PENGELOLAAN SAMPAH

Denda tak murah untuk kantong plastik di DKI

Foto ilustrasi. Kasir melayani konsumen berbelanja kebutuhan menggunakan kantong plastik di salah satu toko ritel, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/12/2018).
Foto ilustrasi. Kasir melayani konsumen berbelanja kebutuhan menggunakan kantong plastik di salah satu toko ritel, di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/12/2018). | Risky Andrianto /AntaraFoto

DKI Jakarta berencana menerapkan denda yang tak murah untuk penggunaan kantong plastik alias keresek. Denda itu bahkan bersifat "paksaan" dengan rentang nilai antara Rp5 juta hingga Rp25 juta.

Subjek yang bisa dikenakan denda tak pandang bulu; mulai dari pengusaha yang masih memproduksi plastik, pengelola tempat perbelanjaan, pedagang, hingga pengguna.

Denda akan mulai berlaku bersamaan dengan penerbitan peraturan gubernur (pergub) larangan penggunaan kantong plastik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengaku pergub--dalam bentuk draf--sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menunggu tanda tangan dari Gubernur Anies Baswedan.

Adji, mengutip detikcom, memasang target pergub tersebut mulai berlaku pada tahun mendatang, dengan diikuti masa sosialisasi dan edukasi selama enam bulan pertama.

"Kita akan menyosialisasikan kepada semua, baik itu ritel, pasar-pasar, sekolah-sekolah, dan lain-lain, agar tidak lagi menggunakan kantong keresek ini," sebut Adji, Selasa (18/12/2018).

Melalui aturan ini, Adji berharap penggunaan plastik di Jakarta bakal berkurang dan berkorelasi dengan volume sampah yang tidak bisa diurai ini. Sayangnya, Adji tidak memerinci dengan detail berapa persentase pengurangan sampah tersebut.

"Sekali lagi, di dalam pergub ini kami akan lebih mengoptimalkan penerapan terhadap sanksi itu. Harus ada upaya mengajak semua warga Jakarta, mulai sekarang kita mengurangi sampah," tegasnya.

Berkenaan dengan sosialisasi, Direktur Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Arief Nasrudin mengaku telah menyolong "start" dengan menyebarkan informasi larangan penggunaan kantong plastik di 153 pasar yang berada di bawah kelolaannya.

Sebagai gantinya, para pedagang disarankan menggunakan tas ramah lingkungan yang terbuat dari bahan kain atau daur ulang lainnya. Selain itu, pedagang juga diminta aktif menyiarkan informasi ini agar perilaku serupa juga dilakukan para pembeli.

"Cuma memang tantangannya di pasar tradisional. Sosialisasi yang pertama kami lakukan karena itu bentuk dari proses untuk masyarakat paham tentang kesadaran akan bahayanya kantong plastik," ucap Arief dalam KOMPAS.com.

Soal pelarangan penggunaan kantong plastik ini DKI bukan pencetusnya. DKI malah tergolong ketinggalan dibanding beberapa kota lain di Tanah Air.

Di Kota Bogor, Jawa Barat, larangan ini sudah mulai diterapkan per 1 Desember 2018. Larangan mengacu pada Peraturan Wali Kota No 61 Tahun 2018 yang terbit sejak 23 Juli 2018.

Namun Bogor tak sebengis DKI dengan memberikan denda bagi pelanggarnya. Landasan hukum yang ditandatangani Wali Kota Bogor Bima Arya itu hanya menyebutkan soal pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi.

Begitu juga dengan kota-kota seperti Balikpapan (Kalimantan Timur) dan Ambon (Maluku) yang menerapkan aturan serupa seperti Bogor sejak April 2018 dan tahun lalu.

Urusan sampah plastik di Indonesia ini makin jadi perhatian setelah penemuan sampah basah seberat 5,9 kilogram dalam perut paus sperma yang mati di Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pertengahan November 2018.

Indonesia jadi sorotan. Bukan tanpa data. Di Indonesia, jumlah sampah plastik berbentuk sedotan--menurut data Divers Clean Action pada 2017--jika direntangkan bisa mencapai jarak 16.874 km. Ini jarak dari Jakarta ke kota Mexico City di Meksiko atau tiga kali keliling Bumi.

Dalam satu dekade, sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia per tahunnya. Dari jumlah itu, hampir 95 persen kantong plastik menjadi sampah. Sedangkan tanah butuh waktu sangat lama mengurai sampah plastik.

Melihat fakta dan data, World Wild Fund for Nature (WWF) Indonesia pun menilai pencemaran sampah plastik di laut Indonesia sudah pada taraf darurat dan perlu penanganan yang serius. WWF dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) pun mendesak pemerintah melarang dengan tegas pemakaian sedotan dan kantong plastik.

Pemerintah, di pihak lain, mengaku tengah menggodok aturan pemungutan cukai plastik. Namun, aturan yang sebelumnya ditargetkan rampung Mei 2018 ini tak kunjung berlaku hingga saat ini.

Memutus mata rantai plastik membuat pemerintah berada di posisi yang sulit. DPR sebenarnya sudah sepakat. Namun, Kementerian Perindustrian dan kalangan pengusaha plastik tak sepakat dengan penarikan cukai untuk plastik.

"DPR sudah oke. Tapi, Kemenperin takut itu mengganggu industri. Apalagi, industri kecil dan menengah (IKM) porsinya cukup besar, takut memberatkan," kata Menurut Plt Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Kemenkeu Nugroho Wahyu, awal Juli lalu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR