KESEHATAN ANAK

Di Italia, anak tidak divaksin tak boleh sekolah

Ilustrasi anak divaksin.
Ilustrasi anak divaksin. | Stanislave /Shutterstock

Undang-undang baru di Italia mewajibkan anak-anak untuk divaksinasi. Jika tidak, mereka tidak boleh bersekolah.

Hukum yang mulai berlaku Senin (11/3) ini pertama kali diumumkan pada 2017 seiring lonjakan wabah campak di Italia.

Pada 2018, Eropa melaporkan 82.596 kasus campak. Angka ini tiga kali lipat dari kasus campak pada 2017, dan 15 kali lipat lebih banyak dibandingkan 2016.

Menurut "Undang-undang Lorenzin"--dinamai sesuai nama mantan menteri kesehatan Beatrice Lorenzin, anak-anak berusia di bawah enam tahun akan dilarang sekolah jika belum mendapatkan imunisasi. Termasuk untuk campak, gondok, dan rubella (MMR), cacar air, dan polio.

Sementara siswa berusia antara enam hingga 16 tahun tidak dilarang sekolah, orang tua mereka akan dikenakan denda hingga 500 Euro (sekitar Rp8 juta) jika tidak dapat membuktikan anak-anak mereka telah divaksinasi.

"Tidak divaksin, tidak boleh sekolah," ujar Menteri Kesehatan Italia, Giulia Grillo dinukil BBC. Dia menambahkan batas waktu untuk vaksinasi yang diperlukan diperpanjang hingga 11 Maret untuk memberi kesempatan semua anak mengejar ketertinggalan vaksin.

Sejauh ini, pihak berwenang setempat mengatakan hampir 300 dari 5.000 anak-anak telah diskors dari sekolah karena tidak memiliki imunisasi terbaru. Itu baru di Bologna saja.

Daerah lain di Italia telah diberi perpanjangan tenggat waktu untuk memberikan orang tua waktu tambahan untuk memvaksin anak-anak mereka.

Namun, berdasarkan temuan yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan Italia, Senin (11/3), undang-undang baru telah terbukti efektif. Dewan melaporkan tingkat vaksinasi di Italia untuk anak-anak yang lahir pada tahun 2015 telah meningkat drastis.

Dari 80 persen, sekarang 95 persen. Ini sama dengan tingkat target WHO (Organisasi Kesehatan Dunia).

Italia bukan negara pertama yang mewajibkan imunisasi. Pada 2017, Australia sudah lebih dulu menerapkannya, kini negeri Kanguru itu sudah melihat kesuksesan yang fenomenal.

Pada (10/3), Kementerian Kesehatan Italia mengumumkan cakupan vaksinasi anak-anak di Italia sedang meningkat. Cakupan nasional untuk anak-anak yang lahir pada tahun 2015 adalah 95,46 persen, di atas ambang batas minimum 95 persen yang direkomendasikan oleh WHO.

Pada ambang 95 persen ini, "kekebalan kawanan" berarti populasi yang divaksinasi cukup untuk mencegah penyebaran penyakit yang signifikan. Sehingga melindungi orang yang secara biologis tidak dapat menerima vaksinasi, seperti mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah.

“Semua anak punya hak untuk menghadiri kelas,” tulis Grillo di Facebook. “Tapi saya yakin para orang tua mengerti bahwa kesehatan semua adalah kebaikan tertinggi, juga hak konstitusional, dan kita harus melakukan segala yang mungkin untuk menjamin itu secara universal."

Di Indonesia, jangankan Undang-undang yang mewajibkan vaksin, angka pencapaian pemberian vaksin belum semuanya memenuhi target.

Misalnya, capaian pemberian vaksin campak rubella (MR) masih sangat rendah. Padahal, untuk membasmi penularan penyakit ini, cakupan imunisasi minimal 95 persen diperlukan.

Itu baru satu jenis vaksin saja.

Menurut data Kementerian Kesehatan, Indonesia memiliki cakupan imunisasi campak di atas 90 persen sejak tahun 2008 hingga 2016. Pada 2017 (data hingga Januari 2018), realisasinya cenderung menurun, berada di angka 89,8 persen.

Pada 2017, provinsi dengan cakupan paling sedikit yakni Maluku. Empat dari 10 balita tidak divaksinasi.

Pada tahun yang sama, vaksinasi campak di Jawa terbilang tinggi. Sejak Oktober 2017, seluruh provinsi di Jawa sudah menggunakan vaksin MR sebagai vaksin dalam program imunisasi dasar bayi.

Sesuai rekomendasi organisasi kedokteran seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), pelayanan imunisasi MR masih dilanjutkan.

''Harapannya di akhir 2019 semua jenis cakupan imunisasi di atas 95 persen perkabupaten/kota di Indonesia,'' kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kemenkes, dr. Anung Sugihantono, M.Kes.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR