KETAHANAN PANGAN

Data pangan tak akurat Bulog tunda impor beras

Petani merontokkan padi dengan alat tradisional 
di Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kecamatan IV Angkek, Agam, Sumatera Barat, Selasa (2/5/2018).
Petani merontokkan padi dengan alat tradisional di Jorong Koto Tuo, Nagari Balai Gurah, Kecamatan IV Angkek, Agam, Sumatera Barat, Selasa (2/5/2018). | Muhammad Arif Pribadi /Antara Foto

Polemik soal data pangan perlahan mulai diketahui sebabnya. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Selasa (22/5/2018) lalu menjelaskan, data beras antarlembaga masih memiliki perbedaan angka, meski sudah menggunakan peta digital.

Salah satu sebabnya, ada pergeseran waktu panen dan pola tanam pada sehingga produksi beras mengalami perubahan.

Misalnya, masa panen raya tahun lalu terjadi pada bulan Maret. Sementara tahun ini, musim panen bergeser antara Maret dan April.

Perubahan pola tanam ini membuat produksinya berubah. "Sehingga hal itu menyebabkan pembelian beras Bulog dari dalam negeri tak sebesar tahun lalu," ujar Darmin, di kantornya di Jakarta seperti dinukil dari Katadata.co.id.

Masalah lain adalah teknologi belum tentu bisa menjawab perbedaan data. Darmin menjelaskan, beda pendapat tersebut tak terlepas dari adanya sawah yang luas. Walau dipantau dengan satelit, tetap ada unsur perkiraan di dalam penghitungan.

" Satelit itu cuma gambar tetap harus diterjemahkan menjadi ini sawah apa alang-alang. Itu orang bisa berbeda," kata Darmin seperti dinukil dari detikFinance.

Selain itu, beda pendapat juga ditambah dengan pergerakan harga pangan di pasar. Hal itu menambah kerumitan perbedaan data. "Kalau Anda bilang beras cukup tapi harga naik kan repot itu," ujarnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai data pangan Indonesia tak akurat dan berbeda-beda antarlembaga. Sehingga membuat kebijakan pangan sering diributkan.

Temuan BPK tersebut antara lain data konsumsi beras nasional yang dinilai tidak akurat, sistem pelaporan produktivitas padi tidak akuntabel, data luas lahan tidak akurat, serta belum ditetapkannya angka cadangan pangan ideal pemerintah.

Salah satu akibatnya, saat stok beras diklaim ada 1,2 juta ton, tapi impor beras malah ditambah 500 ribu ton.

Sedangkan menurut catatan Darmin, stok beras Perum Bulog saat ini hanya 1,3 juta ton. Apabila dikurangi beras impor, stok beras Bulog berkisar 800 ribu ton. Namun demikian, target Bulog hingga Juni mencapai 2,2 juta ton. "Sampai Mei ternyata hanya 800 ribu ton," ujar dia.

Walau data yang samar sedikit terkuak, tapi Kepala Bulog, Budi 'Buwas' Waseso, tak mau mengimpor beras sebelum ada kejelasan data.

Dia mengatakan bahwa data-data ketersediaan beras yang masih abu-abu, sehingga dia menolak mentah-mentah usulan impor.

"Tidak boleh impor berdasarkan perkiraan. Ada efek negatifnya. Beras ini ada masa pakai dan waktu. Kalau (beras impor) tidak terpakai, sudah beli, itu jadi kerugian negara," kata Buwas di DPR, Rabu (23/5/2018), seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Buwas menyatakan, masih menunggu kepastian data dari Badan Pusat Statistik.

Namun Darmin menyatakan, keputusan impor beras ada di tangan pemerintah. Sehingga, Perum Bulog mesti mengikuti ketentuan tersebut.

Jika pemerintah memutuskan impor berarti Perum Bulog mesti melakukan impor. "Kalau pemerintah memutuskan, iya (impor)," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR