter persegi atau harga totalnya Rp35 juta. " Hari ini (harganya) baru Rp12.000 per meter persegi. Itu tanah yang enggak subur, saya menanam, (tanamannya) sering mati karena waktu kekeringan enggak ada air," ujar Agus.

Tak hanya itu, ia juga punya satu kavling tanah di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Tanah itu dibelinya sekitar 1997 sebelum Indonesia dilanda krisis ekonomi, dengan harga sekitar Rp170 juta, dan dibayar dengan cara diangsur.

Kata dia, semua aset yang dimilikinya itu dibeli dari uang hasil menabung selama bekerja sebagai PNS. Dia menambahkan, sebagian uang yang dia dapat juga berasal dari posisinya sebagai perwakilan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 1995-1997.

Ia menyebut selalu mendapat sekitar 6.000 euro dari lembaga tersebut sehingga dapat menyisihkan uang untuk menabung.


Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengikuti wawancara terbuka di hadapan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, Jakarta, Selasa (25/8). Johan Budi yang saat ini menjabat Plt Pimpinan sementara KPK memaparkan pola komunikasi antar Komisioner KPK serta tegas menolak pemberian remisi kepada terpidana koruptor, karena termasuk kejahatan luar biasa.
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengikuti wawancara terbuka di hadapan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, Jakarta, Selasa (25/8). Johan Budi yang saat ini menjabat Plt Pimpinan sementara KPK memaparkan pola komunikasi antar Komisioner KPK serta tegas menolak pemberian remisi kepada terpidana koruptor, karena termasuk kejahatan luar biasa. | Yudhi Mahatma /ANTARA FOTO

7. Johan Budi SP

Saat ini ia menjadi pimpinan KPK sekaligus merangkap juru bicara. Di hadapan panel, demikian kompas.com menulis, ia ingin memperbaiki pola komunikasi KPK dengan lembaga penegak hukum yang lainnya jika nanti terpilih menjadi pimpinan. Kekisruhan antara KPK dengan Polri beberapa waktu lalu ia anggap salah satunya disebabkan oleh pola komunikasi yang tidak efektif.

"Maka ke depan bangun komunikasi secara kelembagaan," ujar Johan.

8. Ade Maman Suharman

Dosen Fakultas Hukum sekaligus Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Jenderal Soedirman ini dicecar soal tindak pidana pencucian uang.

"Di makalah, Anda tidak mencantumkan soal TPPU. Memang TPPU tidak penting?" kata anggota Pansel KPK Yenti Garnasih seperti dikutip Liputan6.

"Maaf tadi saya kira ditanyakan soal KPU, ternyata TPPU. Jujur memang saya tidak cantumkan dalam artikel awal dalam seleksi ini dan tidak angkat TPPU. Saya berpendapat itu penting walau saya tidak masukkan. Konsep pemiskinan koruptor bisa efektif karena uang hasil korupsi bisa dijerat TPPU," kata Ade.

Ia berjanji bila menjadi pimpinan KPI ia akan fokus pada masalah pencegahan bukan penindakan.

9. Alexander Marwata

Ia adalah Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dihadapan panelis ia berjanji bila terpilih, hal utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan kualitas dakwaan KPK. KPK sebagai lembaga yang tidak melakukan SP3 atau pemberhentian penyidikan, harus memiliki dasar yang kuat ketika dibawa ke meja hijau.

"Perkara yang di sidang tipikor dari dakwaan. Kalau dakwaan asal-asalan dengan cara pembuktian yang tidak profesional. Nanti hakim ada mind set, bisa jadi kemunduran, karena perkara yang diajukan KPK seolah-olah KPK tidak bisa buat salah," tutur Alexander seperti dikutip liputan6.

10. Basaria Panjaitan

Satu-satunya polwan yang menjadi capim KPK dicecar soal independensinya. Salah satu anggota Pansel, Betti Alisjahbana menyatakan kekhawatirannya jika Basaria menjadi komisioner KPK akan menghambat pengusutan kasus dugaan korupsi di internal Polri pada kemudian hari.

"Ibu bisa percaya soal itu. Di polisi, naik pangkat itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Kalau soal independen, selama ada dua alat bukti, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar," kata Basaria seperti dikutip Kompas.com.

Salah seorang calon pimpinan KPK Brigjen Pol Basaria Panjaitan menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) pada sesi wawancara di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (24/8). Pansel KPK menggelar seleksi wawancara tahap akhir terhadap 19 calon pimpinan KPK yang akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (26/8).
Salah seorang calon pimpinan KPK Brigjen Pol Basaria Panjaitan menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) pada sesi wawancara di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (24/8). Pansel KPK menggelar seleksi wawancara tahap akhir terhadap 19 calon pimpinan KPK yang akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (26/8). | Widodo S. Jusuf /ANTARA FOTO

11. Giri Suprapdiono

Direktur Gratifikasi KPK ditanya sejumlah masalah. Salah satunya soal harta hingga wanita. "Anda masih muda, ganteng, bagaimana kalau tergoda wanita?" tanya salah satu anggota Pansel Supra Wimbarti seperti ditulis CNNIndonesia. Pertanyaan itu dilontarkan karena ada kabar Giri dekat dengan seorang perempuan yang menjadi anak buahnya. "Saya selalu memberikan tugas kepada bawahan saya berdasarkan kompetensi," ujarnya.

Dan agar tak tergoda wanita, kata dia, "Jalan termudah harus bangun keluarga kita sebaik mungkin."

12. Moh. Gudono

Ia adalah profesor di bidang ekonomi dari Universitas Gadjah Mada sempat ditanya soal kriminalisasi lembaga antirasuah itu. Kata dia, demikian detik.com menulis, lembaga KPK tidak bisa dikriminalisasi, baik dari penyidik ataupun para komisionernya. Supaya KPK bisa menjalankan fungsinya sesuai kewenangannya.

13. Sri Harijati

Saat ini masih seorang jaksa dan pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam wawancara itu ia ditanya sejumlah masalah. Salah satunya soal penyidik independen.

Detik.com menulis, Sri Harijati sepakat jika KPK bisa mengangkat penyidik independen. Pengangkatan penyidik independen ini sangat penting bagi KPK untuk menghadapi tantangan modus korupsi yang semakin berkembang.

"Dalam KUHAP, penyidik adalah Polri atau PPNS, tapi kalau saya setuju penyidik independen, karena jumlah perkara yang ditangani KPK sangat banyak," kata Sri.

14. Sujanarko

Saat ini ia adalah Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK. Dalam wawancara itu, demikian Liputan6 menulis, ia mengusulkan agar gratifikasi seks termasuk dalam tindak pidana korupsi dan dapat dipidana.

"Waktu saya masih koordinir tim pelacak aset terutama pejabat wilayah Timur. Mereka tidak ada aset dan uang. Habis untuk minum, foya-foya, dan perempuan," kata Sujanarko.

Namun hal itu tidak dilanjutkan karena terjadi pertentangan di Indonesia. Ia pun mengurungkan niat tersebut.

15. Surya Tjandra

Aktivis buruh ini saat ini menjabat sebagai Direktur Trade Union Rights Centre (TURC) Surya Tjandra. Salah anggota Pansel, Enny Nurbaningsih mencecarnya seputar benar tidaknya ia pernah menjadi Tim Sukses Presiden Joko Widodo.

Benarkah Anda tim sukses presiden terpilih? Lalu bagaimana nanti bisa memisahkan kepentingan Anda jika jadi pimpinan KPK?" kata Enny seperti dkutip detik.com.

"Iya saya memang Timses dan pendukung Pak Jokowi," jawab Surya.
Kata dia, KPK seharusnya tunduk kepada Presiden. "KPK tunduk kepada Presiden, independen bukan berarti tidak punya tanggung jawab terhadap institusi presiden," kata Surya.

"Bukankah KPK itu lembaga penegak hukum yang independen?" tanya anggota pansel Natalia Subagyo.
"Sebagai kelembagaan harus punya leader, leadernya negara ini ya Presiden, kalau tidak sependapat dengan Presiden ya saya keluar dari KPK," ujar Surya.

16. Budi Santoso

Saat ini ia adalah Komisioner Ombudsman RI. Di depan panel ia mengungkapkan jika terpilih, dirinya ingin lembaga antikorupsi itu memiliki kantor perwakilan di daerah. Kantor perwakilan itu, kata dia seperti dikutip Kompas.com, akan membantu peningkatan KPK dalam menangani kasus korupsi. "Indonesia terlalu luas," katanya.

17. Chesna Fizetty Anwar

Saat ini ia menjabat Direktur Kepatuhan Standard Chartered Bank. Saat wawancara ia sempat ditanya soal alamat tempat tinggal yang berbeda dengan yang tercantum di KTP.

"Apakah alamat rumah Ibu di SIM atau KTP dan tempat tinggal sama?" Tanya anggota Pansel KPK Betty Alisjahbana, seperti ditulis liputan6.

Ia pun membenarkan. "Ya saya pindah rumah sudah 2 tahun, dan belum sempat ganti KTP," jawab Chesna.

Anggota Pansel KPK lainnya, Harkristuti Harkrisnowo pun memberikan pertanyaan pancingan. "Apakah Anda gemar membaca buku La Tahzan," tanya dia.

Ia pun menjawab bahwa hampir tiap saat membaca buku itu.

Harkristuti langsung menimpali. "Dalam buku itu ada soal bahasan tentang jangan pernah menunda sesuatu, termasuk pula jangan tunda urus KTP ya," katanya.

18. Firmansyah TG Satya

Ia adalah bekas pegawai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Ia tercatat menjadi pendiri dan Direktur Intercapita Advisory, Consultant Strategic and Business, Investment Banking, Audit and Governance Risk Management. Dalam wawancara itu, demikian liputan6 menulis, ia sempat ditanya pandangannya terkai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"BLBI kan Bapak sebut sebagai utang masa lalu, apakah Anda berani bongkar itu?" tanya anggota Pansel KPK Yenti Garnasih.

Firmansyah menjawab, "Kita lakukan review dulu terhadap putusan masa lalu. Nanti kita lihat apa yang kurang dan harus dibenahi."

19. Laode Muhamad Syarif

Ia adalah doesn Universitas Hasanuddin Makassar. Di depan panelis ia mengatakan ingin memprioritasnya pemberantasan korupsi di bidang sumber daya alam (SDA). Kata dia, seperti dikutip tribunnews, eksplorasi SDA di Indonesia merupakan bidang yang paling rawan dikorupsi terutama di sektor perizinan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR