PENINDAKAN KORUPSI

Dana BPJS Kesehatan jadi bahan bancakan

Ilustrasi. BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin yang betul-betul sakit malah jadi banyakan para koruptor.
Ilustrasi. BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin yang betul-betul sakit malah jadi banyakan para koruptor. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Sejumlah kasus dugaan korupsi anggaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terungkap. Satu di antaranya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, senilai Rp7,7 miliar.

Dugaan korupsi BPJS di RSUD Lembang tersebut diungkap Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar). Polda menetapkan dua tersangka yang telah ditahan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jabar Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, dugaan korupsi anggaran klaim BPJS Kesehatan itu dilakukan tersangka mantan Kepala UPT berinisial OH dan Bendahara RSUD Lembang berinisial MS.

Praktik dugaan korupsi itu, sebut Truno, berlangsung sejak tahun 2017 hingga 2018. Anggaran klaim BPJS Kesehatan pada tahun 2017 sebesar Rp5.522.233.500 dan pada tahun 2018 senilai Rp5.885.696.342.

"Setelah dana BPJS masuk ke rekening, kedua tersangka OH dan MS hanya menyetorkan sebagian," ujar Truno di Mapolda Jabar, Selasa (6/8/2019).

Berdasarkan bukti tanda setoran tahun 2017 dan 2018 ke kas daerah, lanjut Truno, anggaran klaim BPJS hanya Rp3.712.011.200. Sedangkan sisanya disalahgunakan oleh kedua tersangka. "Sisanya Rp7.715.323.900 itu kerugian negaranya," tandasnya.

Kedua tersangka saat ini ditahan di Rutan Polda Jabar. Berkas penyidikan keduanya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar pada 2 Agustus 2019 lalu.

"Saat ini berkas sudah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinyatakan lengkap 2 Agustus lalu. Tahap dua, minggu ini akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti," tandasnya.

Kedua tersangka tambahnya, dijerat Pasal 2, 3 dan 8 UU No 20 tahun 2001 tenang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 dan 64 ayat 1 KUHPidana. "Ancamannya maksimal 20 tahun penjara," tukasnya.

Sudah jamak

Korupsi BPJS juga pernah menyeret seorang bupati di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Bupati Ojang Suhandi divonis delapan tahun penjara lantaran terperosok ke dalam pusaran korupsi BPJS Kesehatan tahun anggaran 2014.

Bancakan dana BPJS di Kabupaten Subang itu menyeret sejumlah pihak, termasuk jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan penyidik di Polda Jawa Barat.

Bulan lalu, tim Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut) menemukan penyimpangan pencairan dana BPJS di sebuah Rumah Sakit (RS) swasta di wilayahnya. Penyimpangan tersebut diperkirakan membuat kerugian negara hingga Rp5 miliar per satu rumah sakit.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumut, Leo Simanjuntak, mengungkapkan, pihaknya menemukan satu rumah sakit yang melakukan penyimpangan tersebut berdasarkan hasil operasi intelijen.

"Jadi di tahun 2019 intelijen Kejati Sumut berhasil mengungkap kasus penyimpangan pencairan dana BPJS kesehatan di sebuah rumah sakit swasta di Medan. Saat ini kasus sudah dilimpahkan ke bidang Pidsus untuk dilakukan penyelidikan," ungkapnya (20/7).

Dia menandaskan, selain dari satu rumah sakit tersebut, pihak intelijen juga menemukan 40 hasil operasi lainnya di rumah sakit dan klinik yang berpotensi melakukan hal serupa.

"Ada 40 rumah sakit yang menjadi potensi, hasil penelitian intelijen secara besar telah menyita data-data singkat yang kami lakukan. Dari tahun 2014 sampai 2018, jadi potensi kerugian negara mencapai Rp5 miliar per satu rumah sakit," tandasnya.

Ia menambahkan, potensi kerugian itu diduga berkontribusi membuat defisit BPJS Kesehatan di tahun 2018 mencapai Rp16,5 triliun. "Kami intelijen melakukan operasi yang cukup besar ketika mendapatkan informasi bahwa negara mendapatkan kekurangan terhadap dana BPJS 16,5 triliun."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR