KORUPSI KEPALA DAERAH

Dakwaan korupsi lingkungan menjerat Nur Alam

Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam (kiri) berjalan usai sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (20/11). Nur Alam didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan penerimaan gratifikasi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (iup) terhadap PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).
Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam (kiri) berjalan usai sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (20/11). Nur Alam didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan penerimaan gratifikasi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (iup) terhadap PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). | Rosa Panggabean /Antara Foto

Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam didakwa merugikan negara sebesar Rp4,3 triliun. Nur Alam juga didakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi dalam jabatannya sebagai Gubernur.

Dalam sidang perdana, Senin (20/11/2017), jaksa penuntut Afni Carolina menilai perbuatan Nur Alam telah mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Nur Alam didakwa korupsi dalam pemberian persetujuan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi kepada PT Billy Indonesia yang meminjam nama perusahaan PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

"Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp4,3 triliun," ujar jaksa Afni Carolina saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/11/2017) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut jaksa, kerugian hingga Rp4,3 triliun itu berasal dari rusaknya tanah dan lingkungan di Kabupaten Buton dan Bombana, sebesar Rp2,7 triliun. Jaksa juga mendakwa Nur Alam memperkaya diri hingga Rp2,7 miliar. Kemudian, memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia sebesar Rp1,59 triliun.

Nur Alam beserta tim penasehatnya keberatan dengan dakwaan ini. Mantan Ketua Pengurus Wilayah PAN Sulawesi Tenggara itu akan mengajukan keberatan alias eksepsi.

Berdasar kronologi yang disusun Kompas.com, modus korupsi lingkungan ini berawal sejak 2009. Nur Alam meminta anak buahnya Ikhsan Rifani, untuk mencari perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Kemudian, Rifani menyampaikan bahwa PT AHB sesuai dengan permintaan Nur Alam.

Sesuai arahan Nur Alam, Rifani menyerahkan dokumen terkait PT AHB kepada Widdi Aswindi. Widdi adalah konsultan pemenangan Nur Alam saat maju menjadi gubernur, yang juga Direktur PT Billy Indonesia.

Rifani kemudian menyerahkan dokumen perusahaan PT AHB kepada Burhanuddin, Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008-2013. Burhanuddin kemudian membuat surat permohonan IUP eksplorasi atas nama PT AHB.

Karena wilayah yang diajukan PT AHB wilayahnya terletak di Kabupaten Buton dan Bombana, maka harus ada rekomendasi dari Bupati Buton atau Bombana sebelum persetujuan diterbitkan Nur Alam.

Untuk mengakali ketentuan itu, lanjut jaksa, Burhanudin, mengajukan permintaan rekomendasi kepada Bupati Buton dan Bombana.

Atas permintaan tersebut, Bupati Buton saat itu Sjafei Kahar dan Bupati Bombana Atikurahman memberikan rekomendasi tentang penerbitan IUP. "Sehingga penerbitan IUP eksplorasi PT AHB dibuat dengan tanggal mundur," lanjut jaksa. IUP eksplorasi itu diterbitkan dengan tanggal 28 November 2008.

"Permohonan IUP eksplorasi itu juga tidak dilengkapi tanda bukti jaminan kesungguhan dan izin pinjam pakai kawasan hutan," kata jaksa.

Nur Alam didakwa membuat kegiatan pertambangan PT AHB di Pulau Kabaena seakan-akan telah sesuai dengan ketentuan. Padahal, semua proses persetujuan yang dilakukan Nur Alam bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Nur Alam didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain korupsi, Nur Alam juga didakwa menerima gratifikasi sebesar US$4,49 juta atau setara dengan Rp40,26 miliar. Gratifikasi itu, kata jaksa, diterima dari hasil penjualan nikel ke Richcorp melalui investasi di AXA Mandiri.

Uang itu, kata jaksa, kemudian digunakan untuk membuat polis asuransi dengan premi berkala Rp20 miliar per tahun. Pembayaran premi pertama menggunakan uang sebesar US$2,49 juta yang berasal dari Richcorp.

Dengan kekayaan ini, tak heran PPATK memantau rekening Nur Alam. Tiga tahun lalu, kejaksaan juga telah menyelidiki 10 Kepala Daerah dengan rekening gendut. Nur Alam salah satunya.

"Perbuatan terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang harus dianggap suap karena berlawanan dengan tugas terdakwa selaku gubernur Sulawesi Tenggara," kata jaksa.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR