KINERJA PLN

Cukupkah gaji pegawai PLN dipotong buat bayar kompensasi

Plt Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sripeni Inten Cahyani (tengah) usai rapat dengan Komisi Energi DPR di Jakarta, Selasa (6/8/2019). Kompensasi Rp839 miliar yang akan diberikan PLN, hanya 13 persen dari bonus yang mereka terima tahun lalu.
Plt Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sripeni Inten Cahyani (tengah) usai rapat dengan Komisi Energi DPR di Jakarta, Selasa (6/8/2019). Kompensasi Rp839 miliar yang akan diberikan PLN, hanya 13 persen dari bonus yang mereka terima tahun lalu. | Puspa Perwitasari /Antara Foto

PLN harus membayar kompensasi pelanggan yang terkena pemadaman listrik Minggu-Senin (4-5/8/2019) lalu. Pembayaran itu tak boleh diambil dari dana subsidi pemerintah, atau APBN yang biasanya disuntikkan ke kas PLN. Namun diambil dari gaji direksi dan pegawai PLN. Cukupkah?

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan menjelaskan dengan kondisi ini, maka PLN perlu melakukan efisiensi untuk menutup kekurangan biaya operasional itu. Untuk efisiensi ini, maka akan ada bagian hak pegawai yang dipotong. Hak apa yang dipotong?

Djoko menjelaskan, perusahaan pelat merah itu menerapkan Indeks Kinerja Kunci/Key Performance Index (KPI) bagi karyawan maupun secara organisasi. KPI diukur berdasarkan capaian target bagi karyawan maupun perseroan. Jika target tak tercapai, secara otomatis, bonus yang dibawa pulang pun tak utuh.

"Di PLN ada namanya IKS (Insentif Kesejahteraan), kalau di luar namanya bonus. Nah bonus kerjanya terkoreksi, saya biasanya dapat 100 persen (sekarang) bawa pulangnya terkoreksi. Jadi bukan dipotong gaji, kalau gaji pokok tetap," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/8/2018).

Dengan adanya listrik padam kemarin dan imbasnya, target pendapatan (revenue) yang diprediksi turun lantaran harus memberikan kompensasi sebesar Rp839 miliar kepada 21,9 juta pelanggan yang menjadi korban pemadaman listrik.

Menurut Laporan Keuangan PLN 2018, untuk membayar gaji semua pegawai dan direksi, mereka mengeluarkan Rp4,51 triliun. Untuk jasa produksi dan insentif prestasi kerja jumlahnya mencapai Rp6,37 triliun.

Sedangkan imbalan kerja, Rp5,32 triliun, tunjangan Rp2,95 triliun, dan lain-lain Rp3,77 triliun. Total belanja pegawai dalam setahun mencapai Rp22,95 triliun.

Nah, yang dipotong dalam hal ini adalah bonus alias insentif kerja, yang sebesar Rp6,37 triliun. Jadi kompensasi itu porsinya hanya 13 persen dari bonus yang mereka terima.

Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menilai, PLN tidak bisa menutup ongkos kompensasi dari pemangkasan bonus pegawai. Sebab, hal tersebut menurutnya tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan PLN.

"Tidak benar justru menyalahi aturan yang ada. Kalau PLN memberikan kompensasi harus ada dasar hukumnya dalam hal ini Permen 27/2017," ujar dia kepada Kompas.com, Rabu (7/8/2019).

Menurutnya, PLN seharusnya menggunakan dana operasional maupun dana cadangan yang berasal dari pendapatan laba serta dana eksternal dari pinjaman konsorsium perbankan dan global bond.

Peraturan Menteri ESDM memang mengatur PLN harus memberikan kompensasi. Namun tak disebutkan dari mana dana yang bisa dipakai untuk memberi kompensasi tersebut.

Jika dilihat dari kinerja PLN tahun kemarin, laba perusahaan setrum itu melonjak. Pendapatan usaha mereka mencapai Rp272,9 triliun. Beban usahanya (termasuk gaji dan bonus pegawai) sebesar Rp308,1 triliun. Maka, ruginya Rp35,2 triliun.

Namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp48,1 triliun. PLN juga mendapat kompensasi sebesar Rp23,1 triliun. Akhirnya, PLN memiliki laba sebesar Rp19,9 triliun. Setelah dikurangi pajak, laba bersihnya masih Rp11,5 triliun. Laba ini melonjak 162 persen dari laba bersih tahun sebelumnya yang hanya Rp4,4 triliun.

Catatan: Artikel ini sudah ditambahi pernyataan pengamat energi.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR