DINASTI POLITIK

Dinasti politik Bontang, dari suami-istri ke ibu-anak

Ilustrasi dinasti politik. Eksekutif dan Legislatif Kota Bontang berpindah dari tangan suami-istri, ke ibu-anak.
Ilustrasi dinasti politik. Eksekutif dan Legislatif Kota Bontang berpindah dari tangan suami-istri, ke ibu-anak. | Kiagus Auliansyah /Beritagar.id

Dinasti politik, seakan rumput liar yang tumbuh di taman demokrasi Indonesia. Berkali-kali menjadi masalah dan dicegah, tapi tak pernah mati. Pemilu 2019 yang baru berlalu beberapa bulan, sudah melanggengkan dinasti politik. Kota Bontang, Kalimantan Timur adalah salah satunya.

Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di kota itu sepuluh tahun ini berpindah dari suami-istri ke ibu-anak.

Kini, Wali Kota Bontang adalah Neni Moerniaeni (59 tahun). Neni terpilih pada Pilkada 2016. Sedangkan yang menjadi ketua DPRD Bontang adalah anaknya, Andi Faisal Sofyan Hasdam (34 tahun). Faisal dilantik Jumat (4/10/2019). Ibu anak itu berada dalam satu naungan partai politik: Golkar.

Faisal menjamin tak akan ada konflik kepentingan dengan ibunya. Menurutnya, keputusan di parlemen akan diambil bersama-sama anggota lainnya. "DPRD itu sifatnya kolektif kolegial. Semua keputusan diambil bersama, bukan orang per orang," kata dia, Jumat seperti dikutip dari Kompas.com.

Namun demikian, dirinya memahami bahwa antara lembaga DPRD dan pihak pemerintah kota harus bersinergi untuk memajukan Bontang. "Jadi siapa pun selain saya jadi ketua DPRD, harus punya hubungan baik dengan pemerintah," ujarnya.

Partai Golkar menduduki kursi terbanyak di DPRD Kota Bontang. Rentan terjadi kesepakatan politik. Dari 25 kursi, Golkar memiliki 5 wakil. Sedangkan 3 kursi masing-masing dimiliki PKB, Gerindra, dan PKS. Partai Hanura, PDIP, PAN, PPP, dan Nasdem masing-masing kebagian 2 kursi. Satu kursi disisakan buat Partai Berkarya.

Ayah Faisal adalah Andi Sofyan Hasdam, Dia menjadi pejabat Wali Kota Bontang pada 1999-2001. Setelah digelar pemilihan umum, Sofyan terpilih jadi Wali Kota Bontang dua periode, 2001-2006 dan 2006-2011.

Saat Sofyan jadi Wali Kota, Neni menjadi ketua DPRD Bontang periode 2009-2014. Sofyan di ujung masa jabatannya sebagai Wali Kota, terlibat korupsi anggaran premi asuransi senilai Rp2,25 miliar yang bersumber dari APBD Kota Bontang. Pada April 2012 lalu dihukum 1,5 tahun. Sofyan tak terima, ia banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Pada Januari 2014, MA membebaskannya.

Beberapa bulan kemudian, Neni terpilih menjadi anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur periode 2014-2019. Pada 2015 ia mundur dari Senayan demi mencalonkan diri jadi Wali Kota dan terpilih.

Sedangkan Sofyan, pada 2018 maju mencalonkan diri menjadi Gubernur Kalimantan Timur diusung Golkar. Ia hanya mengantongi 21 persen suara dan kalah.

Pada Pemilu 2019, Sofyan pindah partai ke Nasdem. "Saya merasa sudah tidak nyaman, tidak mungkin saya bertahan di Golkar,” kata Sofyan, Jumat (6/7/2019) kemarin, seperti dinukil dari Bontang Post. Sofyan mencalonkan diri jadi anggota DPR lewat Nasdem untuk periode 2019-2024. Peruntungannya mulai hilang. Ia tak terpilih.

Golkar sendiri lekat dengan dinasti politik. Selain Bontang, daerah yang tercipta dinasti politik oleh Golkar adalah Provinsi Banten dan Kota Cimahi (Jawa Barat),

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR