KRIMINALITAS

Desakan hukuman kebiri untuk tentara desertir pelaku pedofilia

Ilustrasi penculikan seorang anak.
Ilustrasi penculikan seorang anak. | Crafter /Shutterstock

Adrianus Pattian (25), terduga pelaku penculikan dan pencabulan tujuh anak di Kendari, Sulawesi Tenggara, kini sedang menghadapi proses hukum. Muncul desakan agar, selain dipenjara, pelaku juga dikebiri, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hukuman kebiri memang diakui hukum di Indonesia. Pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu UU No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Hukuman kebiri, menjadi salah satu tuntutan tambahan kepada pelaku agar menghilangkan syahwat pedofilianya. Meski demikian, hukuman kebiri kepada tersangka pedofilia belum pernah dijatuhkan di Indonesia.

Direkur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, Anselmus AR Masiku, Jumat (3/5/2019), mengatakan bahwa hukuman kebiri layak untuk dijatuhkan kepada Adrianus. Kejahatan yang diduga dilakukannya termasuk tindak krimial serius dan amat meresahkan masyarakat.

"Kami akan usulkan agar pelaku ini dapat dituntut dengan hukuman kebiri. Sebab, ada tujuh anak yang jadi korbannya," tegasnya. "Itu ada aturannya dan sudah legal di Indonesia."

Jadi, lanjut Anselmus, tak hanya pasal penculikan dan pencabulan anak di bawah umur sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dijatuhkan kepada terduga pelaku.

Untuk kasus penculikan dan pencabulan, terduga pelaku bisa mendekam di penjara minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup.

Sejauh ini, ada lima anak yang resmi melaporkan kasus ini ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kendari. Dua korban enggan melapor karena dikabarkan masih syok.

Selain advokasi, P2TP2A Kendari bersama Rumpun Perempuan serta tenaga psikolog Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Kendari ikut mendampingi korban dalam memulihkan trauma.

Kepala Bidang Layanan P2TP2A Supina Watin mengaku, mayoritas korban masih mengalami trauma dan ketakutan. "Bahkan ada yang sampai mengigau," katanya.

Ia mengaku, seluruh korban dikunjungi ke rumahnya guna dilakukan pendampingan psikologi dan memberikan sugesti positif mengurangi rasa takut yang dideranya.

TNI aktif atau bukan?

Ketika Adrianus Pattian ditangkap pada 1 Mei di Lorong Cendana, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sekira pukul 10.40 WITA, muncul pertanyaan mengenai apakah ia masih berstatus sebagai TNI aktif atau bukan.

Pasalnya, setelah menjalani pemeriksaan di POM Kendari, Adrianus kemudian diterbangkan ke Makassar di hari yang sama. Pemberangkatan Adrianus ke Makassar ini mengundang kecurigaan atas statusnya.

"Kenapa harus dibawa ke Makassar? Dia kan sudah dipecat. Seharusnya, dia diamankan di Polres," kata Midha Karim dari Koalisi Perlindungan Perempuan dan Anak Sultra.

Menurut Midha, jika Adrianus tidak lagi berstatus TNI, harusnya penanganan kasusnya diserahkan ke polisi.

Keraguan tersebut dijawab oleh Pangdam XIV Hasanuddin, Mayjen Surawahadi, dalam konferensi pers di Kendari, Jumat (3/5). Ia memastikan bahwa sang pelaku telah dipecat sehingga diserahkan kepada polisi untuk menjalani proses hukum secara sipil, tidak melalui sidang militer.

"Pelaku bukan lagi anggota TNI. Dia sudah dipecat sejak 9 April 2019. Kemudian, putusan inkrah pada 17 April 2019," tegas Mayjen Surawahadi. "Sekarang, kita serahkan proses hukumnya di Polres Kendari. Karena perbuatan melanggar hukumnya dilakukan saat sudah menjadi warga sipil."

Pernyataan Pangdam ini turut dikuatkan oleh Komandan Polisi Militer Kodam (Pomdam) Hasanuddin Makassar, Kolonel CPM Andi Sukawati Hafid. Ia menyebut, saat sidang putusan pemecatan yang dibacakan oditur militer, Adrianus tak hadir. Untuk itu, sidang digelar in absentia atau tanpa menghadirkan yang bersangkutan di persidangan.

Soal mengapa Adrianus tetap dibawa ke Makassar, Andi berdalih hal itu dilakukan untuk menuntaskan administrasi pemecatan yang bersangkutan. "Dihadirkan ke pengadilan militer atas kasus desersi atau lari dari tugas tentara yang telah diputus pidana satu tahun penjara dan pemecatan," katanya.

Menurutnya, tentara yang meninggalkan tugas selama satu minggu, maka kewenangan komandan untuk memberikan sanksi disiplin. "Bisa ditahan selama 20 hari, tergantung atasannya," jelasnya.

Kalau sudah sebulan, maka wajib diserahkan ke POM untuk disidangkan dipecat dari kesatuan.

Adrianus tercatat telah meninggalkan tugas kemiliteran di Batalyon 725 Woroagi, Kendari, selama satu tahun sejak 14 Agustus 2018.

Selain dipecat dari kesatuan, Adrianus juga divonis 1 tahun penjara atas kasus desersi. Hukuman ini di luar tuntutan kasus yang melibatkannya sebagai masyarakat sipil dalam hal ini kasus penculikan dan pencabulan anak.

Saat ini, Adrianus telah dipulangkan kembali ke Kendari untuk menjalani proses hukum di Polda Sultra dalam kasus penculikan dan pencabulan anak.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR