TRANSPORTASI

Dilema skuter listrik, transportasi ramah lingkungan tapi berbahaya

Warga menggunakan skuter listrik atau otoped melintas di jalur khusus sepeda di kawasan Blok M, Jakarta, Sabtu (7/9/2019).
Warga menggunakan skuter listrik atau otoped melintas di jalur khusus sepeda di kawasan Blok M, Jakarta, Sabtu (7/9/2019). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Dua orang pengguna skuter listrik GrabWheels tewas saat berkendara di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2019) dini hari. Korban Wisnu (18) dan Ammar (18), meninggal setelah ditabrak mobil yang dikendarai oleh DH dalam keadaan mabuk.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol, Fahri Siregar, mengatakan pelaku tabrakan kini sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Insiden tersebut menambah daftar kecelakaan yang melibatkan transportasi anyar itu di dunia. Kendaraan yang diklaim ramah lingkungan ini ternyata mempunyai risiko bahaya yang tinggi dan telah menimbulkan korban jiwa di berbagai kota di dunia.

Sejak Januari 2018, otoritas Keselamatan Transportasi Eropa mencatat setidaknya ada 11 kasus kematian yang melibatkan skuter listrik di kota-kota Paris, Brussels, Barcelona, Stockholm dan London. Selain itu, ratusan orang terluka dalam insiden lalu lintas jalan yang melibatkan kendaraan ini.

Kecelakaan tersebut ditengarai akibat pengawasan hukum yang lemah dari otoritas setempat. Namun kini mulai banyak negara yang mempertegas kebijakan melarang penggunaan otoped di jalan-jalan kota.

Singapura adalah salah satu negara yang membuat aturan ketat soal penggunaan skuter listrik. Per 5 November lalu, Otoritas Transportasi Darat Singapura melarang skuter listrik beroperasi di trotoar dan jalan-jalan utama Singapura.

Skuter listrik ini hanya boleh dikendarai pada jalur sepeda dan jaringan rute yang menghubungkan taman-taman. Pelarangan ini dilakukan karena keberadaan skuter listrik dianggap mengancam keselamatan pejalan kaki di Singapura.

Hingga akhir tahun 2019, orang-orang yang kedapatan mengendarai skuter listrik di trotoar masih hanya diberi peringatan. Namun mulai 1 Januari 2020 para pelanggar akan menghadapi hukuman penjara hingga dua bulan dan denda maksimum sebesar 2.000 dolar Singapura (sekitar Rp20 juta).

Skuter listrik juga diatur ketat pengoperasiannya di Perancis. Skuter listrik hanya boleh beroperasi di jalur sepeda saja. Walikota Paris Anne Hidalgo sudah memberlakukan aturan ini sejak 1 Juli 2019 lalu.

Apabila dilanggar, pengendara akan dikenakan penalti sebesar 135 euro (Rp2 juta) dan 35 euro (Rp500 ribu) jika kedapatan melanggar aturan parkir.

Sebagaimana dikutip dari Reuters, aturan ini diberlakukan karena berdasarkan catatan di kota Paris, kecelakaan yang melibatkan skuter listrik sudah kerap terjadi. Penyebabnya banyak pengguna skuter listrik menggunakan jalur mobil saat berkendara dan kerap memacu laju skuter dengan kecepatan tinggi.

Indonesia masih abu-abu

Pengguna jalan menggunakan otopet atau skuter listik di Jakarta, Rabu (16/10/19). Pemprov DKI Jakarta berencana membuat regulasi untuk penggunaan skuter dan sepeda listrik yang sedang marak di Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
Pengguna jalan menggunakan otopet atau skuter listik di Jakarta, Rabu (16/10/19). Pemprov DKI Jakarta berencana membuat regulasi untuk penggunaan skuter dan sepeda listrik yang sedang marak di Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. |

Di Indonesia, layanan skuter listrik pertama kali dikenalkan oleh perusahaan transportasi daring (online) Grab Indonesia dengan nama GrabWheels. BSD City merupakan lokasi pertama peluncuran layanan skuter listrik di Indonesia ini. Kini layanan tersebut sudah semakin popular menyebar di wilayah Jabodetabek.

Saat peluncuran Executive Director Grab Indonesia, Ongki Kurniawan, mengatakan GrabWheels bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang sehari-hari membutuhkan transportasi jarak pendek untuk menuju ke stasiun atau terminal. GrabWheels juga berguna bagi pelajar dan mahasiswa atau pekerja yang berdomisili dekat dari kantor atau sekolah.

Kehadiran GrabWheels pun mendapat sambutan positif dari para pengguna. Transportasi bertenaga baterai ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk menghadapi masalah kemacetan dan mengurangi polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta.

Namun Dinas Perhubungan DKI Jakarta baru-baru ini melarang penggunaan skuter listrik saat hari bebas kendaraan bermotor atau car free day. Skuter listrik juga dilarang melintasi trotoar dan jembatan penyeberangan orang (JPO).

Alasannya, skuter listrik dianggap masih menggunakan motor sehingga tak bisa disesuaikan dengan sepeda. Tapi Dishub DKI masih memberikan izin jika skuter listrik digunakan di atas jalur sepeda.

Namun sikap Dishub dan Pemerintah dinilai masih abu-abu dan tidak tegas. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, kecelakaan yang menewaskan dua orang pengendara skuter listrik bisa terjadi akibat keterlambatan pemerintah menyusun regulasi mengenai kendaraan tersebut.

"Kita terlambat mengatur, seharusnya itu dibuat peraturan menteri lah," kata Djoko kepada Beritagar.id.

Djoko mengatakan, pemerintah harus segera menerbitkan aturan mengenai transportasi yang sedang masif digunakan oleh warga Jakarta itu. Ditambah, belakangan penggunaan skuter ini mulai menimbulkan masalah.

Dalam aturan tersebut juga harus mengatur mengenai kecepatan, kelengkapan penggunaan, hingga jalur mana saja yang boleh dilalui skuter listrik tersebut.

"Sebenarnya alat ini kan praktis yah, buat orang tidak bisa pakai sepeda bisa lah pakai alat ini. Tapi bolehnya ya di jalan-jalan kampung atau trotoar aja," ucap Djoko.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR