MENJELANG PILPRES 2019

Di bawah bayang-bayang Jokowi

Presiden Joko Widodo  bersama Muhaimin Iskandar turun dari Skytrain sebelum peresmian pengoperasian kereta bandara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (2/1/2018).
Presiden Joko Widodo bersama Muhaimin Iskandar turun dari Skytrain sebelum peresmian pengoperasian kereta bandara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten (2/1/2018). | Rosa Panggabean /Antara Foto

Ada yang tak biasa dalam peresmian kereta Bandara, Selasa (2/1/2018). Biasanya, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengajak menteri kabinet atau pimpinan lembaga terkait ketika ada acara negara. Namun kemarin dia mengajak Ketua DPP PKB Muhaimin 'Cak Imin' Iskandar.

Kemunculan Cak Imin ini memunculkan rumor baru, menjadi Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Presiden 2019. Presiden Jokowi beralasan, sudah lama tidak bertemu dengan Ketua Umum PKB itu.

"Terus kemarin saya telepon saya ajak bertemu di Bandara saja sambil naik kereta bandara, gitu," kata Jokowi, seperti dikutip dari situs Setkab.go.id.

Selama di kereta bandara, Cak Imin duduk di samping Jokowi. Presiden mengaku mengobrol soal kereta dan tentang hal lain. Apakah soal politik juga turut dibahas? "Tanya Cak Imin," kata Jokowi.

Sosok Cak Imin memang sedang dipajang sebagai calon Wakil Presiden 2019, tanpa merujuk siapa Calon Presidennya. Spanduk yang memajang wajahnya bertebaran di sejumlah wilayah.

PKB tengah gencar mempromosikan Cak Imin menjadi calon RI 2. Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Maman Imanulhaq tak menyangkal nama Cak Imin kerap absen dalam daftar potensial calon Wapres di beberapa survei.

"Tentu PKB akan mempersiapkan mesin sendiri agar dukungan itu menjadi sebuah kekuatan besar yang riil dan Cak Imin bisa maju menjadi cawapres," kata Maman seperti dinukil dari CNN Indonesia.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lili Romli menilai kehadiran Cak Imin itu bisa dimaknai macam-macam. Bisa juga dimaknai terkait Pilpres 2019. Sebab, Jokowi tak bisa berduet lagi dengan Jusuf Kalla, karena faktor usia. Dan Cak Imin bisa menjadi bakal calon.

"Apalagi, Pak Muhaimin salah satu tokoh partai berbasis Islam yang selama ini berkoalisi dengan pemerintah," ujar Lili seperti dipetik dari Merdeka.com.

Dua partai berbasis Islam, PKS dan PAN kemungkinan bakal melimpahkan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di 2019. Sedangkan PPP masih dibelit masalah internal.

Sehingga satu-satunya partai berbasis Islam yang paling memungkinkan untuk dirangkul Jokowi adalah PKB yang saat ini masih solid.

Jokowi kini tengah di atas angin. Menurut survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) terhadap 1.220 responden menunjukkan, kinerja Jokowi beserta kabinetnya, memuaskan 74 persen responden.

Pemilih nasional menilai Jokowi dan pemerintahannya bekerja dengan baik. Kinerja ini dilihat dari penilaian pemilih terhadap berbagai kondisi makro nasional. Antara lain; ekonomi, politik, hukum, keamanan, dan sosial.

"Angkanya (kepuasan) cukup tinggi," ujar Direktur Utama SMRC Djayadi Hanan, Selasa (2/1/2018) seperti dikutip dari Kompas.com. Dari 74,3 persen responden yang puas, 65 persennya akan memilih Jokowi dalam Pilpres 2019.

Dengan tingkat kepuasan ini, Jokowi jadi leluasa memilih calon pendampingnya di Pilpres 2019. Posisi Jokowi ini persis seperti dialami Susilo Bambang Yudhoyono jelang Pilpres 2009, leluasa untuk menentukan cawapresnya,

Dari survei yang digelar pada 7 - 13 Desember 2017, di seluruh Indonesia ini diketahui belum ada tokoh nasional yang bisa menyaingi Jokowi dalam Pilpres. Bahkan, untuk calon wakil presiden, belum ada nama yang menonjol untuk mendampingi Jokowi.

Menurut survei ini, nama cak Imin tak muncul sebagai kandidat wakil presiden yang potensial mendampingi Jokowi. Tiga nama besar adalah Jusuf Kalla, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gatot Nurmantyo.

Partai-partai politik pun di bawah bayang-bayang Jokowi. Dalam pertanyaan survei yang terkendali, jika nama Jokowi disebutkan dalam pertanyaan, maka tingkat keterpilihan partai politik itu akan naik dibanding tanpa menyebutkan nama Jokowi.

Misal, jika Partai Golkar mengusung Idrus Marham (Sekjen Golkar) sebagai calon presiden 2019, maka hanya 14,3 persen responden yang akan memilih anggota DPR dari Golkar. Jika Golkar mengusung Jokowi sebagai calon presiden 2019, keterpilihannya menjadi 33,4 persen.

Demikian PDI P. Jika PDI P tanpa dilekatkan nama tokoh tertentu, maka tingkat keterpilihannya mencapai 37,7 persen.

Jika dilekatkan dengan nama Megawati Soekarnoputri, maka 40,4 persen responden bakal memilih PDI P. Namun jika nama Jokowi yang ditempel, keterpilihannya melonjak menjadi 49,9 persen.

Bahkan, Prabowo Subianto juga diuntungkan jika berpasangan dengan Jokowi.

Jika Prabowo menjadi calon Wakil Presiden, maka tingkat keterpilihannya mereka berdua mencapai 57,9 persen (Mei 2017), naik jadi 63,5 persen (September 2017), lalu melonjak jadi 66,9 persen (Desember 2017).

Sebaliknya, jika Prabowo yang jadi calon Presiden dan Jokowi jadi calon wakilnya, suara mereka jadi makin jeblok. Dari 37,4 persen (Mei 2017), turun jadi 29,9 persen (September 2017), lalu tinggal 28,4 persen (Desember 2017).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR