PEMINDAHAN IBU KOTA

Defisit APBN melebar, anggaran pindah ibu kota jadi beban

Pengendara melintas di dekat Masjid Agung Al Ikhlas di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Passer Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pengendara melintas di dekat Masjid Agung Al Ikhlas di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Passer Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. | Bagus Purwa /Antara Foto

Pemerintah telah mengumumkan pemindahan ibu kota akan menghabiskan biaya Rp466 triliun. Sebanyak 19 persen dari jumlah itu akan ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan itu dinilai membebani negara di tengah melebarnya defisit anggaran hingga Juli 2019.

"Di tengah defisit anggaran yang melebar, (biaya pemindahan ibu kota) jadi tidak feasible," ujar Peneliti INDEF, Bhima Yudistira, saat dihubungi Beritagar.id pada Selasa (27/8/2019).

Hingga Juli 2019, defisit anggaran APBN mencapai Rp183 triliun (1,14 persen dari PDB) atau meningkat 21,65 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp151 triliun. Defisit terjadi lantaran pendapatan negara, Rp1.052,8 triliun, lebih rendah dibandingkan belanja negara Rp1.236,5 triliun.

“Tahun depan sampai 2024, dengan kinerja perpajakan rendah, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari minyak dan batubara turun karena harga komoditas rendah. Pemerintah akan berat jika mengandalkan APBN untuk membangun sarana dan prasarana fisik di ibu kota baru,” katanya.

Terlebih, lanut Bhima, rasio pajak masih tercatat 11,5 persen.

Menurut data yang diperoleh INDEF, pembiayaan bunga utang setara dengan 58 persen dana pendidikan senilai Rp500 triliun. Apabila utang meningkat dengan bunga utang yang menjulang, maka beban akan menjadi lebih banyak.

Pembangunan ibu kota di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara akan dibiayai APBN senilai Rp89,47 triliun. Bangunan yang akan dibayar menggunakan duit negara di antaranya infrastruktur pelayanan dasar, seperti istana negara dan fasilitas TNI/Polri, rumah dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta TNI/Polri, dan ruang terbuka hijau.

Selain dari APBN, pembiayaan ibu kota akan dibebankan pada swasta sebanyak 26,2 persen dan dan 54,6 persen dibiayai oleh Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Kerja sama negara dan swasta nanti dari negara (diwakilkan) BUMN,” kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat jumpa pers di Istana Negara, Senin siang (26/8/2019).

Swasta akan diberi kesempatan untuk membangun perumahan, universitas, fasilitas umum seperti jalan tol dan pelabuhan, fasilitas kesehatan, pusat perbelanjaan, dan pusat kegiatan lainnya. Porsi pembiayaan dari swasta yakni Rp122 triliun.

“Swasta akan merasa berat karena pembangunan infrastruktur ini jangka panjang dan tidak semua menghasilkan profit. Bangun gedung kementerian dan lembaga, profit-nya mana? Beda dengan bangun perumahan ASN, properti bisa dijual,” kata Bhima.

Pembangunan yang dibebankan kepada swasta akan tersendat pembebasan lahan jika infrastruktur tersebut dibangun di atas tanah selain milik negara. Alhasil, spekulasi harga tanah menjadi mahal dan ganti rugi pun akan meroket.

Selain swasta, skema pembiayaan juga akan diberikan kepada KPBU yang akan membiayai sejumlah Rp254,4 triliun untuk pembangunan infrastruktur pemerintah lainnya seperti gedung DPR dan penegak hukum, fasilitas kesehatan, museum, dan sarana penunjang lainnya.

“BUMN juga melakukan pekerjaan pembangunan infrastruktur dengan skema penugasan. Ini sedikit melibatkan swasta, kalau pembayaran macet maka membuat swasta trauma,” ucapnya.

“Kalau APBN tidak kuat, swasta tidak minat, ujungnya khwawatir kalau dibebankan BUMN, penugasan dahsyat (banyaknya) dan menggangu likuiditas keuangan. Banyak BUMN yang tidak menghasilkan profit dari proyek yang sudah ada.”

Rencananya, pembangunan ibu kota akan dilakukan secara bertahap. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeldjono menjelaskan fase pertama, meletakkan rencana tata bangunan, akan rampung sebelum 2020.

Setelah tata letak bangunan rampung, akan mulai dibangun gedung-gedung baru untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Pada 2023 hingga 2024, pihaknya menargetkan sejumlah kantor pemerintah sudah mulai pindah.

Eksekusi pembangunan ini akan dilakukan setelah DPR mengesahkan beleid pemindahan ibu kota baru. Kemudian, para pihak, termasuk kementerian, akan membuat peraturan teknis lanjutan.

Untuk mengantisipasi makin melebarnya defisit anggaran, Bhima menyarankan pemerintah perlu mengkaji kembali kondisi ekonomi dan beban yang akan ditanggung. Untuk menggaet swasta, perlu diberikan insentif yang menggiurkan.

“Insentif fiskal dan non-fiskal, misalnya membantu proses pembebasan lahan, pembantuan perizinan konstruksi, juga kepastian hukum. Kalau presiden bukan Jokowi tahun 2024, ini bisa batal. Kepastian swasta gimana? Kepastian regulasi dulu dan komitmen pemerintah harus diberikan,” ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR