PENCEGAHAN KORUPSI

Dalih biaya politik tinggi, kader parpol paling dominan korupsi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (baju merah) disaksikan Pimpinan KPK menandatangani komitmen integritas parpol di Jakarta, Selasa (4/12/2018). Kader parpol paling banyak sebagai pelaku korupsi.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (baju merah) disaksikan Pimpinan KPK menandatangani komitmen integritas parpol di Jakarta, Selasa (4/12/2018). Kader parpol paling banyak sebagai pelaku korupsi. | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Banyaknya kader partai politik (parpol) yang tersangkut korupsi menguak biaya politik di Indonesia terhitung tinggi. Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan (KPK) Sujanarko‎ Jumat (30/11/2018) mengatakan, sebagian besar tangkapan KPK adalah kader partai politik.

"Yang mengkhawatirkan, 69 persen yang ditangkap KPK berlatar belakang parpol. Ini luar biasa," ujar Sujanarko seperti dikutip dari jpnn.com. Menurut Sujanarko, masalah korupsi selesai kalau pejabat yang diangkat dan dipilih adalah orang yang bagus. "Jadi KPK lihat peran parpol sangat krusial," katanya.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, untuk mencalonkan menjadi Anggota DPR RI biayanya antara Rp300 juta hingga Rp43 miliar. Tjahjo menyatakan tahu biaya politik karena pernah menjadi Sekretaris Jenderal PDIP. "Saya pengalaman sekjen partai, ada yang cukup Rp300 juta untuk menjadi anggota DPR, ada yang butuh Rp43 miliar untuk mendapat satu kursi," kata Tjahjo dalam konferensi pers Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018) seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Tjahjo mengaku angka-angka itulah yang menjadi taksiran para calon anggota legislatif harus merogoh koceknya. Tapi, walau mereka sudah mengeluarkan biaya yang tinggi, tak membuat bekerja dengan baik.

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan berpendapat, pencegahan korupsi bisa dilakukan jika sistem partai politik Indonesia diubah, khususnya soal pembiayaan partai. Zulkifli mencontohkan, butuh uang miliaran rupiah untuk memenuhi biaya saksi dalam Pemilu 2019. "Negara tidak menanggung ini dan parpol mesti cari ini," ujar Zulkifli, seperti dikutip dari Kompas.com.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin 'Cak Imin' Iskandar mengatakan, pemilihan umum langsung memiliki andil munculnya politik uang di partai politik. "Pilkada langsung ini awal muasal politik uang yang paling dominan. Didikan tentang money politic yang paling nyata adalah sejak dilaksanakannya pilkada langsung," ujar Cak Imin. Menurutnya, pemilu langsung membuka celah untuk transaksi politik yang tidak semestinya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik Almas Syafrina berpendapat, sebenarnya biaya politik yang mahal bukan karena sistem pemilihan langsung. "Yang membuat mahal adalah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya dilarang oleh UU dan kegiatan yang menurut kami tidak perlu," kata Almas kepada Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

Laku ilegal yang bikin mahal itu misalnya mahar politik dan politik uang. Mahar, biasanya terjadi saat calon kepala daerah dimintai uang untuk mendapatkan rekomendasi dari partai. Alat peraga kampanye yang legal, juga diatur Undang-Undang. Saksi, yang disebut menguras banyak uang, sebenarnya juga tidak diperlukan. Karena sudah ada pengawas yang disiapkan Badan Pengawas Pemilu.

"Percayakan saja kepada penyelenggara pemilu, kepada pengawas pemilu di lapangan," kata dia. Menurut Almas, korupsi oleh oknum partai bukan karena biaya politik yang tinggi. Semua itu kembali kepada integritas partai politik.

Untuk mencegah korupsi bidang politik, KPK menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) untuk 16 partai politik. Sistem ini adalah standar kebijakan yang disepakati bersama sebagai standar integritas dalam pelaksanaan fungsi pokok partai politik yang penerapannya akan diawasi KPK.

Standar kebijakan ini mencakup masalah kode etik partai, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, dan transparansi keuangan partai. Tapi ada tiga partai politik yang tak menandatangani pakta integritas. PKS dan PKB tak datang dalam penandatanganan, Selasa (4/12/2018). Sedangkan Partai Nasdem menolak.

Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Platte, yang hadir dalam acara itu menilai pakta integritas itu tidak lebih dari slogan-slogan yang kurang efektif hasilnya. Johnny menjelaskan, menolak SIPP bukan berarti menolak pemberantasan korupsi.

"Dan kami sudah melakukannya dan akan terus melakukannya melaui politik tanpa mahar, politik tanpa syarat, politik menjaga integritas," ujarnya, seperti dinukil dari rmol.co. Tapi tak berarti Nasdem juga bersih dari korupsi. Rio Patrice Capella, yang pernah jadi Sekjen Partai Nasdem, pernah divonis sebagai koruptor.

BACA JUGA