PERDAGANGAN

Digempur barang impor, industri nasional butuh hambatan non-tarif

Pekerja menyelesaikan pembuatan pakaian dalam pameran Indo Intertex, Inatex, Indo Dyechem, Indo Texprint 2019, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (28/3/2019).
Pekerja menyelesaikan pembuatan pakaian dalam pameran Indo Intertex, Inatex, Indo Dyechem, Indo Texprint 2019, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (28/3/2019). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Pelaku industri meminta pemerintah lebih gencar memanfaatkan hambatan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTM) untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjelaskan NTM dibutuhkan untuk terus menjaga kinerja industri dalam negeri, di tengah kecilnya bea masuk sebagai konsekuensi maraknya pemberlakuan area perdagangan bebas (Free Trade Area).

“Hambatan non-tarif bisa menjadi andalan sebagai instrumen yang efektif untuk memproteksi industri dalam negeri,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Johnny Darmawan dalam Forum Group Discussion Non-Tariff Measures Di Menara Kadin Indonesia (10/10/2019).

Dalam perdagangan, hambatan non-tarif merupakan kebijakan yang dilakukan oleh negara secara terselubung ditujukan untuk menghalangi masuknya barang impor. Namun instrumen kebijakan yang digunakan bukan berupa tarif bea masuk.

Aturan tersebut bisa saja terbit dalam berbagai regulasi seperti pengenaan anti-dumping, tindak pengamanan perdagangan, kuota volume impor, subsidi ekspor, hingga standar.

Menurut Johnny Darmawan, sebagai negara berkembang, perlindungan terhadap industri manufaktur dalam negeri pasca diberlakukannya FTA menjadi suatu tuntutan yang sangat krusial dan harus dilakukan agar para pelaku industri manufaktur nasional terlindungi dari persaingan impor.

"Dengan begitu persaingan usaha di dalam negeri tetap sehat dan industri nasional bisa berkembang dan berkelanjutan," jelasnya.

Ia menilai saat ini instrumen perlindungan yang dimiliki industri nasional dalam perdagangan bebas atau FTA dinilai masih sangat sedikit dibandingkan dengan negara lain sehingga industri dalam negeri kurang kompetitif ketika menghadapi FTA.

“Industri dalam negeri harus memiliki instrumen untuk memproteksinya karena banyak negara lain dalam memasuki pasar bebas global, mereka melakukan perlindungan industri dalam negerinya menggunakan dua instrumen seperti tarif dan non tarif, khusus bagi negara maju lebih cenderung membangun Non-Tarif Measures (NTM),” kata Johnny.

Langkah tersebut cukup beralasan, pasalnya dalam beberapa tahun terakhir ini impor berbagai jenis barang meningkat tajam, terutama produk-produk hasil manufaktur.

Derasnya impor turut membuat neraca perdagangan Indonesia kerap mengalami defisit. Neraca Perdagangan Semester I 2019 masih menyisakan defisit hingga AS$1,93 miliar.

Produk tekstil domestik adalah salah satu contoh sektor yang akhirnya goyang karena digempur produk impor. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) impor tekstil dan produk tekstil (TPT) terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2018 nilai impor TPT mencapai AS $8,68 miliar, meningkat dari 2017 yang mencapai AS $7,58 miliar.

Sementara impor baja juga meningkat dari sekitar 7 juta ton di 2017 menjadi 8,1 juta ton pada 2018. Lalu impor ban meningkat pada 2018 AS $732 juta, naik 38 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai AS $529 juta.

Kadin mencatat, hambatan non-tarif banyak diterapkan di ASEAN untuk menghambat produk impor, karena kebijakan tarif dianggap tidak lagi dapat menghambat produk impor. Dari total 5975 hambatan di ASEAN, 33,2 persen adalah hambatan berupa aspek kesehatan (Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS), serta 43,1 persen berupa aspek teknis, sementara 12,8 persen lainnya berupa hambatan ekspor.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR