PERATURAN DAERAH

Denda Rp50 juta bagi pemberi uang pada pengemis di Palembang

Pemandangan Kota Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (17/10/2018).
Pemandangan Kota Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (17/10/2018). | Nova Wahyudi /Antara Foto

Walau merasa iba, jangan sembarangan memberi uang kepada para gelandangan dan pengemis di Palembang, Sumatra Selatan. Ada denda besar, bahkan hukuman kurungan, yang menanti jika ketahuan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatra Selatan, mengingatkan adanya sanksi bagi warga yang memberi uang ke pengemis, gelandangan dan anak jalanan. Jika kedapatan memberikan uang, pemberinya akan dikenakan denda yang tak sedikit, yakni sebesar Rp50 juta dan hukuman penjara selama tiga bulan.

Penangkapan warga yang melanggar perda tersebut akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palembang.

Adapun kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2013 Kota Palembang, tentang pembinaan pengemis, gelandangan, anjal dan orang gila.

Hingga kini belum pernah ada masyarakat yang tertangkap karena melanggar aturan ini. Pemerintah pun telah melakukan sosialisasi tegas kepada pengemis, gelandangan, anak jalanan, dan orang gila di jalanan. Apabila masih meminta-minta di jalan, mereka akan ditindak tegas dengan dirumahkan di penampungan Dinsos Palembang.

Sayangnya meski jumlahnya terus menurun, perjanjian itu dianggap belum efektif. Sebab masih banyak dari mereka yang akhirnya harus dibawa ke rumah penampungan.

Pada 2017, jumlah yang terjaring bisa mencapai 400 orang. Jumlah ini menurun pada tahun 2018 yang hanya terjaring sebanyak 200 orang. Menurut data, rata-rata pengemis yang terjaring berasal dari luar Palembang.

Kendati demikian, menurut Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Palembang Ikhsan Tosni, mereka tidak membatasi para warga untuk membantu masyarakat kurang mampu, namun harus sesuai peruntukan yang resmi dan terdaftar.

“Kita tidak melarang untuk bersedekah, hanya tempatnya yang resmi dan terdaftar, bukan di jalanan,” ujarnya kepada Liputan6.com, Sabtu (9/2/2019).

Ikhsan pun mengimbau agar masyarakat sadar untuk tidak memberikan uang kepada pengemis dalam bentuk apapun.

"Masyarakat juga harus mendukung, kalau pengemis tidak dikasih uang, mereka akan pergi. Kalau ada yang melihat pengemis, kami juga imbau agar melaporkan, supaya bisa langsung ditindak," ujarnya lagi, dikutip Kompas.com, Selasa (5/2).

Palembang bukan kota pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menerapkan denda sebesar itu bagi pemberi uang kepada pengemis. Kota Pekanbaru, Riau, sudah menerapkannya lebih dulu. Denda sebesar Rp50 juta kepada pemberi dan penerima itu termaktub dalam Perda Kota Pekanbaru No 12 tahun 2008.

Akan tetapi implementasi dari Perda tersebut dinilai belum efektif oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono. Sigit, dalam TribunPekanbaru, menyatakan penertiban yang dilakukan belum berhasil mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di ibu kota Provinsi Riau tersebut.

Beberapa kota lain di Indonesia pun memiliki peraturan yang sama, meski sanksi yang dikenakannya beragam dan tak sebesar di Palembang dan Pekanbaru.

Kabupaten Pati, Jawa Tengah, misalnya, memiliki aturan serupa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang denda memberi pengemis.

“Baik yang meminta-minta ataupun yang memberi dikenakan denda sebesar Rp1 juta," jelas Kabid Tibumtranmas, Udhi Harsilo Nugroho, seperti dikutip Patinews, Sabtu (13/01).

Peraturan itu disampaikan kembali setelah adanya pengemis di Pati yang viral karena memiliki tabungan hingga Rp900 juta.

Kabupaten lain di Jawa Tengah, Kudus, juga punya aturan serupa. Pemberi uang kepada pengemis atau gelandangan bakal mendapatkan sanksi 10 hari kurungan atau denda maksimal Rp 1 juta. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2017 tentang penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

"Kalau sampai ada yang memperalat, dalam arti mereka yang mempekerjakan orang untuk mengemis akan mendapatkan sanksi denda sebesar Rp 20 juta dan kurungan selama enam bulan,” kata Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kudus, Sutrimo, kepada TribunJateng.

Ibu Kota RI pun tak ketinggalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya peraturan yang mengatur soal itu, yakni Pasal 40 Peraturan Daerah DKI No. 8 Tahun 2007. Setiap orang dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil.

Pasal yang sama juga melarang setiap orang membeli dari pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Ancaman hukuman untuk pengemis maupun pemberi uang adalah kurungan sepuluh hari sampai 60 hari atau denda Rp100.000 hingga Rp20 juta. Penjaringan oleh Satpol PP pun secara rutin dilakukan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR