RINGKASAN SEPEKAN

Dari sate babi hingga vonis Ahmad Dhani

Kolase foto Fahri Hamzah, pemeliharaan jaringan listrik, Erick Tohir, Ahmad Dhani, Said Aqil Siradj, hingga penggrebekan sate babi di Padang.
Kolase foto Fahri Hamzah, pemeliharaan jaringan listrik, Erick Tohir, Ahmad Dhani, Said Aqil Siradj, hingga penggrebekan sate babi di Padang. | Muhammad Arif Pribadi/Dhemas Reviyanto/ Puspa Perwitasari/Andreas Fitri Atmoko/Syifa Yulinnas/Sigid Kurniawan /Antara Foto

Pekan ini, berita dalam negeri menyita perhatian pembaca paling banyak dikupas. Isu Pemilihan Presiden (Pilpres) tak banyak dikupas. Berita peristiwa justru banyak berlalu-lalang di linimasa.

Mulai dari kehebohan Sate Padang yang ternyata memakai daging babi. Lalu rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik PLN. Hingga kontroversi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar NU Said Aqil Siradj.

Berita menyangkut politik adalah hukuman denda Rp30 miliar buat PKS yang belum juga dilaksanakan membuat Fahri Hamzah menagihnya. Untuk hukum, vonis Ahmad Dhani membetot perhatian pembaca pada pekan ini.

Berita yang yang sedikit memiliki kaitan dengan Pilpres maupun isu luar negeri adalah penjualan 31 persen saham Inter Milan oleh Erick Tohir. Walau juga menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan Jokowi-Amin, Erick membantah penjualan itu terkait dengan pendanaan Pilpres.

Berikut kami ringkaskan berita yang menarik pembaca selama pekan terakhir Januari 2019.

Sate babi yang menghebohkan Kota Padang

Seorang petugas Pemerintah Kota Padang memperlihatkan sampel sate yang diduga berbahan daging babi yang sengaja dibuang ke selokan saat pengeledahan di rumah seorang pedagang sate di Padang, Sumatera Barat (29/1/2019).
Seorang petugas Pemerintah Kota Padang memperlihatkan sampel sate yang diduga berbahan daging babi yang sengaja dibuang ke selokan saat pengeledahan di rumah seorang pedagang sate di Padang, Sumatera Barat (29/1/2019). | Muhammad Arif Pribadi /Antara Foto

Penjual sate padang KMS di Simpang Haru, Kota Padang, ditangkap pihak berwajib karena sate yang dijual ternyata berbahan daging babi, bukan lumrahnya sate padang berbahan baku daging sapi.

Kedai sate itu digerebek Selasa (29/1/2019) oleh petugas gabungan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal, menjelaskan masyarakat melapor kecurigaan mereka sejak Oktober 2018. Pihaknya kemudian diam-diam menyelidiki dan membeli sate itu untuk dianalisis selesai pada 21 Januari.

Si pedagang, BUS dan E, sempat membuang bahan baku ke got. Keduanya mengaku tidak tahu bahwa daging yang mereka beli dari KG adalah daging babi.

"Saya ditipu. Saya dan keluarga saya berarti makan daging itu. Saya tidak terima, dan saya orang Islam, semuanya makan daging tersebut. Kaget juga baru dua minggu ini ganti langganan," kata E. Endrizal tak percaya. "Kalau tidak salah, kenapa harus dilempar ke got," ujarnya.

S (20), anak KG, menyatakan bahwa BUS sudah membeli daging babi dari ayahnya sejak setahun terakhir.

Ketiganya akan diserahkan ke polisi dan kemungkinan dipidana berdasarkan Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka bisa didakwa melanggar pasal 8 ayat 1 huruf (i) UU 8/1999. Sesuai pasal 61 undang-undang tersebut, jika terbukti bersalah, mereka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp2 miliar.

Peluru-peluru baru Fahri Hamzah serang PKS

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menerima laporan dari keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air PK-LQP di DPR, Jakarta, Senin (21/1/2019).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat menerima laporan dari keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air PK-LQP di DPR, Jakarta, Senin (21/1/2019). | Dhemas Reviyanto /Antara Foto

Fahri Hamzah kembali menagih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membayar denda Rp30 miliar kepadanya, sesuai putusan Mahkamah Agung (MA).

Pengacara Fahri, Mujahid A Latief menyatakan sejak putusan tersebut diketuk MA dan diterima kubu Fahri pada Kamis (10/1/2019), mereka tak melihat ada itikad baik dari PKS untuk melaksanakan hukuman tersebut.

Menurut Mujahid, pihaknya telah "berbuat baik" dengan memberikan jangka waktu lima hari bagi PKS untuk melaksanakan putusan MA, hingga Kamis (17/1/2019). "Oleh karena itu, pada hari ini kami mengajukan surat permohonan eksekusi, (denda Rp30 miliar)" ujar Mujahid.

"Kalau dalam waktu waktu delapan hari pimpinan PKS tidak melaksanakan putusan MA, pada akhirnya kita akan ajukan permohonan eksekusi lewat penyitaan aset," ujar Mujahid, Jumat (25/1).

Ia juga meminta lima tokoh partai agar mundur dari jabatannya sebagai petinggi PKS. Kelima orang itu adalah Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS, Abdul Muiz Saadih; Ketua Majelis Tahkim PKS, Hidayat Nur Wahid; anggota Majelis Tahkim, Surrahman Hidayat dan Abdi Sumaithi; serta Presiden PKS Sohibul Iman.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa kelimanya adalah tokoh-tokoh yang dicintai kader dan pengurus partai.

"Pak Sohibul itu Presiden PKS yang sah yang dicintai semua pengurus dan kader," kata Mardani di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan. Ia pun enggan memberikan komentar soal polemik kedua pihak tersebut.

Permintaan kontroversial Said Aqil kepada kader PBNU

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj (tengah), bersama Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin (kiri) tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).
Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj (tengah), bersama Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin (kiri) tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1/2019). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj melontarkan pernyataan kontroversial dalam Harlah Muslimat NU ke-73 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (27/1/2019).

Menurutnya, Imam masjid, khatib, KUA (kantor urusan agama), harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua.

Sontak pernyataan tersebut menjadi polemik di masyarakat. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (Sekjen MUI) sekaligus tokoh Muhammadiyah, Anwar Abbas. Ia menyesalkan perkataan Said tersebut.

"Pernyataan ini jelas tidak mencerminkan akal sehat. Saya yakin pernyataan ini adalah pernyataan dan sikap pribadi dari Said Aqil dan bukanlah sikap dari PBNU," kata Abbas dalam keterangan tertulisnya (h/t CNN Indonesia).

Abbas meminta Said menarik kembali kata-katanya agar tak menjadi polemik di tengah masyarakat.

Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruquthni, menilai ucapan Said tak ubahnya sebagai lelucon. "Pernyataan itu kami anggap lucu, tapi cukup menyedihkan. Namun, kami di DMI tak menghiraukan pernyataan itu," kata dia.

Imam menjelaskan, terkait penunjukan imam dalam sebuah masjid, semuanya ditentukan berdasarkan metode dan penilaian dari Perguruan Tinggi Ilmu Quran (PTIQ). Begitu juga dengan standar seorang khatib dalam sebuah masjid. "Jadi baik NU atau Muhammadiyah, kita tidak mempersoalkan itu," ucapnya.

Alasan Erick Thohir lepas semua saham Inter Milan

Ketua Tim Kampanye Capres-Cawapres Joko Widodo dan Ma'aruf Amin, Erick Thohir, saat  Deklarasi Perempuan Indonesia untuk Jokowi - Ma'aruf Amin (P-IJMA) di Yogyakarta, Jumat (16/11/2018).
Ketua Tim Kampanye Capres-Cawapres Joko Widodo dan Ma'aruf Amin, Erick Thohir, saat Deklarasi Perempuan Indonesia untuk Jokowi - Ma'aruf Amin (P-IJMA) di Yogyakarta, Jumat (16/11/2018). | Andreas Fitri Atmoko /Antara Foto

Pengusaha Erick Thohir, resmi melepas 31,05 persen kepemilikan sahamnya di klub sepak bola Italia, Inter Milan. Erick menjual semua sahamnya ke perusahaan investasi asal Tiongkok, LionRock Capital.

Dengan transaksi ini, LionRock kini menjadi pemegang saham minoritas di Inter. Sedangkan saham mayoritasnya telah dikuasai Suning Commerce Group.

Erick membeli 70 persen saham Inter Milan senilai 250 juta euro pada 2013. Dari investasi itu, Erick diperkirakan meraup 15 juta euro. Dana ini bersumber dari bunga yang dibayarkan Inter Milan kepada Erick. Dari transaksi pelepasan saham tersebut, Erick diprediksi mengantongi total keuntungan hingga 100 juta euro.

Erick, yang juga Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, menolak anggapan jika hasil penjualan saham Inter Milan akan digunakan untuk membiayai kampanye pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf. Ia hanya tak ingin jabatannya sebagai tim sukses Jokowi-Ma'ruf turut menyeret Inter Milan dalam kepentingan politik.

"Tidak ada hubungan untuk biaya kampanye. Penjualan aset milik saya, (saya) tidak mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres. Bukan itu tujuannya," kata Erick .

Sebagai Ketua TKN, Erick tak menampik ikut memberikan bantuan. Namun, bantuan tersebut murni dari kantong pribadinya dan aktivitas donasi.

Golongan pelanggan listrik bakal disederhanakan

Kabel jaringan listrik di Desa Blang Jambe, Julok, Aceh Timur, Aceh tengah diperbaiki, Sabtu (8/12/2018).
Kabel jaringan listrik di Desa Blang Jambe, Julok, Aceh Timur, Aceh tengah diperbaiki, Sabtu (8/12/2018). | Syifa Yulinnas /Antara Foto

PT Perusahaan Listrik Negara alias PLN (Persero) akan menyederhanakan pelanggan listrik rumah tangga ke dalam dua golongan, bersubsidi dan nonsubsidi. Agar pelayanan lebih baik dan nyaman.

"Dulu kan beda-beda golongannya. Sekarang ada 37 golongan (pelanggan). Nah inginnya dibedakan cuma golongan disubsidi dan tidak disubsidi," ujar Direktur Pengadaan Strategis PT PLN (persero) Supangkat Iwan Santoso di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (28/1/2019).

Iwan menyatakan, PLN masih mengkaji rencana ini. Rencananya, penyederhanaan golongan ini tidak akan dipungut biaya.

Saat ini, pelanggan dari rumah tangga tegangan rendah, yaitu R-1 Rumah Tangga Kecil 900 VA dan 1300 VA, R-1 Rumah Tangga Kecil dengan daya 2200 VA, R-1 Rumah Tangga Menengah dengan daya 3.500-5.500 VA, dan R-1 Rumah Tangga Besar dengan daya 6.600 VA ke atas.

Tarif listrik untuk semua pelanggan nonsubsidi kini sudah sama, yaitu sebesar Rp1.467 per kWh. Jika penyederhanaan golongan dilakukan maka tidak ada perubahan besaran tarif dasar listrik. Walau penyederhanaan ini menjadi program perusahaan, tetapi sifatnya sukarela. Para pelanggan tidak akan dipaksa mengikuti program tersebut.

Divonis 1,5 tahun Ahmad Dhani langsung ditahan

Ahmad Dhani saat sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018).
Ahmad Dhani saat sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/11/2018). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ahmad Dhani dengan hukuman penjara 1,5 tahun dan langsung ditahan.

Hakim Ketua Majelis Ratmoho dalam sidang yang digelar Senin (28/1/2019) menilai, Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian.

Dalam putusan majelis hakim, Ahmad Dhani terbukti melanggar Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dhani membantah amar putusan hakim."Kalau saya merasa enggak pernah melakukan ujaran kebencian," kata Dhani.

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Ahmad Dhani sebelumnya dituntut 2 tahun penjara. Dhani dan jaksa sama-sama tak terima dengan putusan hakim ini. Keduanya sama-sama mengajukan banding.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR