MENJELANG PILPRES 2019

Dana awal kampanye Jokowi lima kali lebih besar daripada Prabowo

Capres nomor urut 1 Joko Widodo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berjalan bersama usai Mendeklarasikan Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Capres nomor urut 1 Joko Widodo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berjalan bersama usai Mendeklarasikan Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). | Muhammad Adimaja/ /Antara Foto

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima laporan awal dana kampanye dari para peserta Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden sebelum batas akhir Minggu (23/9/2018).

Dari laporan dana kampanye awal yang diterima KPU, Joko Widodo-Ma’ruf Amin melaporkan dana awal sebesar Rp11 miliar, lebih dari lima kali lipatnya dana Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar Rp2 miliar.

Perwakilan tim bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Syafrizal mengatakan dana awal tersebut terdiri atas uang tunai sebesar Rp8,5 miliar dan jasa senilai Rp2,5 miliar.

Syafrizal mengaku dana tersebut telah dihimpun sejak 20 September 2018 dan berasal dari sumbangan perorangan serta beberapa perusahaan.

"Ada empat perusahaan. Macam-macam perusahaannya. Ada yang bergerak di bidang investasi, ada juga yang berasal dari perusahaan teknologi," kata Syafrizal melalui Antaranews.

Tim kampanye, kata Syafrizal, masih menghitung besarnya dana yang dibutuhkan untuk kampanye hingga April 2019.

Di kubu Prabowo-Sandi, uang Rp2 miliar diperoleh dari kocek Sandiaga Rp1 miliar dan Prabowo sebesar Rp1 miliar.

Sandiaga mengatakan sedih jika membandingkan jumlah dana awal kampanyenya dengan Jokowi-Ma'ruf. "Sedih ya, jangan dibandingkan dana kampanye dengan tokoh sebelah (pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin)," kata Sandiaga dilansir Kompas.com.

Sandiaga mengatakan Prabowo terus-menerus mengatakan paket hemat karena merasakan ongkos berpolitik dan berdemokrasi sangat mahal. Sandi punya pengalaman ikut pilkada DKI 2017. Saat itu dana kampanyenya mencapai Rp60 miliar. Ia yakin dana kampanye Pilpres akan membutuhkan dana yang lebih besar.

Sandiaga tidak menutup kemungkinan untuk menerima sumbangan dari perusahaan atau dari pribadi. Sandi memilih lebih hati-hati karena tak ingin menjadi beban bila nanti terpilih.

Sandi mengaku belum ada dana yang disumbang partai politik pendukungnya. Menurut Sandi, dia dan Prabowo tidak meminta partai politik pendukungnya merogoh kocek untuk dana kampanyenya, karena alasan situasi ekonomi saat ini yang sulit, terlebih partai juga perlu dana untuk kampanye di Pileg 2019.

Dalam Pemilu 2019, laporan dana kampanye dibagi menjadi tiga bagian, yaitu laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan dana kampanye (LPDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

LADK disampaikan oleh peserta pemilu paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye. Informasi dalam LADK meliputi rekening khusus dana kampanye, saldo awal, jumlah pengeluaran yang sudah dilakukan sejak rekening dana kampanye dibuka, penerimaan, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) masing-masing calon.

Jika laporan awal dana kampanye itu sudah dilaporkan, peserta pemilu dipersilakan kembali menjaring sumbangan dana kampanye dan diwajibkan kembali melaporkan penerimaan dana sumbangan tersebut.

Laporan penerimaan dana kampanye (LPDK) berisi laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yang disampaikan pada 2 Januari 2019. Adapun laporan akhir berupa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye disampaikan 8 hari setelah pemungutan suara,

Pada Pemilu Presiden, laporan dana kampanye dibuat oleh tim kampanye, namun dipertanggungjawabkan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dana awal kampanye capres dan cawapres itu belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas pembiayaan kampanye sesungguhnya. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017, Sigit Pamungkas, mengatakan laporan dana kampanye masih terbatas pada kepantasan pendanaan daripada gambaran autentik aktivitas pendanaan kampanye.

Kata Sigit, ada dua aspek yang menyebabkan sulitnya mempertanggungjawabkan dana kampanye, yaitu aspek budaya yakni terkait "pantas-tidak pantas" atas besaran uang dalam kompetisi. "Kalau terlalu kecil dianggap tidak masuk akal, kalau terlalu besar akan dituding betapa 'wah' pendanaan kampanyenya," kata Sigit melalui Beritasatu.

Aspek kedua, peserta pemilu kesulitan mempertangungjawabkan uang yang diperoleh. Sebab, kondisi ini diyakini melibatkan uang yang sangat besar dan tidak semua penyumbang mau dibuka ke publik atas kontribusinya dalam pendanaan kampanye.

PDIP terbesar

Selain pasangan capres-cawapres, KPU juga menyatakan 16 partai politik telah menyerahkan laporan awal dana kampanye untuk Pemilu 2019.

Dana kampanye PDI Perjuangan yang dilaporkan kepada KPU mencapai Rp105 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas uang, barang, seperti atribut dan alat peraga.

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, via Antaranews, mengatakan dana itu bersumber dari partai dan calon anggota legislatif peserta Pemilu 2019.

Sementara itu, laporan awal dana kampanye (LADK) Partai Gerindra sebesar Rp75,3 miliar yang bersumber dari caleg sebesar Rp73,5 miliar dan DPP Partai Gerindra sebesar Rp1 miliar, sisanya merupakan barang.

Partai lainnya adalah PBB yang melaporkan dana kampanye awal hampir Rp17 miliar, PKB sebesar Rp15 miliar, dan PKS Rp15 miliar. Ada juga Partai Nasdem yang melaporkan uang dalam rekening dana kampanye sebesar Rp500 juta serta barang dan jasa sebesar Rp7 miliar.

Dana kampanye di bawah satu miliar rupiah dilaporkan Partai Demokrat (Rp839 juta), PPP (Rp510 juta), PKPI (Rp500 juta), serta Partai Berkarya (Rp100 juta).

PAN melaporkan dana awal kampanye Pemilu 2019 sebesar Rp50 juta, Partai Hanura sejumlah Rp13 juta yang hanya dari partai, serta Partai Garuda dan Partai Perindo masing-masing sebesar Rp1 juta.

Pada Pemilu Legislatif, laporan dana kampanye dibuat oleh masing-masing calon anggota DPD. Sementara untuk pemilu anggota DPR dan DPRD, laporan dana kampanye dibuat oleh partai politik peserta pemilu, bukan oleh calon legislatif.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan laporan awal dana kampanye yang diterima KPU selanjutnya diverifikasi, apabila terdapat laporan yang belum lengkap dapat diperbaiki hingga batas terakhir pada 28 September 2018.

Untuk besaran laporan awal dana kampanye partai politik, Hasyim menuturkan belum dapat mengungkapkannya karena masih dilakukan verifikasi. "Kemudian secara undang-undang ditentukan KPU mengumumkan besaran laporan awal dana kampanye nanti setelah perbaikan laporan awal dana kampanye. Setelah 28 September 2018," ucap Hasyim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, jika peserta pemilu dari partai politik dan perseorangan calon DPD terlambat menyampaikan laporan awal dana kampanye atau tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye, maka dapat dikenai sanksi pembatalan pemilu di wilayahnya.

KPU tidak membatasi pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu 2019, namun akan mengatur besaran penerimaan dana kampanyenya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR