PILPRES 2019

Debat capres dinilai hanya formalitas

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Direktur Perencanaan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ario Bimo (kiri), dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso (kanan) bertumpu tangan seusai melakukan rapat persiapan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (28/12/2018)
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Direktur Perencanaan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ario Bimo (kiri), dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso (kanan) bertumpu tangan seusai melakukan rapat persiapan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (28/12/2018) | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Debat calon presiden-wakil presiden kali ini dinilai hanya formalitas. Sebab, tak boleh ada pembahasan kasus dan kedua pasangan dinilai tak punya masalah terkait Hak Asasi Manusia (HAM).

Agus Rahardjo, salah satu panelis debat capres menjelaskan, tim sukses dua kubu capres sepakat tak akan ada kasus yang boleh disinggung dalam debat nanti. Agus, yang juga Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, panelis lain yaitu Bivitri Susanti dan Margarito Kamis beserta utusan dari dua pasangan calon ikut hadir membahas kesepakatan ini.

"Bahkan (membahas) kasus HAM yang paling besar, kalau dari teman-teman HAM, kan antara lain peristiwa '65 yang katanya sampai 3,5 juta orang Indonesia hilang. Jadi kita tidak boleh menyebut kasus," " ujar Agus di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (9/1/2018) seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Debat perdana bakal dilaksanakan pada Kamis (17/1/2019). Topiknya empat hal, yakni hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.

Kendati begitu, Agus mengatakan panelis bakal membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran HAM, hukum, korupsi maupun terorisme. Namun bukan kasusnya yang dibahas, hanya secara umum.

Pada prinsipnya, kata Agus, panelis sepakat pelaksanaan debat bukan untuk mempermalukan capres-cawapres, karena di antara mereka pasti akan menjadi presiden.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memandang debat capres-cawapres hanya formalitas. YLBHI menilai tidak ada kebijakan terkait HAM yang ditindaklanjuti.

"Pada akhirnya kami memandang ini lucu, dua-duanya punya masalah dalam HAM. Dan berdebat ini hanya fomalitas," ujar Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, di kantornya, Menteng, Jakarta, Selasa (8/1/2019) seperti dikutip dari detik.com.

Isnur menganggap debat capres tidak lagi dijadikan panduan dalam memilih capres. Pengetahuan tentang rekam jejak dari masing-masing pasangan calon jauh lebih penting.

Koordinator KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Yati Andriani menilai, kedua pasangan capres cawapres akan menempatkan topik HAM hanya sebatas retorika semata.

"Masuknya agenda HAM masih sebatas formalitas untuk meramaikan gelaran debat capres semata ya. Mengingat sejauh ini dari kedua kubu yang berkontestasi, tidak memiliki rekam jejak pemenuhan HAM yang signifikan dan substansif. Terutama untuk agenda HAM pada ranah perlindungan, pemenuhan hak sipil dan politik," ujar Yati kepada Kompas.com, Jumat (4/1/2019).

Ketiadaan kasus dalam debat ini juga dikhawatirkan oleh Wadah Pegawai KPK. Mereka meminta agar kasus teror terhadap Novel Baswedan dimasukkan dalam materi debat capres.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo dalam surat bertanggal 7 Januari 2019, menilai, komitmen capres dalam penuntasan kasus itu penting untuk ditanya. Sebab, setelah 17 bulan perisitwa itu berlalu polisi belum menangkap pelakunya.

Menurut Yudi, penyerangan terhadap Novel itu bukan teror biasa. Posisi Novel sebagai penyidik KPK, kata dia, membuatnya kerap menangani kasus korupsi besar. Yudi khawatir bila teror ini tak juga diungkap, akan berpengaruh pada proses pengungkapan kasus korupsi ke depan. "Posisi pegiat antikorupsi akan semakin rentan," kata dia, seperti dinukil dari Tempo.co.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR