OTONOMI DAERAH

Daerah hasil pemekaran yang gagal bakal digabung lagi

Sumarsono, saat menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta,  di halaman Balai Agung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/11/2016).  Pemerintah bakal menggabungkan lagi daerah hasil pemekaran yang  gagal.
Sumarsono, saat menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta, di halaman Balai Agung Balai Kota Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/11/2016). Pemerintah bakal menggabungkan lagi daerah hasil pemekaran yang gagal. | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Pemerintah menimbang menggabungkan lagi daerah-daerah otonomi baru (DOB) hasil pemekaran ke daerah induknya. Sebab, menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, 67 persen daerah hasil pemekaran, ternyata tak sesuai harapan.

Sumarsono menyebut, hanya 33 persen DOB yang memenuhi harapan dalam menjalankan fungsi sebagai daerah baru.

"Itu hasil evaluasi. Pemekaran itu kan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sumarsono, di kantornya, Jakarta, Kamis (24/8) seperti dikutip dari JPNN.com. Jika kinerja daerah-daerah ini masih sama saja, maka berpotensi digabungkan.

"Sangat dimungkinkan (digabung) karena Undang-Undang membuka ruang untuk itu," ujar Sumarsono. Aturan yang dimaksud yakni Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 44 ayat 2 dalam aturan itu menyebutkan, penggabungan daerah bisa dilakukan berdasar hasil evaluasi Pemerintah Pusat.

Tapi pemerintah belum memiliki data daerah mana yang bakal digabungkan. Temuan 67 persen bukan daerah yang tidak berhasil, tapi tidak mencapai harapan. Alias tingkat efektivitasnya kurang. "Nah, kalau gagal itu nilainya nol, baru (digabungkan)," ujarnya.

Walau banyak daerah pemekaran yang belum berhasil, namun tak membuat usulan pemekaran berhenti. Hingga kini, usulan pemekaran baru terus muncul setiap hari. Menurut Sumarsono sudah ada 288 usulan pemekaran daerah baru. Usulan lama seperti Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah masih mengendap,

"Laporan terakhir ada 288 usulan baru. Termasuk provinsi Madura, Cirebon, Bogor Raya, Buton, Kapuas Raya," kata Sumarsono seperti dikutip dari detikcom.

Pemerintah mempunyai strategi untuk menyejahterakan masyarakat, meski tanpa pemekaran. "Masih banyak strategi lain yang bisa dilakukan tanpa memekarkan," ujar Sumarsono.

Pemerintah Februari tahun lalu telah menghentikan sementara (moratorium) pembentukan daerah baru. Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu menyatakan, kebijakan moratorium diambil karena anggaran pemerintah yang terbatas.

Pemekaran daerah baru membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan kondisi keuangan negara masih terbatas. "Kalau itu dipaksakan, (akan jadi) beban pembiayaan ke APBN," kata Kalla, dikutip Kompas.com, Jumat (26/2/2017).

Hingga 2025 Indonesia, hanya dapat menambah 11 provinsi dan 46 kabupaten/kota. Sejak Reformasi 1999, jumlah daerah sudah berlipat ganda. Sejak 1999 sampai 2014 ada 223 DOB dengan perincian, 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota.

Kini Indonesia punya 542 daerah otonomi terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Jumlah kecamatan yang dulu 5 ribu jadi 8 ribu. Desa yang dulu 50 ribu naik jadi hampir 74 ribu.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, semakin banyak DOB, ketergantungan daerah kepada pusat akan bertambah.

Menurut data KPPOD, pada 2009, rata-rata ketergantungan daerah pemekaran kepada pusat 71,2 persen. "Pada 2011 rata-rata ketergantungannya naik jadi 85,2 persen," ujarnya seperti dikutip dari Sindonews.com.

Pada 2014 KPPOD memperingatkan, 276 daerah kabupaten dan kota terancam bangkrut karena hanya bergantung dari anggaran pusat. Mereka membebani negara karena 75 persen Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) dipakai hanya untuk menggaji pegawai. Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) mereka sangat rendah, kurang dari 10 persen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR