PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Creative financing, cara menyiasati biaya pembangunan infrastruktur

Para pekerja menyelesaikan pembangunan infrastruktur kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di ruas Taman Mini, di Jakarta, Senin (14/1/2019).
Para pekerja menyelesaikan pembangunan infrastruktur kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek di ruas Taman Mini, di Jakarta, Senin (14/1/2019). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Indonesia relatif tertinggal dalam urusan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan raya atau tol, instalasi air bersih, sampah, atau bahkan perumahan. Biaya pembangunan yang relatif mahal menyulitkan pemerintah, pusat dan daerah, untuk melakukannya.

Itu sebabnya creative financing menjadi pilihan. Creative financing berarti proyek infrastruktur pemerintah daerah (pemda) dibangun oleh badan usaha, baik swasta maupun BUMN, sementara pemerintah pusat akan mendukung di sektor kelayakan proyek.

Itulah satu di antara tiga fungsi yang dijalankan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI Persero), BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang fokus usahanya di bidang pembiayaan infrastruktur jangka panjang. SMI melakukan penyiapan proyek sehingga risikonya bisa dikurangi dan harganya (biayanya) bisa ditekan.

Contohnya proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Proyek pipanisasi sepanjang 120 km dan senilai Rp2,05 triliun ini dikerjakan oleh konsorsium swasta Medco Energi Internasional dan Bangun Tjipta Sarana melalui anak usahanya Bangun Cipta Kontraktor, sementara pemerintah melalui PT SMI menyiapkan kelengkapan proyeknya.

PT SMI juga ikut mebiayai proyek ini dalam skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). "Jadi, pemerintah melalui PT SMI menjalankan peran filling gap. Kami ikut serta sekitar 50 persen," ujar Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam temu jurnalis di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Edwin lebih lanjut menyatakan bahwa PT SMI punya keahlian dalam menyiapkan proyek infrastruktur dasar perkotaan. Mereka pun menyiapkan proyek agar menjadi lebih baik agar badan usaha mau terlibat dalam skema KPBU.

Pembangunan infrastruktur, menurut Edwin, tidak mudah dan tidak murah. Pemerintah daerah pun tidak bisa hanya mengandalkan APBD sehingga perlu dibantu pula oleh APBN melalui PT SMI.

"Kami menyiapkan proyek supaya bagus, baik, return-nya menarik. Jika persiapannya tidak bagus ya tidak ada investor yang mau ikut tender," sergah Edwin.

PT SMI tidak tertutup kemungkinan ikut membiayai pengerjaan proyek tersebut, baik langsung atau melalui penyaluran kredit ke pemda. PT SMI juga terlibat dalam investasi proyek infrastruktur, misalnya seperti proyek Tol Pandaan-Malang di Jawa Timur, dengan melakukan joint venture bersama PT Jasa Marga.

Namun, hal itu tidak boleh dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan penyiapan proyek agar tidak terjadi konflik kepentingan. Jadi, PT SMI akan bekerja menyiapkan seluruh aspek proyek.

Setelah itu, pemda akan melakukan tender konstruksi. Saat itulah jika dirasa menarik, PT SMI akan mempertimbangkan ikut tender.

"Tetap fungsi yang paling dominan adalah penyiapan proyek. Kami lakukan semua keperluan bahan untuk tender dengan uang sendiri, setelah itu baru reimburse ke Kemenkeu," tukas Edwin.

Blended finance

Dalam melakukan pembiayaan proyek infrastruktur, PT SMI juga menggunakan blended finance. Artinya, selain pendanaan langsung seperti di proyek SPAM Umbulan di atas, PT SMI juga memberikan pinjaman lunak kepada pemda.

Pinjaman itu biasanya untuk pembangunan proyek infrastruktur jalan raya provinsi atau kabupaten atau pendirian rumah sakit daerah (RSUD). Jadi, PT SMI bisa melakukan dua fungsi sekaligus; penyiapan proyek dan kemudian ikut membiayai melalui tender.

Hal itu dilakukan PT SMI agar proyek untuk pelayanan publik tidak dibangun asal-asalan. Penyiapan proyek pun bakal selaras dengan pertimbangan untuk memberikan hibah kepada pemda. Maklum, bisnis utama PT SMI adalah intermediasi yang mencapai 95 persen.

"Kami hanya ambil pemasukan dari selisih pendapatan bunga dan beban bunga. Itu jadi laba bersih kami," papar Edwin.

Dana hibah itu datang dari lembaga atau negara donor. Misalnya dana senilai AS $3 juta dari pemerintah Swiss (Seco) yang disalurkan melalui Bank Dunia kepada PT SMI. Berikutnya PT SMI akan menyalurkan untuk pinjaman ke pemda seluruhnya.

Utang ini pun bersifat lunak karena mengandung syarat; boleh dijadikan hibah cuma-cuma jika proyeknya gagal. Tapi jika proyek itu berhasil dan mendatangkan keuntungan untuk pemda, tentu utang harus dikembalikan.

"Berbeda dengan bisnis komersial yang memberi bunga hingga 5 persen, PT SMI cuma 3 persen. Karena bagi PT SMI yang penting adalah dampak (pembangunannya), kami hanya ambil pendapatan sedikit," ujar Agah Djadjadiredja, Manager Communications & CSR PT SMI kepada Beritagar.id, Jumat (11/10).

Ada pula dana hibah untuk mitigasi bencana dari lembaga atau negara donor yang disalurkan ke PT SMI. Contohnya dana AS $5 juta untuk pembangunan hunian sementara bagi para korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, pada 2018.

Bahkan saat ini PT SMI sedang mengurus rencana dana hibah dari Bank Dunia untuk proyek geotermal (panas bumi). PT SMI akan menjadi penyalur bantuan/utangan hingga senilai AS $197,5 juta bagi pemda atau badan usaha (swasta/BUMN).

"Kami belum tanda tangan (dengan Bank Dunia), masih diurus. Yang jelas persiapan proyek panas bumi mahal sekali, makanya kami dukung dengan utang," tutur Edwin.

PT SMI begitu dipercaya lembaga dan negara donor karena rating-nya sudah AAA. Dan, lanjut Edwin, PT SMI tetap percaya diri karena menjadi perusahaan terdepan di Indonesia untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri.

"Karena kami sebagai fiscal tool Kemenkeu, kami jadi counter cyclical perekonomian dunia yang sedang lesu. Kami harus percaya diri," paparnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR