Daftar panitera yang terjerat kasus korupsi

Penyidik KPK menunjukan barang bukti transfer saat pemberian keterangan pers mengenai OTT di PN Jakarta Selatan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8). KPK menetapkan dua tersangka, yakni Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan, Tarmizi, dan pengacara PT Aquamarine Divindo Inspection, Akhmad Zaini, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan di PN Jaksel untuk mempengaruhi putusan gugatan perkara perdata di PN Jaksel.
Penyidik KPK menunjukan barang bukti transfer saat pemberian keterangan pers mengenai OTT di PN Jakarta Selatan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8). KPK menetapkan dua tersangka, yakni Panitera Pengganti PN Jakarta Selatan, Tarmizi, dan pengacara PT Aquamarine Divindo Inspection, Akhmad Zaini, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan di PN Jaksel untuk mempengaruhi putusan gugatan perkara perdata di PN Jaksel. | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin, 21 Agustus 2017 telah menyeret Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tarmizi. Mahkamah Agung pun mencopot Tarmizi yang diduga menerima suap sebesar Rp400 juta pengacara Akhmad Zaini.

Uang itu diberikan Akhmad kepada Tarmizi terkait pengurusan gugatan perkara terhadap PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI). Perusahaan ini memberikan kuasa kepada Akhmad karena digugat ganti rugi oleh perusahaan Singapura.

Tarmizi menerima total uang Rp425 juta dalam 3 kali penerimaan yaitu Rp25 juta, Rp100 juta, dan Rp300 juta. Tarmizi menerima uang melalui rekening pegawai honorer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Teddy Junaedi.

Apa itu Panitera? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Panitera disebut pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya.

Panitera berperan penting dalam proses peradilan. Ia membuat daftar semua perkara pidana dan perdata yang diterima kepaniteraan, membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan putusan pengadilan, dan menandatangani salinan putusan dan kutipan putusan.

Panitera bertugas di dalam kantor kepaniteraan pengadilan, di mana panitera akan selalu ada pada setiap gedung pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya Panitera biasa dibantu oleh beberapa orang Panitera Muda dan Panitera Pengganti.

Posisi strategis panitera itu sering menjadikannya sasaran pelaku suap agar memuluskan perkara di pengadilan. KPK pernah menangkap dua panitera dalam sebulan pada Juni 2016. Tarmizi pun menambah panjang daftar Panitera yang terjerat kasus hukum.

Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, M Santoso

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap M Santoso, Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016). Saat digeledah, ditemukan dua amplop dari Santoso. Satu amplop berisi uang 25.000 dolar Singapura. Amplop lain berisi 3.000 dolar Singapura. Jika dikonversi, total uang tersebut sekitar Rp273 juta.

Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta terhadap Santoso pada Februari 2017 lalu. Santoso dinilai terbukti menerima suap 28 ribu dolar Singapura dari pengacara PT Kapuas Tunggal Persada (KTP), Raoul Adhitya Wiranatakusumah melalui stafnya Ahmad Yani.

Suap diberikan untuk memengaruhi putusan hakim terkait gugatan perdata antara PT Mitra Maju Sukses (MMS) melawan PT Kapuas Tunggal Persada (KTP).

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi

Heboh kasus pedangdut Saipul Jamil turut menyeret Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi. Dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu (15/6/2016), Rohadi ditangkap bersama kuasa hukum Berthanatalia Ruruk Kariman.

Rohadi dan Bertha ditangkap setelah melakukan serah-terima uang Rp250 juta. Uang yang dibungkus dalam plastik merah itu diterima Rohadi untuk pengurusan perkara tindak pidana asusila dengan terdakwa pedangdut Saipul Jamil.

Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan pada Kamis (8/12/2016) terhadap Rohadi.

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2016).

Edy menerima suap Rp100 juta terkait penundaan teguran perkara niaga PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) melawan Kymco melalui PN Jakarta Pusat.

Edy juga terbukti menerima uang sebesar USD 50 ribu ditambah Rp50 juta untuk pengurusan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) meski sudah melewati batas waktu.

Tak hanya suap, Edy pun terbukti menerima gratifikasi yang tak sesuai dengan tugasnya di PN Jakpus sebesar USD70 ribu, SGD9.852, dan Rp10.350.000. Uang-uang tersebut terkait pengurusan perkara kasasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Edy telah divonis Pengadilan Tipikor 5,5 tahun penjara dan denda Rp150 juta pada Desember 2016. Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 20 Maret 2017.

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Syamsir Yusfan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis tiga tahun penjara Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Syamsir Yusfan, 3 Desember 2015 lalu.

Syamsir menerima suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti. Selain Syamsir, fulus Gatot juga mengalir ke hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting dan Amir Fauzi.

Syamsir menerima suap senilai USD2.000 dalam dua tahap melalui tim kuasa hukum OC Kaligis. Pemberian pertama sebesar USD1.000 dari OC Kaligis pada 29 April 2015, sebelum perkara didaftarkan di PTUN Medan.

Pemberian kedua sebesar USD1.000 dari anak buah OC Kaligis yaitu Mohammad Yagari Bhastara Guntur alias Gary pada 9 Juli 2015 setelah putusan perkara dijatuhkan.

Uang suap diberikan agar permohonan pengujian kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai UU No. 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan dikabulkan PTUN. Permohonan diajukan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Ahmad Fuad Lubis.

Dengan dikabulkannya permohonan itu, kejaksaan tak bisa meneruskan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial, Bantuan Daerah Bawahan, Bantuan Operasional Sekolah dan tunggakan Dana Bagi Hasil dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD di Sumatera Utara.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR