MENJELANG PILPRES 2019

Deklarasi kampanye damai, Rommykoco, dan WO-nya SBY

Dua calon Presiden Indonesia, Joko Widodo (kiri) dan Prabowo Subianto, berjalan bergandengan dalam acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Dua calon Presiden Indonesia, Joko Widodo (kiri) dan Prabowo Subianto, berjalan bergandengan dalam acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). | Adi Weda /EPA-EFE

Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 resmi dimulai. Perebutan kursi nomor satu di pemerintahan dan parlemen tersebut diawali dengan acara Deklarasi Kampanye Damai yang diselenggarakan Komite Pemilihan Umum (KPU) di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Acara tersebut dihadiri oleh dua calon presiden dan wakil presiden yang akan mengikuti Pemilihan Presiden RI 2019--pasangan nomor urut 1, Joko "Jokowi" Widodo-Ma'ruf Amin, dan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga "Sandi" Uno--juga beberapa calon anggota legislatif tingkat pusat.

Sebelum acara deklarasi dimulai, Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi sempat diarak keliling Monas. Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Bali, sementara Prabowo memakai baju khas daerah Jawa Tengah.

Ketua KPU, Arief Budiman, menyatakan acara tersebut dilangsungkan untuk mengedukasi masyarakat sekaligus memperkenalkan para kandidat yang mengikuti Pilpres dan Pileg 2019.

Selain itu juga untuk meminta para peserta Pemilu 2019 untuk berkampanye dengan damai, menjauhi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), mencegah penyebaran kabar bohong (hoaks) yang berpotensi memanaskan suasana dan memecah-belah bangsa.

Arief juga meminta peserta untuk tidak saling menghujat dan memastikan tidak menggoda calon pemilih dengan politik uang.

"Manfaatkan masa kampanye sebaiknya dengan menawarkan visi, misi, dan program kampanye," ujarnya dalam CNN Indonesia. "Tema yang diangkat dalam kegiatan ini adalah kampanye damai anti hoaks untuk menjadikan pemilih berdaulat agar negara kuat," katanya.

Selain berlangsung damai, kata Arief, kampanye diharapkan dapat memberikan pendidikan politik kepada pemilih dan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih.

Berdasarkan data International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), sejak pemilu pertama pada era reformasi tahun 1999, jumlah pemegang suara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif terus berrtambah. Pada Pemilu 2014 bahkan mencapai 32,4 persen.

Sementara pada Pilpres 2014, mengutip detikcom, partisipasi pemilik suara juga turun menjadi 69,58 persen dari 71,17 persen pada Pilpres 2009.

Pekan lalu, Arief menyatakan KPU memasang target angka partisipasi dalam pemilu kali ini bisa mencapai 77,5 persen.

Pada Rabu (5/9) KPU telah mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai 187 juta orang--185.732.093 di dalam negeri dan 2.049.791 pemilih di luar negeri. Namun pada Minggu (16/9), KPU mengumumkan bahwa DPT final akan ditetapkan dalam 60 hari untuk membereskan berbagai masalah, termasuk DPT ganda.

Deklarasi Kampanye Damai juga merupakan upaya KPU untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya persaingan panas yang berlarut, seperti yang terjadi usai Pilpres 2014.

Persaingan kedua kubu saat itu, pun kabar hoaks yang ramai beredar, nyaris memecah-belah Indonesia, bahkan masih menyisakan permusuhan antara pendukung kedua kubu hingga hari ini.

Ada tiga janji yang diucapkan bersama oleh para peserta pemilu, yaitu:

  1. Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
  2. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi SARA, dan politik uang;
  3. Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah itu, sebagai simbol perdamaian, para peserta Pemilu 2019 melepaskan burung dara ke angkasa dan menandatangani pakta ikrar yang telah diucapkan.

Masa kampanye Pemilu 2019 akan berlangsung hingga 13 April 2019. Setelah tiga hari masa tenang, 14-16 April, pemungutan suara akan berlangsung 17 April secara serentak di seluruh Indonesia.

Kostum Gatotkaca Rommy dan WO-nya SBY

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy (tengah) mengenakan kostum tokoh pewayangan Gatot Kaca saat menghadiri Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy (tengah) mengenakan kostum tokoh pewayangan Gatot Kaca saat menghadiri Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). | Muhammad Adimaja /Antara Foto

Selain kehadiran dua pasang capres dan cawapres tersebut, ada dua hal yang menarik perhatian pada Deklarasi Kampanye Damai tersebut.

Hal pertama yang jadi pusat perhatian peserta dan masyarakat yang datang ke kawasan Monas adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy.

Saat para ketum partai lainnya datang mengenakan pakaian daerah, Rommy--sapaan akrab sang ketum PPP--hadir mengenakan kostum jagoan wayang, Gatotkaca, lengkap dengan riasan dan kumis palsu yang tebal.

Kontan banyak yang lalu mengerubunginya dan mengajak berfoto bersama.

Menurut Rommy kepada media, pemilu serentak yang akan berlangsung di Indonesia tahun depan melibatkan jumlah pemilih yang amat banyak. Oleh karena itu butuh pahlawan lokal, seperti Gatotkaca, untuk mengamankan jalannya pemilu.

"Maka itu butuh superhero lokal untuk bangkit dari jonggring saloka kahyangan khusus turun untuk mengamankan," jelas dia, dikutip Okezone.

Rommy menampik komentar bahwa aksinya itu dilakukan untuk menarik perhatian pemilih milenial. "Milenial gak suka Gatotkaca, kali. Tapi, insyaallah, milenial suka Rommykoco," candanya.

Calon presiden Indonesia Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjelang dimulainya Karnaval Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Jakarta (23/9/2018). Susilo lalu "walk out" dari acara tersebut karena melihat beberapa hal yang menurutnya melanggar kesepakatan.
Calon presiden Indonesia Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjelang dimulainya Karnaval Deklarasi Kampanye Damai di Monas, Jakarta (23/9/2018). Susilo lalu "walk out" dari acara tersebut karena melihat beberapa hal yang menurutnya melanggar kesepakatan. | Adi Weda /EPA-EFE

Pusat perhatian kedua adalah Presiden ke-6 RI dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memutuskan walk-out dari acara padahal sempat mengendarai mobil golf menuju Monas.

Saat karnaval baru dimulai, SBY dilaporkan Republika.co.id merasa tidak nyaman dengan teriakan para pendukung Jokowi, juga dengan keberadaan atribut-atribut partai di jalur karnaval itu.

"Demokrat tertib sesuai aturan, tapi yang lain sudah berkampanye," kata SBY. Akibatnya, Partai Demokrat (PD) tidak menandatangani pakta kampanye damai.

Sekjen PD, Hinca Panjaitan, dikutip Kontan.co.id, menyatakan mereka telah menyampaikan protes kepada Ketua KPU, Arief Budiman.

Walau tidak jadi ikut menandatangani pakta kampanye damai, Hinca menyatakan PD akan tetap menggelar kampanye Pemilu 2019 yang aman dan damai.

Sementara itu, Komisioner KPU, Hasyim Asyari, menjelaskan dalam Kompas.com bahwa atribut partai yang dipersoalkan oleh PD dan SBY itu berada di luar area deklarasi. KPU, menurutnya, tidak punya tanggung jawab terhadap atribut yang terpajang di luar area itu.

"Kalau pun ada yang bawa bendera bawa atribut terkait dukung mendukung paslon (pasangan calon) tertentu, itu di luar arena deklarasi damai yang sudah ditentukan oleh KPU, karena tadi kan memang karnavalnya keluar area yang ditentukan," kata Hasyim.

Catatan redaksi: pada paragraf ke-9 sebelumnya tertulis "..., jumlah pemegang suara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif terus menurun." Seharusnya "...,jumlah pemegang suara yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif terus bertambah."
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR