PELEMAHAN KPK

Demo mahasiswa saat pelantikan Jokowi ditentang banyak pihak

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Kalbar Peduli KPK menggelar aksi Kamek Bersama KPK di Taman Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019).
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Kalbar Peduli KPK menggelar aksi Kamek Bersama KPK di Taman Digulis, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (13/9/2019). | Jessica Helena Wuysang /ANTARA FOTO

Rencana aksi demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah kampus dan sejumlah organisasi massa saat pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 ditentang banyak pihak, mulai dari eksekutif hingga legislatif.

"Demonstrasi itu kan sah-sah saja tentu dijamin oleh konstitusi. Kalau lah ada pesan yang ingin disampaikan mendekat pelantikan, monggo saja. Cuma jauh lebih bagus kalau pesan itu difasilitasi agar pesannya bisa lebih tertata dengan baik. Setelah pelantikan kami bisa memfasilitasi," kata Tenaga Alhi Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin seperti dilaporkan detikcom.

Alih-alih menghabiskan hari Minggu dengan demo, Ali justru meminta mahasiswa untuk beristirahat dan melakukan pekerjaan domestik.

Larangan demo juga datang dari Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad yang menilai aksi bakal memperburuk citra Indonesia di depan negara lain. Hal ini selaras dengan permintaan Ketua MPR Bambang "Bamsoet" Soesatyo.

"Ini bukan hanya persoalan pelantikan Presiden Jokowi-K.H. Maruf Amin saja. Tetapi, lebih besar lagi menyangkut harga diri bangsa Indonesia. Jika pelantikan presiden tidak aman maka negara lain akan memandang rendah serta mencibir bangsa Indonesia," kata Bamsoet.

Menurutnya, Indonesia akan dianggap sebagai negara dengan kondisi politik tidak stabil yang kemudian berpengaruh terhadap investasi Sebab, imaji yang akan timbul adalah bahwa politik negara tidak stabil. "Ujung-ujungnya adalah rakyat juga yang dirugikan," katanya.

Sederet petinggi negara lain bakal hadir, seperti Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei, Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Wakil Presiden Tiongkok, Wang Qishan.

Tuntutan Perppu

Aksi turun ke jalan sebagai bentuk kekecewaan karena Presiden Joko "Jokowi" Widodo tak segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). BEM memberikan tenggat waktu hingga 14 Oktober 2019 kepada presiden.

Jika Perppu KPK tak diteken, maka revisi UU KPK yang baru dan telah disepakati presiden dan DPR akan berlaku. Beleid ini dianggap melemahkan lembaga antikorupsi dna menghambat pemberantasan korupsi.

Penolakan revisi UU KPK menjadi satu poin penting dalam tuntutan serangkaian demo yang terjadi sepanjang September 2019 lalu di berbagai kota dan puncaknya pada 24-25 September 2019.

"Ya kan dia (mahasiswa) mesti tahu, mengeluarkan Perppu itu bukan serta-merta menyelesaikan apa yang mereka harapkan terkait dengan revisi. Presiden punya pertimbangan untuk mengeluarkan perppu atau tidak. Itu hak subjektif presiden, presiden yang punya kewenangan. Kami tidak tahu," ucap Ali.

Di situasi 10 hari menjelang pelantikan, Fadel beranggapan langkah politik mengeluarkan Perppu bagi Jokowi adalah hal yang sulit, sementara desakan terus menderas.

"Saya mendengar bahwa presiden mengatakan 'Ya sudah, kita biarkan saja masyarakat mengajukan judicial review (uji material) ke MK (Mahkamah konstitusi).' Nah jadi nampaknya ada beberapa kelompok masyarakat yang ingin mengajukan ke MK, ya sudah kita tunggu saja proses tersebut'," kata Fadel.

Pada 20 September 2019, sebanyak 18 mahasiswa menggugat UU KPK ke MK. Satu dari sejumlah gugatan yakni meminta hakim konstitusi untuk mengkaji ulang persyaratan calon pimpinan KPK.

Gugatan juga mengalir dari Pusat Analisis Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada yang meminta uji materi terhadap aturan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sistem kepegawaian KPK, dan aturan penyadapan. Uji formil juga akan diajukan lantaran prosedur pengesahan yang tidak terbuka. Uji formil dan materi serupa juga diajukan 25 advokat.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR