MAHKAMAH AGUNG

Digitalisasi sistem peradilan Mahkamah Agung

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menyampaikan sambutannya saat menghadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu (27/2/2019).
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menyampaikan sambutannya saat menghadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta, Rabu (27/2/2019). | Puspa Perwitasari /AntaraFoto

Mahkamah Agung (MA) bakal memantapkan proses transformasi digital demi memasuki era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi.

Dalam sambutannya pada Rapat Pleno Istimewa MA di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (27/2/2019), Ketua MA Hatta Ali mengatakan lembaganya telah mulai implementasi e-court atau pengadilan elektronik sejak 2018.

Selain mengintegrasikan pengadilan ke dalam dunia virtual, sistem ini diharapkan dapat membuat mekanisme peradilan MA menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel, dan juga interoperabilitas.

“Saat ini, hampir semua lini kerja di MA baik di bidang teknis yudisial maupun nonteknis telah ditransformasikan secara digital. Moderninsasi lini kerja ini tak hanya mengubah paradigma pelayanan yang dulu terkesan birokratis, namun juga mengubah mekanisme lebih efektif, efisien, serta mewujudkan transparansi,” ucap Hatta.

Penguatan sistem ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan MA (PerMA) Nomor 3 tahun 2018. Aturan ini menjadi payung hukum dalam implementasi aplikasi e-court dengan fitur e-filling (pendaftaran perkara daring), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara), serta e-summons (pemanggilan pihak berperkara).

Salah satu bentuk nyata dari implementasi e-court ini, sambung Hatta, bisa dilihat dari 16.911 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tiga bulan pada tahun lalu.

Pada agenda yang sama, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menekankan bahwa terobosan MA dalam mendigitalisasikan sistem peradilan tetap harus diikuti dengan reformasi birokrasi di semua lini, termasuk dalam hal penyederhanaan regulasi serta perizinan.

Menurut Jokowi, pencapain Indonesia dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) tak lepas dari peran penting reformasi di lembaga peradilan yang dipimpin MA.

“Ini semua merupakan upaya untuk menciptakan kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada iklim investasi yang kondusif dan perbaikan kondisi perekonomian bangsa,” kata Jokowi.

Hal paling penting dari implementasi peradilan digital, sambung Jokowi, adalah mewujudkan transparansi yudisial yang mampu membangun kultur baru di lingkungan peradilan agar semakin inovatif dalam melakukan perubahan.

“Terobosan yang sudah dan sedang dilakukan oleh MA memang sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan sistem peradilan Indonesia,” tandas Jokowi.

Putusan tembus rekor

Mahkamah Agung (MA) mencatatkan kinerja paling maksimal sepanjang 2018. Dari 18.544 perkara yang ditangani pada 2018—terdiri dari 17.156 perkara baru dan 1.388 sisa perkara tahun 2017—sebanyak 17.638 di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap alias telah diputus.

Ketua MA Hatta Ali menyebut pencapaian ini menunjukkan rasio produktivitas MA dalam memutus perkara berhasil tembus 95 persen, melebihi target awal sebesar 70 persen.

Catatan putusan sepanjang 2018, klaim Hatta, berhasil menembus rekor yang pernah dibuat lembaga pemegang kekuasaan kehakiman selama ini.

Pada pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan di luar pengadilan pajak, MA memiliki beban perkara sebanyak 21.593 sepanjang 2018, terdiri dari 19.066 perkara dan sisa perkara 2017 sebanyak 2.527 perkara.

Adapun jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 18.757. Jumlah itu membuat rasio produktivitas MA dalam memutus perkara pengadilan tingkat banding mencapai 86,87 persen.

Sementara itu, untuk penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama, MA menerima beban perkara sebanyak 6.191.890, terdiri dari 6.075.539 perkara baru dan 116.351 perkara tahun 2017.

Jumlah perkara diputus 6.062.173, dicabut 12.914, dan sisa perkara sebanyak 116.803. Rasio produktivitasnya pun cukup tinggi, yakni 97,9 persen.

Kinerja MA dan badan peradilan di bawahnya juga maksimal. Hatta memaparkan, pada 2017, jumlah perkara yang diterima seluruh badan peradilan Indonesia meningkat 13,27 persen.

Jumlah perkara yang diputus naik 14,21 persen dengan jumlah sisa perkara berkurang 13,9 persen. Sehingga rasio produktivitas penyelesaian perkara meningkat jadi 1,1 persen.

Dari keseluruhan perkara yang masuk, sebanyak 5.306 perkara diselesaikan melalui mediasi. Jumlah pidana denda dan uang pengganti, pelanggaran lalu lintas, korupsi, narkotika, perlindungan anak, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya mencapai Rp39,8 triliun. Jumlah ini meningkat dibanding 2018 dengan nilai Rp18 triliun.

Total, MA saat ini membawahi 412 pengadilan umum, 441 pengadilan agama, 34 pengadilan tata usaha negara (ptun), dan 23 pengadilan militer.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR