Deretan nama besar dalam kasus dugaan korupsi e-KTP

Sejumlah Jaksa Penuntut Umum KPK membawa berkas perkara kasus dugaan korupsi proyek E-KTP ke dalam gedung pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/3).
Sejumlah Jaksa Penuntut Umum KPK membawa berkas perkara kasus dugaan korupsi proyek E-KTP ke dalam gedung pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (1/3). | M Agung Rajasa /ANTARA FOTO

Janji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Jumat pekan lalu benar-benar terwujud. Hari ini, dalam sidang perdana kasus dugaan mega korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa dua mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, Jaksa Penuntut Umum, memberberkan sejumlah nama besar yang ikut bancakan proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

Ada banyak nama yang terungkap dalam surat dakwaan jaksa itu. Namun dari puluhan nama itu ada nama besar yang cukup populer. Di antaranya:

1. Ketua DPR Setya Novanto menerima 11 persen atau Rp574,2 miliar

2. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang saat itu menjadi anggota DPR periode 2009-2014 menerima USD84.000 atau Rp1,1 miliar

3. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang kala itu menjadi pimpinan Komisi II disebut menerima USD520.000

4. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, yang kala itu menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran disebut menerima USD1,2 juta

5. Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng menerima sebesar USD1,4 juta

6. Mirwan Amir yang menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran menerima USD1,2 juta

7. Anggota Badan Anggaran dari PKS Tamsil Lindrung sebesar USD700.000

8. Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menerima USD4,5 juta atau lebih dari Rp60 miliar

9. Mantan Ketua DPR Ade Komarudin disebut menerima USD100 ribu

10. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum USD5,5 juta

11. Anggota Komisi II dari PKS Jazuli Juwaini disebut menerima USD37 ribu

Jaksa Penuntut Umum membeberkan saat proyek itu bakal dilakukan Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri yang mengurusi proyek e-KTP, intens bertemu Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

Dalam pertemuan itu, Narogong mengajak serta terdakwa Irman yang kala itu menjabat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Pertemuan dengan Novanto dilakukan untuk memastikan Fraksi Partai Golkar mendukung anggaran proyek e-KTP itu.

Tak sampai di situ, beberapa hari kemudian terdakwa bersama Andi Narogong dan Diah Anggraini (mantan Sekjen Kemendagri) kembali bertemu Setya di Hotel Gran Melia, Jakarta. "Dalam pertemuan ini, Novanto menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional," kata jaksa KPK seperti ditulis BBC Indonesia.

Beberapa hari kemudian, Irman dan Andi Narogong kembali menemui Novanto di ruang kerjanya di lantai 12 Gedung DPR. Dalam pertemuan itu, Novanto mengaku akan mengkondisikan pimpinan fraksi lainnya. Dalam pertemuan itu, Novanto berjanji akan berkoordinasi dengan pimpinan fraksi lainnya di DPR.

Setelah beberapa kali melakukan pertemuan, Usai melakukan beberapa kali pertemuan, DPR dipastikan sepakat menyetujui anggaran Rp5,9 triliun dengan 'pengawalan' dari Partai Golkar dan Partai Demokrat. Pengawalan ini tentu tak gratis. Para anggota DPR meminta 'jasa' pengawalan.

"Guna merealisasikan pemberian fee tersebut, Andi Agustinus alias Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum (mantan Ketua Uum Partai Demokrat), dan Muhammad Nazaruddin (mantan Bendahara Umum Partai Demokrat) tentang rencana penggunaan anggaran KTP Elektronik yang kurang lebih senilai Rp 5,9 triliun," ujar jaksa KPK.

Jaksa lantas merinci detil distribusi anggaran itu.

1. Sebesar 51 persen atau Rp2.662.000.000.000 dipergunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek

2. Sebesar 49 persen atau Rp2.558.000.000.000 dibagi-bagikan kepada:

  • Beberapa pejabat Kemendagri termasuk dua terdakwa sebesar 7 persen atau Rp365.400.000.000
  • Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau Rp261.000.000.000
  • Setya Novanto dan Andi Narogong sebesar 11 persen atau Rp574.200.000.000
  • Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin sebesar 11 persen atau Rp574.200.000.000
  • Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen atau Rp783.000.000.000
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR