GANGGUAN KEAMANAN

Diduga selundupkan senjata, mantan Danjen Kopasus ditangkap

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019).
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto memberikan keterangan pers tentang situasi keamanan terkait penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Mantan Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayor Jenderal Purnawirawan Soenarko ditangkap lantaran diduga terlibat penyelundupan senjata.

Mantan jenderal bintang tiga itu ditangkap penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Polisi Militer (POM) Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah penyidikan pada Senin (20/5/2019) malam.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan penangkapan Soenarko.

Wiranto menegaskan, penangkapan tersebut bermula dari video yang beredar di media sosial. "Berkaitan dengan ucapan-ucapan beliau juga pada saat ada penjelasan kepada anak buahnya, yang terekam dan diviralkan," ujar Wiranto, kepada para jurnalis termasuk Ronna Nirmala dari Beritagar.id, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, (21/5).

Selain terkait ucapannya, Wiranto menyebut Sunarko juga diduga terindikasi memiliki hubungan dengan senjata ilegal dari Aceh. "Ada keterkaitan dengan adanya senjata gelap dari Aceh, yang kemudian diindikasikan, diduga, diminta oleh yang bersangkutan untuk sesuatu, maksud tertentu, yang kita tidak tahu," jelasnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi mengungkapkan, pihaknya dan Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap seorang Purnawirawan TNI Mayjen Soenarko dan seorang anggota militer aktif Praka BP.

"Tadi malam (20/5), telah dilakukan penyidikan terhadap oknum yang diduga sebagai pelaku pada waktu bersamaan oleh penyidik dari Mabes Polri dan penyidik dari POM TNI," ungkap Sisriadi, Selasa (21/5).

Sisriadi menyebutkan; proses penyidikan dilakukan di Markas Puspom TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. "Hal ini dilakukan karena salah satu oknum yang diduga pelaku berstatus sipil Mayjen (Purn) S, sedangkan satu oknum lainnya berstatus militer (Praka BP)," ujarnya.

Saat ini, Soenarko menjadi tahanan Mabes Polri dan dititipkan di Rumah Tahanan Militer Guntur, Jakarta. Begitu juga Praka BP.

Terendus intelijen

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, dinas intelijen menangkap sekelompok penyelundup senjata yang akan dipakai untuk melakukan aksi teror di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

"Aparat intelijen yang menangkap. Dapat pelakunya, juga senjata-senjatanya," ungkap Moeldoko di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (20/5).

Moeldoko menegaskan penyelundupan senjata ini sangat besar kemungkinan dilakukan untuk menciptakan tindakan-tindakan anarkistis dengan cara adu domba antara massa aksi dengan aparat TNI-Polri yang berjaga.

"Tuduhannya, ujung-ujungnya adalah pemerintah, ujung-ujungnya TNI-Polri menjadi korban tuduhan," tandasnya.

Sejumlah senjata yang diselundupkan, jelas Moeldoko, antara lain senjata api dengan peredam dan senjata untuk sniper (penembak runduk).

Pemerintah tambahnya, membuka informasi itu kepada masyarakat untuk mencegah kesalahpahaman menjelang 22 Mei. Sebab seluruh aparat yang diterjunkan pada aksi 22 Mei nanti tidak dilengkapi dengan senjata beramunisi peluru tajam.

Bahkan kata dia, kelompok teroris yang sudah ditangkap Densus 88 Antiteror dalam beberapa waktu terakhir bahkan sudah punya rencana menyasar KPU. Hal tersebut tak lepas dari analisis yang dilakukan pemerintah bahwa ada kelompok yang berupaya ingin memanfaatkan situasi saat Aksi 22 Mei.

"Ini yang pemerintah punya tanggung jawab melindungi segenap bangsa. Tidak boleh rakyatnya terlukai, tidak boleh rakyatnya menjadi korban," tukasnya.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror meringkus 29 terduga teroris dalam 17 hari selama bulan Mei 2019. Mereka ditangkap lantaran diduga merencanakan aksi teror dengan ledakan bom saat penetapan hasil pemilu pada Rabu (22/5).

Jakarta siaga 1

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Mabes Polri per Selasa (21/5) menetapkan status siaga satu untuk Jakarta selama 21 hingga 25 Mei. Titik dan lokasi krusial di Ibu Kota dijaga ketat.

Satu alasan yang mencolok ditetapkannya status tersebut adalah ancaman terorisme. Polri mengerahkan dua per tiga kekuatannya dan meningkatkan kewaspadaan.

Polri dan TNI mempersilakan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Mereka menjamin keamanan. Marinir Surabaya sudah mendarat.
Polri dan TNI mempersilakan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Mereka menjamin keamanan. Marinir Surabaya sudah mendarat. | Antyo® /Beritagar.id

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menyatakan, "Masyarakat silakan tetap menjalankan aktivitasnya sehari-hari seperti biasa. Aparat keamanan TNI Polri yang ada di Jakarta adalah siap memberikan jaminan keamanan."

Siaga satu, menurut Dedi, juga untuk mengantisipasi massa demo agar tidak membesar.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (20/5) menerbitkan telegram 281/V/OPS.1.1.1/2019 untuk korpsnya. Itu dilakukan untuk mengantisipasi keamanan pada penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU.

Kesiapan aparat —Polri didukung TNI— dalam infografik berdasarkan persiapan Polri menghadapi aksi menolak hasil pemilu, pada Selasa 19 Mei lalu. Belum ada rencana akan menambah 1.500 personel Korps Marinir yang diterbangkan dari Surabaya (21/5) sore.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR