DANA BANSOS

Dana bansos melonjak dua kali lipat pada tahun politik

Warga beraktivitas di kawasan permukiman padat penduduk, di bantaran Kali Krukut Bawah, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/7/2018). Pemerintah menaikkan anggaran untuk program perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019.
Warga beraktivitas di kawasan permukiman padat penduduk, di bantaran Kali Krukut Bawah, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (20/7/2018). Pemerintah menaikkan anggaran untuk program perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Pemerintah menaikkan anggaran untuk program perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 menjadi Rp381 triliun dari Rp287,7 triliun pada 2018. Kenaikan program perlindungan sosial itu terjadi ketika masyarakat Indonesia siap memasuki tahun politik dengan pagelaran Pilpres 2019.

Kenaikan program perlindungan sosial membuat alokasi anggaran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) tahun depan meningkat hampir dua kali lipat menjadi Rp34,4 triliun dibandingkan pada 2018 yang hanya Rp17 triliun.

Kenaikan ini sudah tercatat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 yang sudah diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR, Kamis (16/8/2018).

Jokowi mengatakan, pemerintah akan terus berkomitmen memberikan jaminan perlindungan sosial, terutama bagi 40 persen penduduk termiskin.

"Pada 2019, pemerintah akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional menjadi 96,8 juta jiwa," kata Jokowi dikutip Antaranews..

Presiden mengatakan, pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional pada 2018.

Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan, pemerintah tidak merencanakan jumlah keluarga penerima manfaat tetapi akan menambah besaran manfaatnya.

Pada 2019, pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.

Untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah akan meningkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera pada 2019.

Menteri Sosial Idrus Marham membantah penaikan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 ditujukan untuk meningkatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

"Bukan itu, jadi PKH untuk menekan angka kemiskinan. Ini tuntutan untuk menekan kemiskinan dan salah satu yang disiasati agar lebih efektif dengan menambah anggaran. Saya kira begini, kalau kita lihat ini Pak Jokowi inkamben," kata Idrus di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (17/8/2018).

Idrus mengatakan kenaikan anggaran pertimbangannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menekan angka kemiskinan. PKH adalah salah satu instrumen yang paling efektif dan ada keleluasaan untuk menggunakan dan menginspirasi untuk memandirikan rakyat.

Dengan alokasi anggaran Rp34,4 triliun, setiap keluarga penerima manfaat PKH tahun depan akan memperoleh bantuan Rp3,1 juta dalam setahun dari sebelumnya Rp1,7 juta per tahun. "Jumlah penerima tetap 10 juta, tetapi indeks penerimaan dari penerima manfaat itu kita naikan," kata Idrus.

Pada 2019, jumlah penerima manfaat PKH ditargetkan mencapai 10 juta keluarga, relatif sama dengan target tahun ini, namun meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jumlah penerima bantuan dari program tersebut naik dari 3,5 juta keluarga pada 2015 menjadi enam juta keluarga pada 2016 dan bertambah menjadi 6,2 juta keluarga pada 2017.

Peningkatan anggaran PKH diproyeksikan berkontribusi pada penurunan 630 ribu penduduk miskin dari September 2017 sampai Maret 2018 sehingga angka kemiskinan sekarang tinggal 9,82 persen.

"Nah kalau ini kalau kita gunakan sedemikian nanti pada akhir periode pertama Presiden Jokowi akan lebih turun lagi antara 8,5 sampai 9,3 persen, kita akan lakukan itu," tegas Idrus.

Selain untuk PKH, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp20,8 triliun kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat program bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Dana program perlindungan sosial mencakup dana desa, subsidi, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan sosial pangan, PKH, Bidikmisi, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6 - 21 tahun) dari keluarga miskin pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diolah Lokadata Beritagar.id, PIP telah disalurkan pada jenjang SD sebesar Rp2,4 triliun, sedangkan dana yang dicairkan sebesar Rp1,1 triliun per November 2016.

Pada periode yang sama jenjang SMP, dana yang disalurkan sebesar Rp1,7 triliun dan dicairkan Rp659,8 miliar. Jenjang SMK dana yang disalurkan sebesar Rp799,6 miliar dan dicairkan Rp453,7 miliar. Pada jenjang SMA dana yang disalurkan Rp695,4 miliar dan dana dicairkan Rp249,1 miliar.

Idrus berharap dengan kenaikan dana bantuan ini, masyarakat bisa menyadari bahwa pemerintahan Jokowi memang berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

"Ya kan kalau Pak Jokowi berhasil dapat pahala, ya kenapa tidak ? Orang juga berbuat amal itu ada pahalanya," kata Idrus melalui Kompas.com. "Jadi kalau Pak Jokowi dinilai berhasil di dalam program-program pembangunan selama ini, kalau dapat pahala dalam arti rakyat memilih kembali, itu kan pahala."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR