Dana bantuan parpol, subsidi berikut sanksi

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bersama petinggi partai politik usai memberikan keterangan pers tentang kajian dana partai politik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/11). KPK bersama Perwakilan Partai Politik melakukan kajian dana partai politik dengan sumber 50-50 antara parpol dan negara.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bersama petinggi partai politik usai memberikan keterangan pers tentang kajian dana partai politik di Gedung KPK, Jakarta, Senin (21/11). KPK bersama Perwakilan Partai Politik melakukan kajian dana partai politik dengan sumber 50-50 antara parpol dan negara. | Hafidz Mubarak A /ANTARA

Subsidi di Indonesia, ibarat air selang dengan arah tak beraturan. Dua hal yang paling hangat dari subsidi adalah subsidi listrik dan subsidi partai.

Tahun depan, subsidi listrik untuk pengguna 900 VA dicabut. Menurut kajian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang telah diverifikasi ulang oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), ada 18,8 juta pelanggan setrum yang tak layak diberi subsidi. Dengan asumsi pencabutan ini, pemerintah bisa menghemat Rp20,17 triliun.

Tapi di sisi lain, partai politik yang digadang dapat subsidi. Harapan subsidi itu bukan datang dari sembarang lembaga, tapi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi antirasuah itu merekomendasikan pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp4,7 triliun bagi sepuluh partai politik (parpol) yang ikut dalam pemilu. Dana itu nantinya digunakan untuk operasional parpol dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, hasil kajian sementara KPK, kini pemerintah hanya mengeluarkan dana Rp13 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk seluruh parpol peserta pemilu. Dana Rp13 miliar merupakan 0,5 persen dari dana operasional parpol per tahun.

Dana yang dinilai terlalu kecil itu membuat parpol menggunakan berbagai cara menambah dana operasionalnya. Salah satunya dengan korupsi. "KPK melihat pendanaan parpol menjadi hal yang krusial. KPK ingin parpol kuat, karena studi bilang indeks demokrasi ditentukan parpol yang kuat," ujar Pahala di Kantor KPK, Jakarta, Senin (21/11) seperti dinukil dari cnnindonesia.com.

Selama ini parpol, dan DPR, menilai subsidi untuk mereka kecil sekali, Rp108 per suara. Bantuan itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Jika dihitung dengan perolehan suara pada Pemilu 2014, maka PDI Perjuangan, yang mendapat 23.681.471 suara diguyur bantuan Rp 2,557 miliar. Sedangkan Partai Golkar 18.432.312 suara memperoleh bantuan Rp1,99 miliar. Partai Gerindra, di urutan ketiga dengan 14.760.371 suara, mendapat 1,59 miliar.

Anggota Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyatakan, rata-rata biaya parpol berada di angka Rp150 miliar hingga Rp200 miliar per tahun. Dengan bantuan yang minim, kader parpol didorong mencari sumber pendanaan.

Donal, merujuk pada data KPK per 21 Agustus 2016 menyebut, ada 361 kepala daerah yang terdiri dari 343 bupati/walikota dan 18 gubernur menjadi tersangka korupsi sejak 2002. Selain itu, sejak 2002 hingga 2014, sudah ada 446 politikus di legislatif menjadi tersangka. "Banyak penyelenggara negara yang terlibat kasus korupsi notabene adalah kader partai politik," ucap Donal.

KPK akan mendesak pemerintah merevisi PP 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol. "Kalau hitungan KPK (bantuan) akan menjadi Rp10.500 per suara," ujar Pahala.

Pahala menaksir, dana operasional parpol dalam setahun total mencapai Rp9,3 triliun untuk berbagai kepentingan, seperti kampanye, kaderisasi, hingga administrasi. Rencananya, parpol menanggung setengahnya, dan negara menanggung sisanya, yakni Rp4,7 triliun. "Jadi konsepnya negara 50 persen dan partai 50 persen," ujarnya.

Dalam rekomendasi KPK, bantuan dana ini tak diguyurkan utuh. Tapi bertahap tergantung dari kinerja partai dalam mengelola anggaran. Selain itu, bantuan diberikan proporsional untuk parpol. Di tingkat pusat sepuluh parpol akan diguyur dana sekitar Rp2,6 triliun. Sementara di tingkat provinsi sebesar Rp2,5 triliun dan di tingkat kabupaten sebesar Rp4,1 triliun.

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, tentu mendukung rekomendasi KPK ini, jika alokasi dana dari APBN sejalan dengan tata kelola anggaran parpol yang lebih baik. Dengan begitu peran KPK juga lebih besar dalam rangka pengawasan. "Kalau sudah dialokasikan tentu KPK akan ikut bertanggung jawab bagaimana penggunaan," ujar Idrus seperti dikutip dari detikcom.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menolak kajian KPK jika tak diiringi dengan persiapan yang matang. Menurutnya, sementara ini rekomendasi itu harus ditolak. "Wacana (bantuan dana parpol) itu harus dikaji mendalam dan parpol harus benar-benar harus siap," katanya seperti dinukil dari hukumonline.com.

Jika bantuan ini direalisasikan, maka UU Partai Politik harus diubah. Perlu diatur dengan jelas kegiatan apa saja yang menggunakan dana dari APBN. "Kemudian harus ada sanksi keras apabila parpol tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran tersebut atau terjadi korupsi," ujarnya.

Guru besar Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat Prof Saldi Isra, Mei lalu mengusulkan sanksi administrasi bagi parpol yang menyelewengkan dana dana dari APBN/APBD. Menurutnya, sanksi tersebut merupakan sanksi yang paling ditakuti ketimbang sanksi pidana dalam kasus korupsi. "Bagi partai, yang paling ditakutkan bukan soal korupsi, melainkan apakah mereka masih punya kesempatan untuk ikut Pemilu berikutnya," katanya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR