Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana saat wawancara di kantor hukum miliknya, INTEGRITY, di bilangan Tanahabang, Jakarta Pusat, awal November lalu.
Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana saat wawancara di kantor hukum miliknya, INTEGRITY, di bilangan Tanahabang, Jakarta Pusat, awal November lalu. Wisnu Agung Prasetyo / Beritagar.id
MEIKARTA

Denny Indrayana: Rugi dua kali kalau Meikarta berhenti

Denny beralasan dengan membantu PT MSU, ia sekaligus dapat menyelesaikan persoalan para pembeli Meikarta yang sudah terlanjur membeli unit properti.

Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali menjadi pemberitaan. Dia jadi pusat perhatian karena menjadi kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU).

Perusahaan tersebut adalah anak usaha Grup Lippo yang sedang berkasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)—karena diduga menyuap sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta, Bekasi, Jawa Barat.

Denny jadi sorotan mengingat sosoknya yang merupakan aktivis antikorupsi. Bahkan, dalam tweet-nya beberapa tahun silam, Denny mengatakan pengacara koruptor sama dengan koruptor. "Advokat koruptor adalah koruptor itu sendiri. Yaitu advokat yg membela kliennya yg nyata2 korupsi, menerima bayaran dari uang hasil korupsi," tulis Denny dalam akun Twitter-nya.

Ia akui mendapat komentar pro dan kontra dari lingkungannya ketika memutuskan jadi pengacara PT MSU. Namun, banyak juga pihak yang akhirnya mendukung keputusannya. “Lippo ini sudah retainer saya, sejak awal. Sejak saya buka kantor ini (kantor hukum INTEGRITY),” kata Denny saat wawancara di kantor hukum miliknya, INTEGRITY, di bilangan Tanahabang, Jakarta Pusat, awal November lalu.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap terkait dengan pengurusan izin proyek Meikarta. KPK menyangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat dinas di Pemerintah Kabupaten Bekasi menerima fee komitmen dengan total Rp 13 miliar untuk memuluskan proses perizinan proyek pembangunan Meikarta tahap pertama.

Suap tersebut diduga diberikan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan konsultan Lippo Group.

Kepada Tim Beritagar.id, Denny menegaskan akan tetap menangani kasus ini dalam koridor moral antikorupsi. Selama satu jam lebih Denny bicara gamblang seputar masalah Meikarta itu. Berikut percakapannya:

Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana saat wawancara di kantor hukum miliknya, INTEGRITY, di bilangan Tanahabang, Jakarta Pusat, awal November lalu.
Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana saat wawancara di kantor hukum miliknya, INTEGRITY, di bilangan Tanahabang, Jakarta Pusat, awal November lalu. | Wisnu Agung

Sebagai aktivis antikorupsi, sekarang Anda justru menjadi kuasa hukum PT MSU yang tersandung kasus korupsi. Kenapa?
Saya menerima tawaran itu dengan beberapa conditions. Lagi pula saya tidak menangani perkara korupsi dan litigasinya di KPK.

Maksudnya Anda memosisikan diri untuk non-ligitasinya (penyelesaian sengketa di luar pengadilan) saja?
Ya. Saya di non-ligitasinya. Di perkara-perkara yang tidak terkait dengan korupsinya. Jadi, kalau isu korupsinya, ya sudah, serahkan penuh pada KPK saja, gitu.

Hal-hal apa di proyek Meikarta yang tidak terkait dengan kasus korupsinya?
Banyak, PT MSU kan banyak isu. Misalnya perjanjian dengan vendor dan para pembeli. Kalau kasus korupsinya, monggo tim lawyer lain yang bergerak. Saya enggak di sana. Saran saya, mengaku saja dan fully cooperative kepada KPK.

Yang ramai juga, Anda pernah menyebut advokat koruptor sama dengan koruptor, tapi kini malah membela PT MSU, bagaimana menjelaskannya ke publik?
Ha-ha. Tweet saya itu adalah advokat koruptor adalah koruptor itu sendiri. Ya maksudnya itu untuk orang yang dalam menangani perkara dengan menghalalkan segala cara, membabi buta, menyuap hakim, jaksa, polisi, dan seterusnya.

Clear. Bukan advokatnya. Tapi the way si pengacara itu menangani perkara, yaitu dengan cara-cara koruptif.

Ya karena tweet itu beberapa kalangan mengesankan Anda jadi tidak konsisten…
Ini soal cara menulis di Twitter saja supaya menarik. Kan seperti cara-cara media menulis judul. Tweet kan pendek-pendek begitu. Lalu, saya juga bukan advokat mereka (PT MSU) di KPK-nya. Jadi sebenarnya gampang menjelaskan itu.

KPK keberatan dengan poin-poin siaran pers yang Anda buat. Seolah-olah pernyataan KPK jadi legitimasi untuk meneruskan proyek Meikarta…
Yang begitu-begitu biasa lah. Saya kan bilang begini, ini pembangunan Meikarta, tetep jalan enggak?

Ya, kita harapkan bisa berjalan. Itu kan dua hal yang berbeda. Kasus di KPK, ya silakan terus jalan. Bagaimana investasi? Kalau masih visible, kenapa gak jalan saja.

Tapi KPK menegaskan enggak pernah menyampaikan soal kelanjutan proyek itu kan?
Nah, yang Febri (KPK) bilang keberatan adalah seakan-akan saya dianggap mendahului. Padahal enggak. Tapi kalau poin saya itu salah, saya minta maaf. Ini tanggung jawab saya. Beres.

Apakah Anda melihat pembangunan Meikarta ini ada indikasi yang tidak beres di awal-awal?
Saya gak terlalu detail. Ya sebagaimana Anda-Anda juga tangkap isu Meikarta selama ini saja.

Sebenarnya kapan Anda ditunjuk menjadi kuasa hukum PT MSU?
Selasa minggu lalu, tanggal enam belas ya? (Oktober 2018).

Anda pasti mengikuti kan pemberitaan soal Meikarta?
Siapa yang enggak mengikuti Meikarta? Promonya kan besar-besaran. Saya melihat beritanya dari Melbourne. Jadi enggak terlalu perhatikan juga.

Promo besar-besaran padahal belum selesai bahasan tata ruangnya di DPRD ya ?
Kalau masalah itu saya akan lihat dulu dokumennya. Baru nanti ditentukan langkah selanjutnya. Saya sedang pelajari dokumennya. Banyak sekali. Mulai dari perizinan IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah), IMB, Amdal dan lain-lain. Prinsipnya proyek ini visibel, meski ada hal yang harus dibereskan.

Apa yang masih belum beres?
Misalnya yang berhubungan dengan vendor dan pembeli. Ya itu akan kita selesaikan. Saya mendorong begitu. Kalau proyek ini dihentikan, maka rugi dua kali. Perusahaan rugi, pembeli juga rugi.

Persoalan apa dari proyek Meikarta ini yang terkait dengan kasus korupsi Bupati Bekasi dan DPRD-nya?
Kalau Anda tanya tentang kasusnya saya enggak mau menyentuh itu. Misalnya, siapa sih yang minta? Siapa sih yang memberi? Saya enggak mau bicara itu, karena KPK sedang bekerja.

Mereka lebih paham dan tahu lebih banyak. Jadi saya ini menangani non-litigasinya saja, contohnya soal pembeli.

"Saya mendorong teman-teman di PT MSU itu menyelesaikan hal yang belum beres. Apa yang dijanjikan pokoknya harus dipenuhi."

Denny Indrayana

Sudah banyak pembeli yang menghubungi Anda?Banyak, lewat telepon, email, Whatsapp. Sikap pembeli itu beragam, dari yang ekstrem kiri sampai kanan, itu ada.

Jadi ya serah terima kunci pada Februari tahun depan kepada pembeli?
Saya bukan enggak mau jawab. Prinsipnya saya mendorong teman-teman di PT MSU itu menyelesaikan hal yang belum beres. Apa yang dijanjikan pokoknya harus dipenuhi.

Janji-janji infrastruktur bisa jadi enggak sesuai kan, karena yang dibangun juga baru berapa persen…
Ya namanya cara promosi dan marketing. Apakah itu keliru atau enggak, saya dan teman-teman bisa beda pandangan.

Soalnya banyak pengaduan terhadap pengembang yang melenceng dari janji atau iklan di awal promosi, itu kan merugikan pembeli?
Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Tulus dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Saya tanya dari sisi konsumen apakah ada yang perlu dibahas atau tidak. Kalau soal pola marketing YLKI bilang harusnya begini, ya saya akan setuju.

Padahal dulu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan memastikan semua perizinan Meikarta tak ada masalah ya?
Soal itu saya menahan diri untuk ikut komentar, karena akan politis. Saya lebih konsern dengan masalah proteksinya. Misalnya kalau ada yang mau refund, penyerahan kunci dan lainnya.

Mungkin enggak Meikarta ini masuk kategori kejahatan korporasi. Dulu kan tahun 2010, PT. Giri Jaladhi Wana juga ditutup karena kasus korupsi?
Begini. Ligitasi itu sudah masuk KPK juga kan. Jawaban saya sama dengan yang tadi.

Kira-kira akan bernasib seperti PT. Giri Jaladhi itu?
Jangan kira-kira, itu spekulatif. Saya serahkan sepenuhnya kepada KPK. Sekali lagi, kata kuncinya adalah kita kooperatif.

Apakah Anda merasa Lippo Group memanfaatkan Anda yang merupakan mantan Wamenkumham, sehingga punya akses ke pemerintahan?
Saya tidak tahu persis. Tentu mereka ada pertimbangan-pertimbangan saat memilih lawyer. Kalau saya sih bekerja semampu dan seprofesional saya saja. Siapapun, termasuk buruh juga kita akan bantu.

Anda meninggalkan pekerjaan sampingan menjadi sopir di Melbourne dong ya he-he
Ha-ha itu ada yang tidak akurat dalam pemberitaannya. Saya hanya bantu teman di sana. Tapi lumayan, sehari bisa dapat lima ratus dolar. Lumayan kan? Saya sambil menyambi menulis buku dan jurnal.

Kalau menjadi pengacara PT MSU, berapa per hari atau bahkan per jam?
Eh, jangan dong. Itu ada confidentiality client. Saya menghindari bicara fee.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR