KEUANGAN NEGARA

Dana infrastruktur dan gaji PNS naik lagi tahun depan

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan saat Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan saat Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). | Hafidz Mubarak /Antara Foto

Pemerintah menetapkan target dan program untuk tahun 2019 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Pada Sidang Paripurna Tahunan MPR-DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018), Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan pidato mengenai arah kebijakan Indonesia untuk tahun depan.

Jokowi menargetkan pembangunan sumber daya manusia dan mempertahankan pembangunan infrastruktur dalam agenda pemerintah di tahun politik.

Mengutip beleid RAPBN 2019, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2019, lebih rendah dari target tahun 2018 yang sebesar 5,4 persen. Sektor swasta didorong untuk makin berperan sehinga mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Khusus untuk infrastruktur, pemerintah mengalokasikan dana Rp420,5 triliun pada tahun depan. Angka tersebut meningkat 2,4 persen dari alokasi anggaran infrastruktur tahun 2018 yakni Rp410,4 triliun.

Jokowi mengakui pertumbuhan alokasi anggaran tersebut tidak seagresif pertumbuhan alokasi 2017 dan 2018. Menurutnya, pemerintah menyadari bahwa pada 2019 masih banyak faktor yang akan menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam menjaga pergerakan nilai tukar rupiah.

Pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah tahun 2019 berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat (AS).

"Tahun depan pemerintah memproyeksi perekonomian masih akan dinamis dan menantang. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, pertumbuhan konsumsi rumah tangga perlu dijaga, dan investasi serta ekspor perlu didorong untuk ditingkatkan,” ujar Jokowi saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2019.

Sejak tahun 2015 hingga sekarang, lanjut Jokowi, pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru, dan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta.

Jokowi berharap, pembangunan infrastruktur tersebut ini bisa memperkuat konektivitas, meratakan pembangunan, menciptakan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa.

Ia berharap dari proses tersebut menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan.

Tahun 2019, pemerintah menargetkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,82 persen di 2018 menjadi 8,5 persen.

Sedangkan untuk aspek perlindungan sosial bagi warga yang tidak mampu, Jokowi mengemukakan, pemerintah meningkatkan secara bertahap Penerima Bantuan Iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dari 86,4 juta jiwa di tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa pada Mei 2018.

"Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin," jelas Jokowi.

Anggota Komisi XI DPR, Johnny G Plate, mengatakan besaran belanja modal pada 2019 harus tetap mempertimbangkan ketidakpastian di lingkup global, termasuk isu perang perdagangan antara Tiongkok dan AS, serta krisis ekonomi Turki.

"Situasi perang dagang memicu terjadinya tekanan dari eksternal yang begitu besar," ujar Johnny kepada Beritagar.id, Kamis (16/8).

Guna mengantisipasi tekanan global yang akan mengganggu belanja modal tersebut, kata Johnny, pemerintah mestinya berupaya menekan belanja-belanja impor. Dia menyebutkan, sejauh ini peningkatan impor juga telah menciptakan tren depresiasi rupiah terhadap dolar AS.

"Belanja-belanja impor akan mempengaruhi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Komponen-komponen belanja yang terkait dolar AS harus diperhatikan kembali, misalnya belanja prioritas Pertamina dan PLN, agar stabilitas rupiah terjaga," tutur Johnny.

Gaji PNS naik

Jokowi juga mengemukakan, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Ia mengaku puas terhadap kinerja aparat negara yang melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mudah, cepat, dan transparan.

Ia menunjuk contoh seperti e-procurement, Satu Data dan Satu Peta, penguatan reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas layanan publik, di antaranya melalui Mal Pelayanan Publik.

Upaya perbaikan birokrasi tersebut, menurutnya, telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat.

“Untuk itu, selain melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen,” ujar Jokowi dilansir dari laman Sekretariat Kabinet.

Dengan berbagai reformasi yang sudah dan akan dilakukan tersebut, makanya Jokowi menganggap PNS perlu diberi pemantik agar selalu termotivasi melakukan perbaikan birokrasi.

BACA JUGA