PENDIDIKAN

Darurat revitalisasi sistem pendidikan vokasi

Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 30, Jakarta, Senin (25/3/2019).
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 30, Jakarta, Senin (25/3/2019). | Rivan Awal Lingga /AntaraFoto

Sistem pendidikan vokasi perlu dibenahi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai manajemen sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia masih kurang baik.

Menurutnya, permasalahan utama pendidikan vokasi yang ada saat ini adalah ketika kompetensi lulusannya ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan yang diminta pelaku usaha.

Alhasil, tingkat pengangguran lulusan SMK saat ini lebih tinggi ketimbang SMA. Untuk itu, sambung Bambang, sistem pendidikan yang ada saat ini perlu diubah fokusnya dari berbasis jasa ke sertifikasi kompetensi.

Bambang merujuk sistem pendidikan vokasi yang ada di Jerman. Kata Bambang, Jerman memberlakukan kurikulum magang selama satu semester. Sehingga, ketika lulus nanti, para siswa tak hanya memperoleh sertifikat magang saja, melainkan juga sertifikat kompetensi.

“Makanya mereka gampang cari kerja. Sistem ini simple, tapi butuh komitmen,” ucap Bambang, dalam CNN Indonesia, Rabu (3/4/2019).

Ada dua hal yang mungkin dilakukan otoritas terkait untuk mereformasi sistem ini. Pertama, instansi terkait perlu mengubah kurikulum untuk mengurangi pendidikan di kelas dan memperbanyak praktik.

Kedua, pengembangan pendidikan vokasi juga perlu bermitra dengan pelaku industri agar lulusannya bisa sesuai dengan permintaan dari pelaku usaha.

“Jadi mereka tidak hanya di ujung menerima lulusan, tapi pada awal pendidikan mereka sudah terlibat. Itu pun bisa menguntungkan perusahaan juga, karena mereka bisa mendeteksi awal pekerja yang mereka akan rekrut,” tukas Bambang.

Kritik Bambang sepenuhnya benar. Merujuk data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2018, dari jumlah angkatan kerja yang mencapai 131,01 juta jiwa, 5,34 persennya (sekitar 6,99 juta jiwa) menganggur.

Dari jumlah itu, lulusan SMK yang menganggur tercatat 11,24 persen, sementara lulusan SMA menganggur sebanyak 7,95 persen. Dengan kata lain, terdapat 1,7 juta lulusan SMK yang berstatus pengangguran.

Bahkan, jumlah TPT lulusan SMK cenderung meningkat dari Februari 2010 hingga Agustus 2018.

Catatan data ini justru berbanding terbalik dengan klaim Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Menurutnya, angka pengangguran dari lulusan SMK sudah turun dari tahun ke tahun.

Beberapa langkah yang dilakukannya untuk menurunkan tren tersebut adalah dengan melakukan revitalisasi SMK serta penguatan kerja sama dengan industri.

Langkah penguatannya adalah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK yang diterbitkan pada 9 September 2016.

Merujuk Inpres yang sama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut sejak 2017 hingga 2019, pihaknya telah merevitalisasi hingga 2.000 dari total 13.000 SMK di seluruh Indonesia.

Revitalisasi meliputi tenaga pendidik dan kurikulum pendidikan dari supply driven menjadi demand driven. Namun memang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakui bahwa hasil dari revitalisasi ini paling tidak baru kelihatan lima tahun mendatang.

Direktur Center of Reform on Economics Mohammad Faisal menganalisis, fenomena banyaknya lulusan SMK yang menganggur saat ini lantaran masih terbatasnya lapangan kerja formal.

Menurutnya, dari sekitar 10 juta lapangan pekerjaan yang tercipta pada rentang 2015-2017, sebagian besarnya merupakan lapangan kerja informal yang umumnya menyerap lulusan SD hingga SMP.

Untuk itu, selain upaya revitalisasi dan kerja sama industri, Faisal menekankan pemerintah perlu melakukan pemetaan jurusan SMK yang sesuai dengan industri di lingkungan sekitarnya.

Seperti misalnya di Bali, SMK di sana bisa lebih berfokus kepada sektor pariwisata. Lain halnya dengan di Jawa Barat, SMKnya bisa berfokus pada pengembangan keterampilan manufaktur.

Di sisi lain, Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tatang B. Razak mengatakan peluang bagi para pekerja profesional Indonesia di luar negeri saat ini sedang tinggi.

Dikutip dari AntaraNews, beberapa negara yang saat ini sedang membutuhkan tenaga profesional Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kuwait. Di Jepang, mulai April 2019, dibuka lowongan pekerjaan bagi 345 ribu orang di 14 sektor industri.

“Itu peluang. Amerika Serikat butuh empat juta tenaga profesional. Dunia tergantung pada orang asing,” kata Tatang.

Selain perbaikan sumber daya manusia (SDM), saat ini perlu juga dilakukan penghapusan stigma negatif pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Makanya, pihaknya sepakat dengan adanya moratorium pengiriman TKI sektor informal ke beberapa negara Timur Tengah.

“Kami mencoba mengatasi masalah dengan moratorium. Sekarang yang kami kirim itu para tenaga profesional, di antaranya ke Oman, Selandia Baru, dan Jepang,” tukas Tatang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR