APBN

Defisit anggaran melebar dan utang membengkak pada awal tahun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berbincang dengan Dirjen Anggaran Askolani saat konferensi pers tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/1/2019).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berbincang dengan Dirjen Anggaran Askolani saat konferensi pers tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/1/2019). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Kinerja fiskal pada awal tahun perlu menjadi perhatian lantaran realisasi defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 melebar dari tahun lalu.

Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran pada akhir Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini lebih tinggi dibanding defisit fiskal periode sama pada 2018 yang sebesar Rp37,7 triliun.

Kondisi defisit Januari 2019 terjadi akibat pertumbuhan penerimaan negara yang tak mampu mengimbangi percepatan belanja negara. Dikutip dari dokumen APBN Kita, total belanja negara telah mencapai Rp153,8 triliun atau mencapai 6,3 persen dari alokasi APBN 2019. Sementara, penerimaan negara baru terkumpul Rp108,1 triliun atau 5 persen dari target sepanjang tahun.

Penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan (pajak serta kepabeanan dan cukai) sebesar Rp89,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp18,3 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp4,6 miliar.

Jika merinci lebih dalam, penerimaan dari pos pajak tercatat sebesar Rp86 triliun atau tumbuh 8,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Penerimaan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas yang tumbuh 38,2 persen (yoy), serta PPh non-migas yang tumbuh sebesar 19,1 persen (yoy). Sementara penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) justru turun 9,2 persen (yoy).

Kendati total penerimaan pajak masih memperlihatkan pertumbuhan, tapi penerimaan pajak dari industri pengolahan mengalami kontraksi. Padahal, sektor ini berkontribusi sebesar 20,8 persen terhadap total penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur turun 16,2 persen yoy menjadi Rp16,77 triliun.

Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, mengatakan penerimaan pajak sektor manufaktur merosot karena nilai restitusi naik karena kebijakan percepatannya.

Restitusi adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Nilai restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bulan lalu memang naik 40,66 persen yoy menjadi Rp16,4 triliun.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menilai masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan kondisi defisit sepanjang tahun jika hanya berdasarkan data Januari 2019.

Hanya saja, Faisal menilai target defisit pemerintah terlalu optimistis. Artinya, tahun ini, ada potensi defisit lebih besar dari target pemerintah.

Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit bisa ditekan ke kisaran 1,84 persen terhadap PDB. Target tersebut menyempit dari target tahun lalu yang mencapai 2,19 persen terhadap PDB dan realisasi tahun lalu yang sebesar 1,76 persen terhadap PDB.

"Angka persisnya saya belum bisa prediksikan tetapi bisa menembus 2 persen dari PDB," ujar Faisal dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (22/2/2019).

Utang membengkak

Guna menutup celah defisit APBN, pemerintah akan lebih gencar melakukan pembiayaan APBN, salah satunya lewat penarikan utang. Sepanjang 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp122,5 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp27,6 triliun.

Alhasil cara ini berdampak pada jumlah utang pemerintah. Hingga akhir Januari 2019, total utang pemerintah telah mencapai Rp4.498,56 triliun atau setara dengan 30,1 persen PDB.

Jumlah utang pemerintah pusat bertambah Rp539,9 triliun jika dibandingkan Januari 2018 yang sebesar Rp3.958,66 triliun. Adapun jika dibandingkan dengan posisi pada Desember 2018, utang pemerintah naik Rp80,2 triliun dari Rp4.418,30 triliun.

Detailnya, utang pemerintah akhir Januari 2019 terdiri dari pinjaman yang sebesar Rp795,79 triliun dan surat berharga negara (SBN) Rp 3.702,77 triliun. Pinjaman sebesar Rp795,79 triliun terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp788,66 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp7,13 triliun.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR