Desakan periksa Hakim Cepi atas putusan praperadilan Setya Novanto

Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/10). Aksi yang bertajuk 'Indonesia Berkabung' tersebut untuk menggugat keputusan hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan Cepi Iskandar yang membatalkan status tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP-el, sekaligus untuk mendukung KPK agar mengeluarkan sprindik baru untuk Setya Novanto.
Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (1/10). Aksi yang bertajuk 'Indonesia Berkabung' tersebut untuk menggugat keputusan hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan Cepi Iskandar yang membatalkan status tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP-el, sekaligus untuk mendukung KPK agar mengeluarkan sprindik baru untuk Setya Novanto. | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Desakan agar Komisi Yudisial memeriksa hakim tunggal Cepi Iskandar yang memenangkan gugatan praperadilan Setya Novanto menguat. Bagi sebagian kalangan, putusan hakim itu dianggap sebagai momen berkabungnya peradilan Indonesia.

Masyarakat sipil antikorupsi menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2017). Dengan pakaian serba hitam, massa mengungkapkan kekecewaannya atas putusan praperadilan terhadap Setya Novanto.

Peserta unjuk rasa, Ahmad Sadjali, mengatakan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mencederai penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat sipil menilai putusan tersebut menipu rakyat Indonesia.

Dalam aksi itu, mereka menuntut agar KPK segera mengeluarkan sprindik baru terhadap Novanto; meminta Komisi Yudisial (KY) mengevaluasi hakim Cepi; serta meminta KPK melakukan penahanan terhadap Novanto.

Desakan serupa disuarakan Ketua Umum Lembaga Kontrol Korupsi Agus Taufiqurrahman. Putusan sidang praperadilan yang mengabulkan sebagian permohonan Setya Novanto, kata Agus, dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Untuk itu, Komisi Yudisial harus turun tangan memeriksa Cepi Iskandar dalam praperadilan yang diajukan Setya Novanto.

Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Setya Novanto dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017).

Hakim menganggap penetapan tersangka Novanto oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dianggap tidak sah.

Alasannya, hakim Cepi menilai penetapan tersangka harus dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

Dengan putusan itu, surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Bukti yang digunakan KPK dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

Pasca-putusan praperadilan, KPK menyatakan bahwa pihaknya bisa saja menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru terhadap Novanto. Namun KPK akan terlebih dulu membahasnya.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif memastikan tetap berkomitmen untuk terus menangani kasus e-KTP meskipun hakim menerima sebagian praperadilan yang diajukan Setya Novanto.

"Banyak pihak yang diduga terlibat, telah menikmati indikasi aliran dana dari proyek KTP-e ini. Tentu tidak adil jika dibiarkan bebas tanpa pertanggungjawaban secara hukum," kata Syarif melalui Antaranews.

Syarif mengatakan, KPK akan mempelajari terlebih dahulu dan akan segera menentukan sikap setelah putusan itu. Secara institusional, kata Syarif, KPK pun tetap menghormati institusi peradilan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sidang praperadilan Novanto dinilai banyak kejanggalan yang bersumber dari hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar. Peneliti Indonesia Corruption Watch Lalola Easte yang mencatat enam kejanggalan dalam sidang itu.

Kejanggalan pertama ketika hakim menolak memutar rekaman sebagai bukti keterlibatan Novanto dalam proyek e-KTP. Hakim berpendapat bahwa pemutaran rekaman tersebut sudah masuk pokok perkara.

Rekaman itu merupakan satu dari ratusan bukti yang dibawa KPK untuk membuktikan keabsahan penetapan Novanto sebagai tersangka.

Kejanggalan selanjutnya adalah ketika Hakim menolak eksepsi KPK atas keberatan menguji status penyelidik dan penyidik dan dalil permohonan Novanto yang sudah memasuki substansi pokok perkara.

Lola mengatakan, keabsahan dan konstitusionalitas penyelidik dan penyidik independen KPK sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015.

Ketiga, hakim menunda mendengarkan keterangan ahli Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin yang diajukan KPK. Pihak Novanto bersikeras bahwa hal yang ditanyakan KPK kepada Bob merupakan substansi perkara.

Bob sebelumnya pernah memberikan keterangan tertulis pada proses penyidikan korupsi e-KTP. Hakim mengabulkan permintaan pihak pemohon untuk menunda mendengar keterangan Bob.

Kejanggalan selanjutnya adalah hakim yang mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI) di awal persidangan.

Hakim menolak permohonan tersebut dengan alasan belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara. Padahal, MAKI telah mendaftarkan gugatan sebagai pemohon intervensi sejak 6 September 2017, seminggu sebelum sidang.

Pertanyaan hakim kepada ahli yang dihadirkan KPK mengenai kelembagaan antirasuah yang sifatnya ad hoc pun dianggap janggal. Lola menganggap pertanyaan hakim tidak pada tempatnya sehingga patut dipertanyakan maksudnya mempertanyakan soal itu.

Terakhir, adanya laporan kinerja KPK selama sepuluh tahun yang didapatkan pihak Novanto dari panitia khusus hak angket KPK. Padahal, yang berwenang mengeluarkan dokumen itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR